BENGKALIS, Satuju.com – Aktivitas penangkaran ikan arwana PT Dahlia Mekar Lestari di kawasan Wonosari Tengah, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, mulai menjadi sorotan. Persoalan ini mencuat setelah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkalis mengaku belum menemukan data persetujuan lingkungan perusahaan, sementara Loka Pengelolaan Kelautan (LPK) Pekanbaru menyatakan kegiatan pengembangbiakannya telah memiliki perizinan yang berlaku.

Perbedaan keterangan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: dokumen apa yang menjadi dasar legalitas fasilitas penangkaran tersebut, apakah izin yang dimiliki mencakup lokasi operasional di Bengkalis, dan sejauh mana instansi berwenang melakukan pengawasan?

Penelusuran Redaksi Satuju.com pada Rabu (11/11/2026) menemukan sejumlah persoalan yang masih membutuhkan penjelasan terbuka dari pemerintah daerah, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta pihak perusahaan.

DLH Belum Menemukan Data Persetujuan Lingkungan

Kepala DLH Kabupaten Bengkalis, Agus Susanto, S.T., M.Si., saat dikonfirmasi Redaksi awalnya menyatakan akan meminta bidang terkait memeriksa dokumen lingkungan perusahaan.

"Bentar Bang, saya minta bidang terkait untuk cek."

Setelah berkoordinasi dengan bidang terkait, Agus menyampaikan belum menemukan data persetujuan lingkungan atas nama perusahaan tersebut.

"untuk Persetujuan Lingkungan (Izin Lingkungan) tidak ada data, artinya mereka tidak ada mengurus Dokumen Lingkungan, baik Amdal atau UKL-UPL. Tapi, sedang dicek apakah mereka menggunakan SPPL," jelas Kadis kepada Redaksi.

Agus kemudian menjelaskan kemungkinan perusahaan menggunakan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) melalui sistem Online Single Submission (OSS).

"Bentar Bang, kita pastikan lagi apakah mereka pakai SPPL Bang..bisa jadi pakai SPPL yang terbit otomatis via OSS."

Dalam komunikasi berikutnya, Agus mengirimkan tangkapan layar terkait SPPL dan menyebut pihaknya masih menunggu konfirmasi DPMPTSP.

"Dan dari PTSP belum dijawab, Kalo dari besaran luas <10 Ha cukup SPPL, Kita masih nunggu konfirmasi dari DPMPTSP karena mereka yang punya akun untuk cek," terangnya.

Namun, penentuan kewajiban dokumen lingkungan tidak cukup hanya mengacu pada luas lahan. Jenis kegiatan, kapasitas, skala usaha, serta lokasi operasional juga menjadi bagian dari penapisan untuk menentukan kewajiban AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL.

Karena itu, kepastian dokumen lingkungan PT Dahlia Mekar Lestari masih perlu dibuktikan melalui data OSS dan penjelasan resmi instansi yang berwenang.

DPMPTSP Belum Menjawab Tiga Pertanyaan Redaksi

Untuk memastikan legalitas kegiatan usaha, Redaksi menghubungi Kepala DPMPTSP Kabupaten Bengkalis, Ir. H. Khairi Farizal, S.T., M.P.W.K.

Redaksi menyampaikan tiga pertanyaan utama.

Pertama, apakah PT Dahlia Mekar Lestari memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), klasifikasi KBLI, serta perizinan berusaha yang sesuai dengan kegiatan penangkaran dan pembibitan ikan arwana?

Kedua, apakah lokasi fasilitas di Wonosari Tengah tercantum dalam dokumen perizinan dan telah melalui verifikasi lapangan?

Ketiga, apakah pemerintah daerah pernah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kesesuaian kegiatan operasional dengan izin yang dimiliki?

Konfirmasi disampaikan sejak Rabu (11/11/2026) pukul 13.07 WIB. Namun, hingga berita ini disusun, DPMPTSP belum memberikan jawaban.

Ketiadaan jawaban tersebut membuat status administrasi perizinan usaha di lokasi Bengkalis belum dapat dijelaskan secara utuh kepada publik.

Dinas Perikanan Mengaku Tidak Memiliki Kewenangan Pengawasan

Redaksi juga meminta penjelasan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, Mohammad Azmir, S.Hut.T., M.Sc.

Azmir menyatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan pengawasan terhadap aktivitas tersebut.

