Oleh: Cak AT – Ahmadie Thaha

Ma'had Tadabbur al-Qur'an
10 November 2026

Satuju.com - Politik Indonesia sedang menampilkan sebuah ironi. Ketika desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diberhentikan mulai menemukan panggungnya, para pendukungnya justru membangun benteng dengan satu kalimat: kalau Gibran turun, Prabowo Subianto juga harus ikut turun.

Alasannya sederhana. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket.

Kedengarannya masuk akal. Bahkan, pandangannya tampak konstitusional. Tetapi, benarkah demikian? Atau jangan-jangan, istilah satu paket itu hanya dipakai sebagai tameng politik untuk menghindari pembicaraan yang lebih mendasar tentang pertanggungjawaban seorang pejabat negara?

Di masalah nya.

Pekan ini, DPR kembali memasuki masa konferensi setelah menjalani reses. Pada saat yang hampir bersamaan, gerakan masyarakat yang mendesak agar persoalan jabatan Gibran diperiksa melalui mekanisme konstitusi mulai mengonsolidasikan kekuatan.

Tamsil Linrung bersama Bachtiar Nasir menjadi bagian dari gerakan tersebut. Pemanasan berlangsung melalui Aksi Rakyat Bela Indonesia di lapangan hijau Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, Ahad, 8 November 2026. Ribuan peserta menghadiri kegiatan itu. Panitia juga merencanakan aksi lanjutan di Monumen Nasional (Monas) pada 15 November mendatang.

Momentum ini menarik. Aspirasi masyarakat bertemu dengan kembalinya parlemen ke meja persidangan. Isu yang sebelumnya beredar di ruang publik berpotensi masuk ke ruang politik formal.

Namun, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa demonstrasi dapat menjatuhkan seorang wakil presiden. Monas bukan ruang sidang MPR. Jumlah massa bukan alat bukti. Dan teriakan politik, betapapun kerasnya, tidak otomatis berubah menjadi putusan hukum.

Demokrasi boleh berisik. Konstitusi tidak boleh gaduh.

Satu Paket Saat Dipilih, Bukan Berarti Satu Paket Saat Diberhentikan

Menariknya, dalil satu paket ini bukan barang baru. Joko Widodo pernah mengemukakannya secara terbuka pada 6 Juni 2025, ketika menanggapi usulan pemakzulan Gibran.

Jokowi mengatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dipilih dalam satu paket. Ia membandingkannya dengan Filipina yang memilih presiden dan wakil presiden secara terpisah.

Dalam konteks pemilihan, pernyataan itu benar. Rakyat memang memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan.

Tetapi, persoalannya bukan bagaimana keduanya dipilih. Persoalannya adalah bagaimana konstitusi mengatur pemberhentian mereka.

Dua perkara ini tidak boleh dicampuradukkan.

Membeli sepasang sepatu bukan berarti jika satu sepatu rusak, sepatu yang lain harus ikut dibuang. Apalagi dalam urusan negara, yang memiliki aturan jauh lebih teliti daripada sekadar logika jual-beli.

Konstitusi tidak dibangun berdasarkan perasaan suka atau tidak suka. Ia dirancang untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan, termasuk ketika salah satu pemegang jabatan tertinggi negara menghadapi persoalan hukum.

Dan di sinilah mitos satu paket mulai kehilangan pijakan.

Satu Frasa yang Membongkar Dalil Politik

Cukup buka Pasal 7A UUD 1945. Di sana terdapat satu frasa yang sangat penting: "Presiden dan/atau Wakil Presiden".

Jangan lewatkan kata "dan/atau".

Rumusan itu bukan hiasan bahasa. Bukan pula hasil ketidaksengajaan para perumus amendemen konstitusi.

Frasa tersebut membuka tiga kemungkinan konstitusional: Presiden dapat diberhentikan sendiri, Wakil Presiden dapat diberhentikan sendiri, atau keduanya dapat diberhentikan sekaligus.

Artinya, konstitusi tidak mengunci nasib Presiden dan Wakil Presiden dalam satu ikatan yang tidak bisa dipisahkan.

Keduanya memang dipilih berpasangan, tetapi pertanggungjawaban konstitusionalnya tidak otomatis melebur menjadi satu.

Pasal 7A juga menetapkan alasan pemberhentian, antara lain pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dengan kata lain, tidak cukup seseorang tidak disukai publik untuk diberhentikan. Harus ada alasan konstitusional yang dapat dibuktikan.

Inilah yang membedakan negara hukum dengan negara yang sekadar mengikuti gelombang kemarahan massa.

Tidak Bisa Dijatuhkan Hanya dengan Demonstrasi

Lalu, bagaimana mekanismenya?

Pasal 7B UUD 1945 sudah mengatur jalurnya. DPR terlebih dahulu menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi.

MK kemudian memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut.

Apabila MK memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. Selanjutnya, MPR mengambil keputusan melalui sidang dengan ketentuan kuorum dan persyaratan suara sebagaimana diatur konstitusi.

Pejabat yang menghadapi usul pemberhentian juga memiliki hak untuk memberikan penjelasan dalam proses tersebut.

Jadi, jalurnya jelas. Ada DPR, ada MK, ada MPR. Ada alasan hukum, ada pembuktian, ada pemeriksaan, dan ada hak untuk memberikan pembelaan.

Demonstrasi dapat menjadi tekanan politik. Organisasi masyarakat dapat menyampaikan tuntutan. Tokoh publik boleh mengingatkan parlemen. Tetapi, tidak satu pun dari semua itu dapat menggantikan mekanisme konstitusional.

Maka, siapa pun yang sedang mendorong pemakzulan Gibran harus memahami satu hal: tuntutan politik harus diterjemahkan menjadi argumentasi hukum yang dapat diuji.

