Satuju.com - Satu kemenangan politik di Amerika Serikat membuka persoalan besar tentang masa depan demokrasi: siapa sebenarnya yang memberikan kekuasaan? Pertarungan Abdul El-Sayed melawan Haley Stevens dalam pemilihan pendahuluan Senat di Michigan menampilkan bagaimana uang puluhan juta dolar dapat mengubah arena kompetisi politik. Persoalan serupa juga membayangi Indonesia melalui mahalnya biaya pencalonan, mahar politik, hingga praktik pembelian suara.

Kemenangan El-Sayed menjadi perhatian karena ia berhasil mengalahkan Stevens meskipun menghadapi gelombang pengeluaran politik dari kelompok-kelompok pendukung lawannya.

Dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat Michigan pada 4 Agustus 2026, El-Sayed meraih sekitar 48,5 persen suara, sedangkan Stevens memperoleh 47,5 persen. Selisih kemenangan yang tipis itu menunjukkan bahwa besarnya kekuatan finansial tidak selalu menjamin kemenangan politik.

Namun pertarungan tersebut menyimpan persoalan yang lebih besar dari sekedar hasil pemungutan suara.

Mesin Uang Politik di Balik Pemilihan Amerika

Laporan sejumlah media Amerika mengungkap besarnya pengeluaran kelompok politik independen untuk mempengaruhi hasil pemilu Michigan.

Salah satu pemain utama adalah United Democracy Project (UDP), sebuah super PAC yang berafiliasi dengan American Israel Public Affairs Committee (AIPAC).

UDP mengeluarkan lebih dari 30 juta dolar untuk mendukung Stevens dan melawan El-Sayed. Selain itu, kelompok A Stronger Michigan menggelontorkan lebih dari 17 juta dolar untuk mendukung Stevens.

Laporan Al Jazeera juga mengungkap pengeluaran kelompok politik lainnya, termasuk Center for Democrat Priorities yang menghabiskan sekitar 6,5 juta dolar. Namun, identitas penyandang dana sebenarnya belum sepenuhnya diketahui.

Besarnya pengeluaran tersebut menampilkan bagaimana organisasi di luar tim kampanye dapat memainkan peran besar dalam menentukan arah persaingan politik.

Di Amerika Serikat, kelompok seperti super PAC dapat menerima sumbangan tanpa batas untuk membiayai pengeluaran politik independen. Syaratnya, pengeluaran tersebut tidak boleh dikoordinasikan dengan kandidat atau tim kampanyenya.

Dana itu digunakan untuk membeli iklan televisi, kampanye digital, survei, riset pemilih, produksi video, hingga operasi komunikasi untuk membangun citra kandidat sekaligus menyerang pesaingnya.

Dalam praktiknya, perhatian publik menjadi komoditas politik yang sangat mahal. Kandidat dengan dukungan finansial besar memiliki kemampuan lebih luas untuk menjangkau pemilih.

Namun, kemenangan El-Sayed menunjukkan bahwa mesin uang tidak selalu mampu mengendalikan pilihan rakyat.

Indonesia Menghadapi Persoalan Serupa

Persoalan biaya politik tidak hanya terjadi di Amerika. Indonesia menghadapi masalah yang tidak kalah seriusnya, meskipun mekanisme politiknya berbeda.

Pada bulan September 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memubliikasikan kajian mengenai biaya dan mahar politik dalam pemilihan kepala daerah.

KPK mengungkap bahwa biaya untuk menjadi bupati atau wali kota berdasarkan kajian Litbang Kementerian Dalam Negeri rata-rata mencapai Rp30 miliar. Sementara itu, biaya untuk menjadi gubernur bisa mencapai Rp100 miliar.

Besarnya kebutuhan dana tersebut membuat kandidat harus membangun jaringan pendukung, menggerakkan relawan, menyediakan perlengkapan, memasang alat peraga, melakukan sosialisasi, hingga menjangkau pemilih di berbagai wilayah.

Di luar kebutuhan kampanye, persoalan mahar politik juga menjadi perhatian. Ketergantungan kandidat terhadap dukungan partai dapat membuka ruang transaksi dalam proses pencalonan.

Gambaran lebih besar muncul melalui penelitian bertajuk The Price of Power: Pembiayaan Kampanye dan Pembelian Suara di Pemilu Indonesia 2024 yang diluncurkan pada Juni 2026.

Penelitian yang melibatkan UGM melalui PolGov, KITLV, dan dukungan LP3ES itu menyurvei 478 kandidat di sepuluh provinsi serta mengikuti langsung 14 kampanye.

Hasilnya menunjukkan rata-rata pengeluaran kandidat yang memenangkan pilkada kabupaten/kota mencapai Rp36,8 miliar.

Lebih mencengangkan, penelitian tersebut membayangkan melakukan pembelian suara menghabiskan Rp12,9 triliun secara nasional. Sementara pembayaran mahar politik kepada partai mencapai sekitar Rp9,4 triliun.

Penelitian itu juga menemukan bahwa kandidat dengan pengeluaran tertinggi memenangkan 78 persen kontestasi yang diteliti.

