BENGKALIS, Satuju.com — Desakan pencopotan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kabupaten Bengkalis, Zulpan, ST, menguat setelah Gerakan Mahasiswa dan Rakyat (GEMARA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Bengkalis, Senin (9/11/2026).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa tidak hanya menyoroti carut-marut pendistribusian bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga mendesak DPRD Bengkalis mengambil langkah politik dan kelembagaan untuk memulai kinerja pemerintah daerah.

GEMARA menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, desakan DPRD Kabupaten Bengkalis segera menerbitkan rekomendasi resmi pencopotan Kepala Disdagperin atas dugaan pelanggaran dan kegagalan kinerja dalam menjalankannya.

Kedua, menuntut DPRD melakukan evaluasi total serta memperketat pengawasan terhadap Disdagperin terkait persoalan distribusi BBM di seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis.

Ketiga, mendesak DPRD Bengkalis memberikan rekomendasi resmi kepada DPR RI agar menggunakan Hak Interpelasi terkait kebijakan dan aturan BPH Migas yang mengukur dampak sistemik serta menyengsarakan masyarakat daerah.

Tiga tuntutan tersebut menunjukkan bahwa GEMARA tidak hanya mempersoalkan kinerja pejabat daerah, tetapi juga meminta adanya evaluasi terhadap kebijakan distribusi BBM yang berlaku secara nasional.

Dialog Memanas, Zulpan Ingin Luruskan Persoalan

Aksi unjuk rasa sempat menahan ketegangan ketika Koordinator Lapangan GEMARA, Mizan, terlibat adu mulut dengan Zulpan saat berlangsung dialog.

Ketegangan bermula ketika gestur tangan Zulpan dinilai Mizan seperti menunjuk-nunjukkan jari ke arah siswa. Sikap tersebut kemudian dipersoalkan karena dianggap tidak mencerminkan etika pejabat publik dalam menerima dan menanggapi aspirasi masyarakat.

Saat diwawancarai, Zulpan menyampaikan apresiasi atas masukan dan motivasi yang diberikan mahasiswa, khususnya kepada jajaran Disdagperin. Ia menilai kritik tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi instansinya.

Terkait gestur tangan yang dipersoalkan, Zulpan membantah sengaja menunjuk salah seorang mahasiswa. Ia menegaskan hanya ingin kesalahpahaman yang terjadi saat dialog berlangsung.

“Menyangkut salah satu siswa menilai menunjuk-nunjukkan jari ke arah siswa saya katakan saya tidak ada menunjukkan salah satu siswa, itu kontan dengan gestur saya. Dan disini saya hanya ingin bertanya,” jelas Zulpan saat diwawancarai, Senin (9/11/2026).

Zulpan Ungkap Usulan BBM Satu Harga

Di tengah kritik mahasiswa, Zulpan menjelaskan bahwa Pemkab Bengkalis telah mengusulkan program BBM Satu Harga kepada pemerintah pusat. Program tersebut diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan, perbatasan, dan daerah yang jauh dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Menurutnya, perubahan kebijakan BPH Migas mengenai penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi menuntut pemerintah daerah menyesuaikan mekanisme pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan penelusuran regulasi, ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan BPH Migas Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023.

Aturan yang ditetapkan pada 11 Desember 2025 dan diundangkan pada 22 Desember 2025 itu mengatur perubahan yang berwenang menerbitkan surat rekomendasi pembelian BBM tertentu dan BBM khusus pengugasan.

Dalam Pasal 7, penerbit surat rekomendasi untuk BBM tertentu atau Solar bersubsidi dapat berasal dari kepala pelabuhan perikanan, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota, serta lurah atau kepala desa.

Sementara itu, untuk pengugasan khusus BBM seperti Pertalite, penerbit rekomendasi berasal dari kepala pelabuhan perikanan atau perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Kepala kecamatan juga dapat mengungkapkan rekomendasi dalam kondisi tertentu, apabila tidak terdapat unit pelaksana teknis yang membidangi konsumen pengguna di tingkat kecamatan.

Dengan demikian, peraturan tersebut tidak menghapus seluruh kewenangan desa dan kecamatan secara nasional, melainkan mengatur kembali kewenangan publikasi rekomendasi berdasarkan jenis BBM dan mekanisme yang ditetapkan.

Perubahan ini menjadi salah satu permasalahan yang perlu dipahami masyarakat, terutama kelompok nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil yang membutuhkan akses BBM bersubsidi.

Tiga Skema Solusi untuk Wilayah Terpencil

Menghadapi perubahan mekanisme tersebut, Pemkab Bengkalis telah melakukan sosialisasi kepada kepala desa dan camat melalui pertemuan virtual.

Zulpan menjelaskan terdapat tiga skema yang didorong untuk membantu masyarakat memperoleh akses BBM.

Pertama, menerbitkan akun X-Star bagi organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki hak untuk memproses rekomendasi pembelian BBM bagi kelompok masyarakat pengguna, termasuk sektor pertanian dan perikanan.

Di Kabupaten Bengkalis, tercatat delapan OPD telah memperoleh kewenangan untuk memproses pengajuan tersebut.

Kedua, pengusulan subpenyalur BBM bagi kecamatan yang belum memiliki SPBU. Tiga kecamatan yang masuk dalam kategori tersebut adalah Siak Kecil, Bandar Laksamana, dan Talang Muandau.

Ketiga, pengusulan program BBM Satu Harga sebagai solusi jangka panjang untuk masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan dan perbatasan.

Pulau Bengkalis dan Rupat Jadi Sasaran Usulan

Pemkab Bengkalis menilai skema subpenyalur dengan sistem titip atau koordinasi melalui kelompok masih memiliki kelemahan. Biaya transportasi dan distribusi berpotensi membuat harga BBM di tingkat masyarakat menjadi lebih mahal.

Oleh karena itu, pemerintah daerah lebih memprioritaskan program pengusulan BBM Satu Harga.

Usulan tersebut telah disampaikan kepada BPH Migas dan Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Pemkab Bengkalis juga telah melakukan koordinasi langsung dengan Direktur BPH Migas.

Sejumlah wilayah yang menjadi sasaran pengajuan meliputi Bengkalis Timur, Bantan Air, dan Ketam Putih di Pulau Bengkalis. Sementara di Pulau Rupat, usulan menyasar wilayah Titi Akar dan Putri Sembilan.

Apabila disetujui, pendistribusian BBM Satu Harga nantinya akan dioperasikan langsung oleh Pertamina menggunakan armada transportasi resmi.

Dengan mekanisme tersebut, harga penjualan di tingkat penyalur akhir diharapkan sama dengan harga di SPBU tanpa tambahan margin dari perantara.

Zulpan mencontohkan harga Pertalite sebesar Rp10.000 per liter dan Solar Rp6.800 per liter.

Saat ini, usulan Kabupaten Bengkalis bersama ratusan kabupaten/kota lainnya masih berproses di tingkat pemerintah pusat.

Pemkab Bengkalis berharap kuota dan titik distribusi yang segera diterbitkan memperoleh persetujuan agar masyarakat di wilayah terpencil dan perbatasan mendapatkan akses energi dengan harga yang lebih terjangkau.