"Kami tak ada kewenangan pengawasannya, termasuk tambak pun kami tidak ada kewenangan, nanti saya tanyakan kemana."

Beberapa menit kemudian, Azmir mengarahkan Redaksi kepada instansi pemerintah pusat.

"Lokasi Pengelolaan Kelautan Pekanbaru, Dibawah direktorat jenderal pengelolaan kelautan, itu nama instansi nya," ungkapnya.

Keterangan tersebut menjadi petunjuk bagi Redaksi untuk menelusuri kewenangan pengawasan hingga ke tingkat kementerian.

CITES Catat PT Dahlia, Alamat Terdaftar di Pekanbaru

Dalam penelusuran lebih lanjut, Redaksi menemukan informasi penting melalui basis data resmi Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).

PT Dahlia Mekar Lestari tercantum dalam daftar fasilitas penangkaran spesies yang terdaftar di CITES dengan nomor registrasi A-ID-552.

Data tersebut mencatat tanggal registrasi 16 Mei 2019, jenis ikan yang dikembangbiakkan adalah arwana Asia (Scleropages formosus), dan alamat perusahaan tercantum di Jalan Dahlia Nomor 88, Pekanbaru, Riau.

Data CITES juga mencantumkan bahwa sumber indukan berasal dari peternakan ikan di Indonesia yang telah terdaftar di CITES. Spesimen yang dihasilkan menggunakan penandaan microchip berkode.

Temuan ini memberikan informasi penting mengenai rekam jejak perusahaan dalam sistem registrasi penangkaran internasional.

Namun, terdapat persoalan yang perlu diperjelas.

Lokasi fasilitas yang sedang ditelusuri Redaksi berada di Wonosari Tengah, Kecamatan Bengkalis. Sementara itu, alamat yang tercantum dalam registrasi CITES adalah Pekanbaru.

Apakah fasilitas di Bengkalis merupakan lokasi operasional yang telah tercakup dalam dokumen dan administrasi perusahaan? Apakah lokasi tersebut telah dilaporkan atau diverifikasi oleh instansi berwenang?

Registrasi CITES merupakan informasi penting mengenai fasilitas penangkaran, tetapi tidak otomatis menggantikan kewajiban perizinan berusaha, persetujuan lingkungan, maupun persyaratan operasional di lokasi kegiatan.

Karena itu, pencocokan data registrasi internasional dengan dokumen perizinan dan lokasi aktual menjadi bagian penting yang harus dijelaskan kepada publik.

KKP Sebut Aktivitas Perusahaan Sesuai Ketentuan

Dalam proses penelusuran lapangan, Redaksi memperoleh sejumlah nomor kontak yang berkaitan dengan fasilitas penangkaran.

Salah seorang berinisial A yang dihubungi menyatakan bukan pihak yang menangani kegiatan tersebut dan mengaku berada di Dumai.

Redaksi kemudian memperoleh kontak Wahyu, yang diketahui sebagai pengurus atau penjaga fasilitas penangkaran di Wonosari Tengah. Wahyu memberikan dua nomor kontak pihak KKP.

Dari kedua nomor tersebut, hanya satu yang aktif. Pihak yang dihubungi menyarankan agar Redaksi meminta penjelasan kepada Kelompok Kerja Pemanfaatan Jenis di Pekanbaru atau melalui hotline LPK Pekanbaru.

"Alangkah lebih baik kalau hal ini dijawab oleh Katimja pemanfaat jenis di pekanbaru pak, bapak boleh langsung ke pekanbaru, atau menghubungi narahubung hotline Loka pengelolaan kelautan (LPK) pekanbaru," ujarnya.

Redaksi kemudian menghubungi LPK Pekanbaru dan mengajukan tiga pertanyaan terkait legalitas fasilitas, keabsahan asal-usul indukan arwana, serta pengawasan produksi dan distribusi benih.

LPK Pekanbaru meminta Redaksi menyampaikan surat resmi melalui Pemimpin Redaksi untuk memperoleh jawaban formal.

Namun, pihak LPK juga memberikan informasi awal mengenai perusahaan.

"Baik, Terimakasih sudah menghubungi LPK Pekanbaru. Terkait prihal yang bapak tanyakan Silakan bersurat secara resmi ( melalui pimpinan Redaksi) untuk kita jawab secara formal. adapun informsi awal yang dapat kmi smpikan. Bahwa PT Dahlia Mekar Lestari sudah memiliki perizinan yang berlaku dan aktifitas pengembangbiakannya sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku."

