Oleh: Wahyudi El Panggabean

Ada masa ketika kekuasaan terasa begitu kokoh. Dukungan politik mengalir, pengaruh meluas, dan setiap langkah seolah memiliki jalan keluar. Namun, sejarah politik mengajarkan satu hal: tidak ada kekuasaan yang benar-benar kebal terhadap kritik, hukum, dan perubahan zaman.

Polemik politik dinasti Jokowi-Gibran kini memasuki babak yang semakin serius. Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan surat keterangan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi perkembangan hukum penting yang kembali menguji etika kekuasaan di Indonesia.

Putusan tersebut dibacakan pada 30 Oktober 2026 dan salinannya dipublikasikan pada 10 November 2026. Dalam perkara yang diajukan H.M. Subhan, S.H., M.H., melawan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, MA mengabulkan permohonan kasasi serta membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya.

Lebih jauh, MA mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan batal Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019, dan mewajibkan pihak tergugat mencabut surat tersebut.

Inilah fakta hukum yang tidak bisa diabaikan.

Putusan MA: Bukan Sekadar Gugatan, Ada Amar Pembatalan

Perkara Nomor 742 K/TUN/2026 bukan lagi sebatas polemik atau perdebatan di ruang publik.

Dalam amar putusannya, MA secara tegas menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan kasasi H.M. Subhan.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT.
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT yang sebelumnya dikuatkan pada tingkat banding.
4. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
5. Menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
6. Mewajibkan tergugat mencabut surat keterangan tersebut.

Putusan ini memiliki konsekuensi hukum terhadap dokumen administrasi yang menjadi objek sengketa.

Dalam pertimbangannya, MA menyoroti sejumlah persoalan, termasuk kewenangan peradilan tata usaha negara mengoreksi pelanggaran administrasi, kepentingan hukum warga negara, perubahan keadaan hukum, serta pentingnya mengutamakan keadilan substantif.

MA juga menilai dokumen berupa certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades yang menjadi dasar penerbitan surat tersebut tidak membuktikan keberhasilan Gibran menamatkan jenjang pendidikan tertentu.

Majelis juga menyoroti tidak ditemukannya bukti ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan menengah di Indonesia.

Atas dasar itu, MA menilai penerbitan surat tersebut melanggar asas kecermatan formal.

Namun, ada satu batas hukum yang harus dipahami masyarakat. Putusan ini membatalkan objek administrasi yang disengketakan. Putusan tersebut tidak dengan sendirinya merupakan amar pemberhentian Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Perbedaan ini penting agar masyarakat tidak mencampuradukkan pembatalan dokumen administrasi dengan pemberhentian pejabat negara.

Persoalan Hukum yang Tidak Boleh Berhenti pada Dokumen

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana konsekuensi hukum putusan tersebut terhadap persoalan persyaratan pencalonan Wakil Presiden?

Pertanyaan ini patut dijawab melalui kajian hukum yang menyeluruh, bukan melalui tekanan politik atau kesimpulan sepihak.

Putusan MA harus dibaca bersama pertimbangan majelis hakim, objek sengketa, dan akibat hukum yang ditimbulkannya.

Publik juga perlu memperoleh penjelasan resmi mengenai pelaksanaan kewajiban pencabutan surat tersebut.

Di sinilah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan tindak lanjut putusan MA kepada masyarakat.

Sementara itu, KPU perlu memberikan penjelasan mengenai kedudukan putusan tersebut dalam konteks persyaratan pencalonan yang berlaku ketika proses pemilihan berlangsung.

Hukum tidak boleh berhenti pada kemenangan satu pihak di pengadilan. Kepastian hukum harus menjangkau konsekuensi dari setiap putusan.

Gibran dan Konstitusi: Pemakzulan Bukan Sekadar Wacana

Di tengah perkembangan tersebut, pembicaraan mengenai kemungkinan pemakzulan Gibran juga perlu ditempatkan dalam kerangka konstitusi.

Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu, melakukan perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sementara Pasal 7B mengatur mekanisme pemberhentian melalui DPR, pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian keputusan MPR.

Dengan demikian, putusan MA dalam perkara tata usaha negara tersebut tidak otomatis memberhentikan Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Wacana Hak Menyatakan Pendapat di DPR juga tidak sama dengan keputusan pemakzulan.

Ada tahapan, persyaratan dukungan politik, pembuktian, dan mekanisme konstitusional yang wajib dipenuhi.

Namun, ketatnya mekanisme tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup evaluasi terhadap persoalan yang memiliki dasar hukum.

Negara hukum harus memberikan ruang bagi siapa pun untuk menguji dugaan pelanggaran, termasuk ketika persoalan tersebut menyangkut pejabat tertinggi negara.

Ketika Loyalitas Politik Berubah Menjadi Pertarungan Kekuasaan

Jokowi membangun perjalanan politiknya melalui PDI Perjuangan. Dari Wali Kota Solo, ia melangkah menjadi Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden Republik Indonesia selama dua periode.

