Jakarta, Satuju.com – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membeberkan rangkaian penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam proses penanganan perkara tersebut, penyidik ​​Polri turut menggeledah kediaman mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kronologi penanganan kasus itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

Suyudi menjelaskan, proses penanganan perkara bermula dari publikasi laporan polisi pada 31 Oktober 2026. Pada tahap awal, penyidik ​​​​melakukan wawancara terhadap enam orang Saksi dan empat orang ahli, kemudian menggelar perkara untuk meningkatkan status penanganan ke tahap penyidikan.

“Dilakukan wawancara terhadap enam orang Saksi dan empat orang ahli serta gelar perkara untuk meningkatkan penanganan ke tahap penyidikan. Selanjutnya pada tanggal 1 November 2026, perkara ditingkatkan pada tahap penyidikan,” kata Suyudi.

Memasuki 1 November 2026, penyidik ​​melakukan penyitaan barang bukti dan gelar perkara untuk menetapkan Irjen Ahrie Sonta (AS) serta Irjen Eko Hadi Santoso (EH) sebagai tersangka. Pada hari yang sama, Ahrie Sonta juga ditangkap oleh penyidik.

Selanjutnya, pada tanggal 2 November 2026, Ahrie Sonta menjalani pengasingan. Sehari kemudian, penyidik ​​memeriksa Eko Hadi Santoso dan melanjutkan proses dengan gelar perkara penetapan tersangka terhadap Listyo Sigit Prabowo.

Pada tanggal 2 November 2026 dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka EH dan dilakukan pemeriksaan terhadap EH. Pada tanggal 3 November 2026 dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka EH dilanjutkan dengan gelar perkara penangkapan tersangka Jenderal LSP, jelasnya.

Pada tanggal 4 November 2026, Polri melakukan penangkapan dan pengasingan terhadap Listyo Sigit. Kemudian, pada tanggal 5 November 2026, penyidik ​​menggelar perkara bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) RI serta melakukan penggeledahan di kediaman Listyo.

Pada tanggal yang sama, penyidik ​​juga menetapkan Irjen Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka dan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Ahrie Sonta.

“Pada tanggal 5 November 2026 dilakukan ekspos atau gelar perkara bersama Kejagung RI, penggeledahan kediaman Jenderal LSP serta gelar penetapan tersangka SU (Irjen Slamet Uliandi). Pada hari yang sama pemeriksaan tambahan terhadap AS,” ungkap Suyudi.

Proses penyelidikan berlanjut pada 6 November 2026 dengan koordinasi bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Penyudik juga memeriksa enam saksi dari personel bagian pemantauan.

Pada tanggal 7 November, pemeriksaan tambahan dilakukan terhadap tersangka Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso. Sementara pada 9 November, penyidik ​​memeriksa sejumlah saksi, termasuk saksi berinisial DM dan F serta tiga orang lainnya.

Selanjutnya pada tanggal 10 November 2026 dilakukan pemeriksaan terhadap dua Saksi dan tersangka LSP, kata Suyudi.

Adapun pada 11 November 2026, penyidik ​​memeriksa tersangka Slamet Uliandi. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri, hal tersebut dikecualikan dari rumah dengan alasan kesehatan.

“Pada tanggal 11 November 2026, dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka SU serta dilakukan pengecualian rumah dengan alasan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan Pusdokkes Polri,” imbuhnya.

Diketahui, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Keempatnya yakni mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Dugaan penyadapan tersebut disebut telah berlangsung sejak tahun 2025. Perkara ini masih dalam proses penanganan penyidik ​​Polri untuk mengungkap rangkaian peristiwa serta peran masing-masing pihak yang diperkirakan terlibat.