Jakarta, Satuju.com – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mendatangi PT Indonesia Epson Industry (IEI) di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (9/11/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk menanyakan klarifikasi manajemen perusahaan terkait sejumlah masalah hubungan industrial yang dilaporkan kepada pekerja.

Sejumlah permasalahan yang menjadi perhatian pemerintah di antaranya status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), upah yang belum menjadi pemberi kerja, prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diduga tidak sesuai ketentuan, hingga pemikiran memahami seksual dan praktik staycation dalam proses rekrutmen maupun perpanjangan kontrak kerja.

Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) atas pengaduan Federasi Serikat Pekerja Global Indonesia (FSPGI).

Sebelumnya, pada tanggal 29 Oktober 2026, Afriansyah telah menerima audiensi perwakilan FSPGI di Kantor Kemnaker, Jakarta. Aduan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan melalui publikasi Nota Pemeriksaan I kepada PT Indonesia Epson Industry.

Dalam kunjungan itu, Afriansyah didampingi Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Ismail Pakaya serta Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Indah Anggoro Putri.

Turut hadir Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Ida Farida serta jajaran Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri.

Afriansyah mengatakan, pemerintah ingin memperoleh keterangan langsung dari manajemen perusahaan mendengarkan sekaligus aspirasi para pekerja agar masalah yang dilaporkan dapat ditangani secara objektif.

“Kami hadir untuk mendengarkan aspirasi pekerja sekaligus meminta penjelasan dari pihak perusahaan. Pemerintah ingin memastikan setiap persoalan ketenagakerjaan ditangani secara objektif dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk menyampaikan keterangan,” ujar Afriansyah.

Sebagai langkah lanjutan, Kemnaker berencana mempertemukan manajemen PT IEI dengan perwakilan pekerja di kantor kementerian. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang dialog untuk membahas berbagai masalah sekaligus mencari solusi berdasarkan ketentuan peraturan-undangan.

Selain meminta klarifikasi, Wamenaker juga mengingatkan perusahaan agar memenuhi seluruh hak pekerja, khususnya terkait jaminan kepesertaan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Perusahaan juga diminta untuk menghormati kebebasan pekerja dalam berserikat serta memastikan setiap proses PHK dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

“Saya meminta perusahaan memastikan seluruh hak pekerja terpenuhi, mulai dari jaminan sosial, kebebasan berserikat, hingga prosedur pelaksanaan PHK sesuai ketentuan. Hubungan industrial yang sehat harus dibangun dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak,” katanya.

Afriansyah menegaskan, upaya menjaga iklim investasi tetap kondusif tidak boleh mengabaikan perlindungan terhadap pekerja. Menurutnya, keselamatan, kesejahteraan, dan penyediaan hak tenaga kerja harus berjalan beriringan dengan keberlangsungan dunia usaha.

Oleh karena itu, setiap permasalahan hubungan industrial perlu diselesaikan dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Pemerintah berkomitmen menjaga iklim investasi yang kondusif. Hal ini harus berjalan seiring dengan hak pelindungan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja,” tegasnya.