Jakarta, Satuju.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengapresiasi capaian Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional (Tripnas) periode 2023–2026 dalam membangun dialog serta mendukung perumusan kebijakan ketenagakerjaan.

Ia berharap LKS Tripnas periode berikutnya dapat semakin aktif mengawal berbagai agenda ketenagakerjaan melalui dialog yang melibatkan pemerintah, pekerja atau buruh, dan pengusaha.

Hal tersebut disampaikan Yassierli dalam acara Apresiasi LKS Tripartit Nasional periode 2023–2026 di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Selama periode tersebut, LKS Tripnas mencatat sejumlah capaian kelembagaan. Salah satunya restrukturisasi Badan Pekerja dari semula satu badan menjadi tiga bidang, yakni Bidang Tata Kelola, Bidang Regulasi, dan Bidang Produktivitas.

Melalui struktur baru tersebut, LKS Tripnas berhasil menghasilkan 41 pokok pikiran serta merumuskan 20 rekomendasi strategis yang telah disepakati dalam Sidang Pleno.

Selain itu, LKS Tripnas menyelenggarakan Pelatihan Sertifikasi Ahli Produktivitas bagi para pekerja. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi, daya saing, dan efisiensi tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi tantangan pasar global.

Berbagai capaian tersebut turut didukung oleh Sekretariat LKS Tripartit yang profesional serta fasilitas gedung sekretariat yang representatif. Dukungan itu dinilai membantu pelaksanaan fungsi konsultasi dan komunikasi tripartit secara efektif dan berkelanjutan.

Revisi UU K3 Ditargetkan Mulai Dibahas 2027

Yassierli menyebut salah satu agenda penting yang membutuhkan keterlibatan LKS Tripnas periode berikutnya adalah revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Revisi tersebut ditargetkan mulai dibahas pada 2027. Menurut Yassierli, Komisi IX DPR RI telah menyatakan komitmennya untuk melakukan pembaruan aturan agar ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan dunia kerja.

"Kita juga akan menghadirkan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3 pada tahun depan. Insyaallah, ini akan menjadi revisi kita bersama," ujar Yassierli.

Ia menegaskan, keterlibatan pemerintah, pekerja atau buruh, dan pengusaha sangat diperlukan dalam proses penyempurnaan regulasi tersebut. Dengan demikian, berbagai perspektif dapat dipertimbangkan, termasuk kebutuhan perlindungan keselamatan pekerja di tempat kerja.

Penyusunan Aturan Pelaksana UU Pelindungan Ketenagakerjaan

Selain revisi UU K3, agenda prioritas lainnya adalah penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Yassierli meminta anggota LKS Tripnas yang mendapatkan penugasan dalam proses penyusunan aturan tersebut agar aktif memberikan masukan dan terlibat dalam pembahasannya.

Ia berharap LKS Tripnas periode berikutnya dapat melanjutkan capaian kelembagaan yang telah dibangun selama periode 2023–2026.

Menurutnya, dialog tripartit harus terus dijaga sebagai ruang untuk mempertemukan kepentingan pemerintah, pekerja atau buruh, dan pengusaha dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan.

Dengan keterlibatan seluruh unsur tersebut, kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan sekaligus menjawab tantangan dunia kerja yang terus berkembang.