Oleh: Tengku Iskandar, MPd

Duta Literasi Pena Da'i Nusantara Provinsi Sumatera Barat

Memilih pemimpin bukan sekadar menentukan siapa yang akan menduduki kursi kekuasaan. Lebih dari itu, masyarakat sedang menentukan siapa yang dipercaya mengelola kepentingan publik, menjaga keadilan, dan mempertanggungjawabkan amanah.

Sayangnya, dalam praktik kehidupan politik, popularitas sering kali lebih menonjol daripada integritas. Kepiawaian berbicara terkadang lebih dihargai daripada bukti kerja. Janji-janji disampaikan dengan lantang, namun pelaksanaannya tidak selalu sejalan dengan harapan masyarakat.

Di dalam permasalahan kebijakan perlu dikritisi. Sebab, negara ini tidak kekurangan orang yang ingin berkuasa. Yang jauh lebih penting adalah menghadirkan orang-orang yang benar-benar memahami makna amanah.

Amanah Bukan Tiket Menuju Kekuasaan

Dalam perspektif Islam, kepemimpinan bukanlah sesuatu yang mulia untuk dibanggakan, melainkan tanggung jawab yang kelak harus dipertanggungjawabkan.

Allah SWT berfirman:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang bersedia dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa' : 58).

Ayat ini memberikan pesan mendasar bahwa kekuasaan harus berjalan bersama amanah dan keadilan.

Seorang pemimpin tidak boleh memperlakukan jabatan sebagai milik pribadi. Apalagi menjadikannya alat untuk menyejahterakan diri, menguntungkan keluarga, atau membalas jasa kelompok pendukung.

Jabatan publik adalah kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, setiap keputusan harus didasarkan pada kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.

Jangan Tertipu oleh Pencitraan

Kita hidup pada masa ketika pencitraan dapat dibangun dengan mudah. Seseorang bisa terlihat merakyat melalui foto, video, kunjungan, dan berbagai kegiatan yang dipublikasikan.

Namun, apakah semua itu cukup untuk membuktikan integritas?

Tentu tidak.

Integritas tidak diukur dari seberapa sering seseorang tampil di hadapan masyarakat. Integritas terlihat dari konsistensi antara perkataan dan perbuatan, keberanian mengakui kesalahan, serta kesediaan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan.

Pemimpin yang berintegritas tidak hanya terlihat baik ketika kamera menyala. Ia tetap menjaga kejujuran ketika tidak ada orang yang mengawasi.

Masyarakat tidak membutuhkan pemimpin yang sekadar pandai membangun kesan. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang mampu menghadirkan perubahan nyata.

Jujur Harus, Kompeten Juga Wajib

Kepemimpinan tidak cukup hanya bermodalkan niat baik. Kejujuran harus berjalan bersama kemampuan.

Allah SWT mengabadikan prinsip tersebut dalam kisah Nabi Musa:

"Salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, 'Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.'" (QS. Al-Qashash: 26).

Pesan tersebut memperlihatkan dua kualitas penting: kemampuan dan kepercayaan.

Pemimpin yang jujur tetapi tidak memiliki kompetensi akan kesulitan menyelesaikan persoalan. Sebaliknya, pemimpin yang cerdas tetapi tidak memiliki integritas berpotensi menggunakan kemampuannya untuk menyalahgunakan kekuasaan.

Karena itu, masyarakat harus berhenti menilai calon pemimpin hanya berdasarkan popularitas, kedekatan, atau kemampuan berpidato.

Rekam jejak, pengalaman, kapasitas, dan karakter harus menjadi ukuran utama.

Kekuasaan Bukan Tempat Membalas Jasa

Salah satu penyakit dalam kepemimpinan adalah ketika jabatan diperlakukan sebagai alat untuk membalas jasa politik dan mengakomodasi kepentingan keluarga maupun kelompok.

Praktik politik uang dan nepotisme merupakan ancaman serius bagi tata kelola pemerintahan yang sehat.

Ketika jabatan diberikan bukan berdasarkan kemampuan, melainkan kedekatan, organisasi akan kehilangan profesionalisme. Ketika kekuasaan digunakan untuk kepentingan kelompok, masyarakat luas berisiko menjadi pihak yang dirugikan.

Rasulullah SAW bersabda:

"Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya." (HR. Bukhari).

Peringatan ini seharusnya menjadi bahan renungan bagi siapa pun yang memiliki kewenangan menentukan pejabat dan mengelola pemerintahan.

Kekuasaan bukan warisan keluarga. Jabatan bukan hadiah untuk orang dekat. Amanah harus diberikan kepada mereka yang memiliki kemampuan dan kelayakan.

Pemimpin yang Takut Kritik Sedang Membatasi Kebenaran

Pemimpin berintegritas tidak seharusnya alergi terhadap kritik.

Kritik merupakan bagian dari pengawasan publik. Ia bukan ancaman bagi kekuasaan, melainkan kesempatan untuk memperbaiki kebijakan dan mengoreksi kekeliruan.

Pemimpin yang hanya ingin dipuji akan sulit mengetahui kelemahannya. Sebaliknya, pemimpin yang bersedia mendengar kritik memiliki ruang lebih besar untuk melakukan perbaikan.

Namun, kritik juga harus disampaikan berdasarkan fakta dan etika. Jangan sampai kritik berubah menjadi fitnah atau tuduhan tanpa bukti.

Demokrasi membutuhkan pemimpin yang terbuka sekaligus masyarakat yang berani menyampaikan kebenaran secara bertanggung jawab.

Masyarakat Jangan Menjual Masa Depan dengan Pilihan Sesaat

Kualitas pemimpin tidak hanya ditentukan oleh partai politik atau mereka yang berkuasa. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan siapa yang layak menerima amanah.

Jangan sampai pilihan politik ditentukan oleh uang, popularitas, hubungan kekerabatan, atau janji suatu saat.

Masyarakat harus berani melihat rekam jejak calon pemimpin. Apakah dia jujur? Apakah dia memiliki kemampuan? Apakah perkataannya sejalan dengan tindakannya? Apakah ia berpihak kepada masyarakat atau hanya kepada kelompoknya?

Pendidikan politik harus membangun kesadaran bahwa memilih pemimpin bukanlah persoalan lima menit di bilik suara. Dampaknya dapat dirasakan masyarakat selama bertahun-tahun.

Tokoh agama, akademisi, pendidik, organisasi masyarakat, dan media massa harus ikut membangun kesadaran tersebut.

Integritas Adalah Warisan Kepemimpinan

Pada akhirnya, kita harus mengembalikan makna kepemimpinan kepada tujuan utama: pengabdian.

Popularitas bisa berubah. Kekuasaan bisa berpindah. Jabatan bisa berakhir. Namun, tanggung jawab atas amanah tidak pernah hilang begitu saja.

Rasulullah SAW bersabda:

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai tanggung jawab atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini seharusnya menjadi pengingat bagi setiap orang yang sedang memegang atau mengejar kekuasaan.

Jangan memilih pemimpin hanya karena pandai berjanji. Jangan pula mengagungkan seseorang hanya karena popularitasnya.

Ukurlah dari integritas, kompetensi, keadilan, dan keberpihakannya kepada masyarakat.

Sebab, pemimpin yang baik bukanlah orang yang paling keras diminta dihormati, melainkan orang yang paling sungguh-sungguh menjaga kepercayaan.

Kekuasaan boleh dikejar, tapi amanah tidak boleh dikhianati.