Pernyataan tersebut menjadi keterangan resmi awal yang penting. Akan tetapi, jawaban itu belum menjelaskan nomor izin, ruang lingkup kegiatan, lokasi yang tercakup dalam perizinan, maupun hasil pemeriksaan lapangan.

Asal-Usul Indukan dan Pengawasan Arwana Perlu Dibuka

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah asal-usul indukan dan ketertelusuran hasil pengembangbiakan.

Arwana Asia merupakan spesies yang masuk dalam Appendiks I CITES. Karena itu, pengelolaan dan perdagangan internasionalnya memerlukan mekanisme pengawasan serta dokumentasi sesuai ketentuan.

Dalam konteks penangkaran, informasi mengenai asal-usul indukan, dokumen perolehan, pencatatan produksi, identifikasi melalui microchip, serta ketertelusuran hasil pembiakan menjadi bagian penting yang perlu diperiksa.

Redaksi meminta KKP menjelaskan apakah fasilitas PT Dahlia Mekar Lestari di Bengkalis pernah diperiksa langsung, bagaimana pencatatan indukan dan benih dilakukan, serta bagaimana pengawasan terhadap distribusi hasil pengembangbiakan.

Sampai berita ini disusun, Redaksi belum menerima jawaban terperinci atas pertanyaan tersebut.

Pernyataan bahwa perusahaan tercatat dalam registrasi CITES juga perlu ditempatkan secara proporsional. Registrasi tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh kegiatan di setiap lokasi operasional telah memenuhi seluruh ketentuan nasional.

APH Jangan Diam, Pengawasan Harus Berbasis Dokumen dan Fakta

Rangkaian penelusuran ini memperlihatkan sejumlah persoalan yang masih membutuhkan penjelasan.

DLH belum menemukan data persetujuan lingkungan dan masih memeriksa kemungkinan penggunaan SPPL. DPMPTSP belum memberikan jawaban mengenai NIB, KBLI, kesesuaian lokasi, dan pengawasan perizinan. Dinas Perikanan menyatakan tidak memiliki kewenangan pengawasan, sementara LPK Pekanbaru memberikan pernyataan umum bahwa perusahaan telah memiliki perizinan yang berlaku.

Di sisi lain, data CITES mencatat PT Dahlia Mekar Lestari sebagai fasilitas penangkaran arwana, tetapi alamat yang tercantum berada di Pekanbaru, bukan lokasi fasilitas yang sedang ditelusuri di Bengkalis.

Situasi ini layak mendapat perhatian aparat penegak hukum (APH), terutama untuk memastikan tidak ada ketidaksesuaian antara dokumen perizinan, lokasi operasional, dan aktivitas yang berlangsung.

APH diharapkan dapat berkoordinasi dengan instansi teknis untuk menelaah dokumen serta melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.

Penelusuran ini bukan tuduhan bahwa PT Dahlia Mekar Lestari telah melakukan tindak pidana. Namun, legalitas kegiatan usaha, perlindungan ikan arwana, dan kepatuhan lingkungan merupakan persoalan yang tidak boleh berhenti pada pernyataan normatif.

Publik berhak mengetahui apakah seluruh persyaratan telah dipenuhi dan apakah pengawasan benar-benar berjalan.

Jangan sampai legalitas hanya dijawab dengan klaim, sementara dokumen dan hasil pengawasan tidak pernah dijelaskan.

Redaksi Satuju.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada PT Dahlia Mekar Lestari, DPMPTSP Kabupaten Bengkalis, DLH Kabupaten Bengkalis, Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, LPK Pekanbaru, serta instansi terkait lainnya.

Redaksi juga akan menyampaikan permintaan klarifikasi secara resmi melalui Pemimpin Redaksi kepada pihak KKP untuk memperoleh jawaban atas seluruh pertanyaan yang belum terjawab.

Sebab, dalam persoalan yang menyangkut perlindungan spesies dan kepatuhan lingkungan, keterbukaan dokumen serta pengawasan nyata jauh lebih penting daripada sekadar pernyataan bahwa semuanya telah sesuai aturan.

APH jangan diam. Periksa berdasarkan kewenangan, buka fakta berdasarkan dokumen.