Popularitas sebuah tuntutan tidak otomatis membuktikan kebenaran tuduhannya.

Kalau Gibran Turun, Siapa Penggantinya?

Pertanyaan berikutnya justru lebih menarik.

Bagaimana jika yang diberhentikan hanya Wakil Presiden?

Apakah Presiden harus ikut meninggalkan Istana? Apakah pemerintahan otomatis kehilangan legitimasi? Apakah negara harus menggelar pemilihan presiden dan wakil presiden dari awal?

Tidak.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 telah menyediakan jawabannya.

Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Perhatikan baik-baik ketentuan tersebut. Presiden tetap menjalankan jabatannya. Kekosongan kursi Wakil Presiden diselesaikan melalui mekanisme yang telah disediakan konstitusi.

Jadi, jika Gibran diberhentikan melalui prosedur yang sah, Prabowo tidak otomatis harus ikut turun.

Mengapa? Karena konstitusi memang membedakan keduanya.

Inilah bagian yang seharusnya dipahami para pendukung Gibran. Jangan membangun argumentasi politik seolah-olah keberlangsungan jabatan Presiden bergantung pada keharusan mempertahankan Wakil Presiden.

Negara tidak boleh disandera oleh kepentingan mempertahankan seseorang.

Sejarah Pernah Memberikan Pelajaran

Indonesia sebenarnya pernah melewati sejumlah pergantian kepemimpinan di tengah krisis politik.

Pada 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri. Wakil Presiden B.J. Habibie kemudian menggantikannya sebagai Presiden.

Tiga tahun kemudian, pada 23 Juli 2001, MPR memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid. Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri kemudian naik menjadi Presiden.

Memang, kedua peristiwa tersebut berlangsung dalam kerangka ketatanegaraan yang berbeda dari ketentuan UUD 1945 setelah amendemen. Karena itu, prosedur hukumnya tidak bisa disamakan begitu saja.

Namun, ada satu pelajaran penting yang tetap relevan: pergantian seorang pemegang jabatan tidak selalu mengharuskan seluruh struktur pemerintahan ikut tumbang.

Negara memiliki mekanisme untuk menjaga kesinambungan kekuasaan.

Itulah mengapa konstitusi harus dibaca secara utuh, bukan dipotong-potong untuk membela kepentingan politik seseorang.

DPR Jangan Bersembunyi di Balik Prosedur

Sementara itu, perkembangan politik di Senayan patut dicermati.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa pimpinan DPR belum mengambil keputusan resmi mengenai aspirasi pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu pembukaan masa sidang dan salinan lengkap putusan Mahkamah Agung.

Masa sidang dijadwalkan dibuka pada Selasa, 10 November 2026.

Sikap menunggu tentu dapat dipahami. DPR tidak boleh gegabah mengambil keputusan dalam perkara yang menyangkut jabatan Wakil Presiden.

Tetapi, menunggu bukan berarti menghindar. Parlemen memiliki kewajiban mendengar aspirasi masyarakat dan menilai setiap persoalan berdasarkan hukum.

Jika memang terdapat persoalan konstitusional yang layak diperiksa, DPR harus berani membahasnya secara terbuka. Jika tidak memenuhi syarat, jelaskan pula alasannya kepada publik.

Jangan sampai rakyat hanya disuguhi perdebatan politik yang berputar-putar, sementara lembaga yang memiliki kewenangan justru tidak memberikan kepastian.

Persoalan persyaratan pencalonan Gibran pun harus diperiksa berdasarkan fakta hukum, ketentuan yang berlaku, serta putusan lembaga peradilan yang relevan. Tidak boleh ada kesimpulan yang mendahului proses pembuktian.

Hukum harus bekerja, bukan sekadar dijadikan slogan.

Prabowo Bukan Tameng, Gibran Bukan Sandera

Pada akhirnya, para pendukung Gibran sebaiknya berhenti berlindung di balik mitos satu paket.

Prabowo memiliki tanggung jawab konstitusional sebagai Presiden. Gibran juga memiliki tanggung jawab konstitusional sebagai Wakil Presiden.

Jika salah satu terbukti melakukan pelanggaran yang memenuhi alasan pemberhentian menurut UUD 1945, proses konstitusional dapat diarahkan kepada pejabat yang bersangkutan. Tidak ada kewajiban otomatis menyeret pasangannya.

Begitu pula sebaliknya.

Tidak ada seorang pun yang boleh dianggap kebal hanya karena berada dalam satu pasangan politik dengan Presiden.

Konstitusi bukan kontrak perlindungan bagi pejabat. Ia adalah batas kekuasaan sekaligus mekanisme pertanggungjawaban.

Bayangkan negara seperti sebuah kendaraan besar yang membawa jutaan penumpang. Jika salah satu bagian mengalami kerusakan, bukan berarti seluruh kendaraan harus dihancurkan. Yang diperlukan adalah memperbaiki bagian yang bermasalah agar perjalanan tetap berlangsung.

Begitulah seharusnya negara bekerja.

Jabatan bukan warisan yang harus dipertahankan dengan segala cara. Kekuasaan bukan barang milik pribadi. Dan pasangan politik bukan jaminan bahwa satu orang harus selalu selamat ketika yang lain menghadapi persoalan.

Presiden datang dan pergi. Wakil Presiden datang dan pergi. Pemerintahan berganti. Tetapi, negara harus tetap berjalan.

Oleh karena itu, jangan jadikan istilah satu paket sebagai pagar untuk menghindari tanggung jawab konstitusional.

Sebab, konstitusi tidak dibuat untuk menjamin keabadian jabatan seseorang.

Konstitusi dibuat untuk menjaga agar negara tetap berdiri, bahkan ketika orang-orang yang memimpinnya harus berganti.