Temuan tersebut menunjukkan betapa kuatnya hubungan antara kemampuan finansial dan peluang memenangkan persaingan politik. Meski tidak membuktikan bahwa uang menjadi satu-satunya penentu kemenangan, angka itu menjadi peringatan serius bagi kualitas demokrasi Indonesia.

Ketika Pemmodal Memiliki Kepentingan atas Kekuasaan

Mahalnya biaya politik membawa persoalan lain: kandidat terhadap penyandang dana.

Kandidat yang menghabiskan puluhan miliar rupiah untuk menduduki jabatan publik berpotensi menghadapi tekanan untuk mengembalikan biaya politik setelah pemilu.

KPK dalam kajiannya juga mencatat dominasi pengusaha sebagai kelompok penyumbang dalam sejumlah pilkada. Para penyandang dana tersebut tidak selalu memberikan dukungan tanpa kepentingan.

Harapan memperoleh balasan setelah kandidat memenangkan pemilu menjadi salah satu persoalan yang diajukan KPK.

Balasan itu dapat berupa akses terhadap pengambilan keputusan, kemudahan perizinan, peluang proyek, hingga kebijakan yang menguntungkan kepentingan bisnis tertentu.

Di bawah ancaman oligarki menguat.

Oligarki tidak harus menduduki jabatan membeli secara langsung. Penguasaan sumber daya ekonomi, jaringan politik, dan kemampuan keuangan kandidat sudah dapat menciptakan pengaruh besar terhadap proses pengambilan keputusan.

Akibatnya, mandat yang diberikan kepada rakyat melalui pemilu berisiko menimbulkan kepentingan bagi penyandang dana.

Rakyat memilih pemimpin untuk memperjuangkan kepentingan publik. Namun, pemimpin yang terpilih juga bisa menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang membiayai perjalanan politiknya.

Transparansi Pendanaan Menjadi Pekerjaan Rumah

Indonesia sebenarnya telah memiliki aturan mengenai pendanaan sumbangan dana kampanye.

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, batas sumbangan dana kampanye dari perseorangan kepada peserta pemilu ditetapkan maksimal Rp2,5 miliar. Sementara kontribusi dari kelompok atau badan usaha maksimal Rp25 miliar.

Namun, pendanaan formal belum tentu mampu menjangkau seluruh pendanaan politik yang berlangsung melalui jaringan pendukung, pihak ketiga, atau transaksi yang tidak tercatat dalam laporan resmi.

Oleh karena itu, kecerahan harus diperkuat. Pengawasan tidak cukup hanya memeriksa rekening resmi tim kampanye, tetapi juga perlu memperhatikan jaringan organisasi dan pihak lain yang membelanjakan uang untuk mempengaruhi pemilih.

Selain itu, pendanaan partai politik perlu ditanggung agar tidak terus bergantung pada kelompok pemodal besar.

Proses pencalonan juga harus lebih terbuka. Pengawasan terhadap dugaan mahar politik perlu diperketat, disertai sanksi yang memberikan efek jera.

Pemerintah dan pembuat undang-undang juga perlu memperkuat pengawasan konflik kepentingan setelah kandidat terpilih, terutama dalam kebijakan pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta pengelolaan anggaran negara.

Demokrasi Jangan Berubah Menjadi Pemmodal Bisnis

Kemenangan Abdul El-Sayed memberikan gambaran bahwa kekuatan uang tidak selalu mampu membeli suara rakyat.

Namun, kemenangan seorang kandidat tidak secara otomatis menyelesaikan persoalan sistem pendanaan politik.

Amerika memiliki masalah pengaruh super PAC dan lobi kelompok kepentingan. Indonesia menghadapi tantangan berupa mahar politik, pembelian suara, patronase, serta kandidat kandidat terhadap jaringan pemmodal.

Mekanismenya berbeda, namun ancamannya serupa: semakin mahal biaya untuk merebut kekuasaan, semakin besar peluang kelompok bermodal kuat menguasai persaingan.

Demokrasi seharusnya membuka kesempatan bagi setiap warga negara yang memiliki kompetensi, integritas, dan gagasan untuk memimpin. Bukan hanya bagi mereka yang memiliki kekayaan dan jaringan finansial luar biasa.

Jika biaya politik terus membengkak tanpa pembenahan sistem, masyarakat berisiko hanya menjadi pemilih dalam sebuah kompetisi yang sejak awal lebih banyak ditentukan oleh kekuatan uang.

Rakyat memberikan suara, pemodal menyediakan dana, sementara pemimpin terpilih menghadapi tuntutan dari berbagai kepentingan.

Pertanyaan mendasarnya sederhana: ketika seorang pemimpin memenangkan jabatan dengan biaya politik yang sangat mahal, hingga sebenarnya ia merasa licik?

Demokrasi tidak bisa berubah menjadi bisnis yang hanya menguntungkan mereka yang mampu membiayainya.

Oleh: Cak AT – Ahmadie Thaha
Ma'had Tadabbur al-Qur'an
11 November 2026