Jakarta, Satuju.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meraih Anugerah Anindhita Wistara Data 2026 kategori Kementerian yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS). Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Kemnaker dalam meningkatkan kualitas tata kelola data dan penyelenggaraan sektor statistik yang terpadu serta mendukung kebijakan berbasis data.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, ketersediaan data yang akurat dan berkualitas menjadi salah satu faktor penting dalam menghasilkan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran. Menurutnya, setiap kebijakan perlu disusun berdasarkan bukti dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan agar mampu menjawab berbagai perubahan serta kebutuhan masyarakat.

Hal itu disampaikan Yassierli saat menghadiri acara Anugerah Anindhita Wistara Data 2026 di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

“Semoga ini terus menginspirasi kita menjadi momentum untuk menjadikan data sebagai sesuatu yang penting dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di negara yang kita cintai, kebijakan berbasis bukti,” ujarnya.

Yassierli juga menyampaikan apresiasi kepada BPS atas dukungan penyediaan data ketenagakerjaan, khususnya melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Data yang dihasilkan dari survei tersebut dinilai memberikan kontribusi besar bagi Kemnaker dalam melakukan kajian dan menyusun kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Ia juga menyoroti peningkatan frekuensi pelaksanaan Sakernas dari dua kali sebelumnya menjadi empat kali dalam setahun. Menurutnya, langkah tersebut akan membantu pemerintah memperoleh gambaran kondisi pasar kerja yang lebih mutakhir sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih responsif terhadap perkembangan ketenagakerjaan.

“Alhamdulillah, dua tahun terakhir kami sangat mendapatkan manfaat dari survei ini untuk bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan dan kajian yang lebih baik. Terima kasih kepada BPS yang selama ini mendukung kami,” kata Yassierli.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan statistik tidak cukup hanya dilihat dari proses pengumpulan dan pengolahan data. Lebih dari itu, kualitas statistik harus diukur dari sejauh mana data tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan dan menjawab permasalahan nyata di tengah masyarakat.

Ia menambahkan, data statistik yang berkualitas harus mampu memberikan gambaran kondisi masyarakat secara akurat sekaligus menjadi landasan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.

“Kebijakan yang tepat lahir dari bukti yang kuat, dan bukti yang kuat berawal dari data statistik yang berkualitas,” tegas Rini.