Dukungan politik partai tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju puncak kekuasaan.

Namun, hubungan politik Jokowi dengan Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan kemudian mengalami keretakan, terutama ketika kepentingan pencalonan Gibran memasuki panggung politik nasional.

Perubahan tersebut menyisakan persoalan tentang loyalitas, etika, dan bagaimana kekuasaan digunakan untuk membangun suksesi.

Dalam politik, perbedaan kepentingan merupakan sesuatu yang wajar. Akan tetapi, persoalan menjadi serius ketika kepentingan pribadi, keluarga, dan kepentingan publik tidak lagi memiliki batas yang jelas.

Kekuasaan bukanlah warisan keluarga. Jabatan publik harus diperoleh melalui proses demokrasi yang terbuka dan sesuai konstitusi.

Seorang ayah tentu memiliki naluri melindungi dan menginginkan masa depan terbaik bagi anaknya. Namun, ketika kepentingan keluarga memasuki wilayah kekuasaan negara, ukuran yang harus digunakan bukan hubungan darah, melainkan integritas, kapasitas, dan kepatuhan terhadap hukum.

Hubris Kekuasaan: Ketika Penguasa Terlalu Percaya Diri

Dalam psikologi politik dikenal istilah hubris syndrome, yakni kecenderungan seseorang mengalami kepercayaan diri berlebihan setelah berada terlalu lama dalam lingkaran kekuasaan.

Kritik bisa dianggap sebagai ancaman. Perbedaan pendapat dipandang sebagai perlawanan. Bahkan, kekuasaan dapat melahirkan ilusi bahwa aturan selalu bisa disesuaikan dengan kepentingan.

Di sinilah bahaya terbesar seorang penguasa.

Kekuasaan yang tidak diimbangi pengendalian diri akan kehilangan kemampuan mendengar. Padahal, kritik merupakan salah satu mekanisme demokrasi untuk mencegah penyalahgunaan jabatan.

Sejarah politik dunia telah memperlihatkan bahwa pemimpin yang terlalu percaya pada kekuatan sendiri sering terlambat menyadari ketika dukungan mulai menjauh.

Kawan politik bisa berubah menjadi lawan. Koalisi dapat bergeser. Dan rakyat memiliki hak untuk mengevaluasi setiap keputusan penguasa.

Sunnatullah: Jabatan Adalah Amanah, Bukan Milik Pribadi

Dalam perspektif Islam, kekuasaan merupakan amanah yang kelak dipertanggungjawabkan.

Al-Qur'an mengingatkan bahwa Allah mempergilirkan kekuasaan di antara manusia. Tidak ada jabatan yang abadi dan tidak ada manusia yang dapat menggenggam kekuasaan selamanya.

Sunnatullah mengajarkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi.

Namun, kita juga tidak boleh sembarangan menyebut setiap persoalan politik sebagai hukuman Tuhan. Penilaian terhadap seseorang harus tetap berlandaskan fakta, keadilan, dan bukti.

Pengkhianatan terhadap amanah, kesombongan, serta penyalahgunaan kekuasaan merupakan persoalan moral yang harus dipertanggungjawabkan.

Kekuasaan yang tidak diimbangi etika pada akhirnya berisiko kehilangan kepercayaan.

Istana boleh megah. Dukungan politik boleh besar. Namun, semua itu tidak menjamin kekuasaan akan bertahan apabila kepercayaan rakyat terus terkikis.

Sejarah Tidak Pernah Memberikan Kekuasaan Secara Abadi

Polemik Jokowi dan Gibran seharusnya menjadi pelajaran bagi seluruh elite politik Indonesia.

Demokrasi tidak boleh berubah menjadi ruang untuk mengamankan kepentingan keluarga. Partai politik tidak boleh hanya dipandang sebagai kendaraan menuju kekuasaan. Dan lembaga negara tidak boleh kehilangan independensinya karena tekanan politik.

Putusan MA harus dihormati dan dilaksanakan sesuai hukum. Wacana pemakzulan harus diuji melalui mekanisme konstitusi. Sementara pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut berhak memberikan penjelasan dan pembelaan.

Di atas semuanya, rakyat membutuhkan kepastian bahwa hukum berlaku sama bagi semua orang.

Jangan sampai kekuasaan membuat seseorang merasa lebih tinggi daripada hukum. Sebab, jabatan hanya memberikan kewenangan sementara, bukan kekebalan seumur hidup.

Lord Acton pernah mengingatkan:

"Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut."

Kalimat itu bukan sekadar peringatan bagi Jokowi, Gibran, atau elite politik tertentu. Ia merupakan peringatan bagi siapa saja yang sedang menikmati kekuasaan.

Pada akhirnya, sejarah tidak hanya mencatat siapa yang pernah tinggal di istana. Sejarah juga akan mengingat bagaimana mereka memperlakukan amanah, menghormati hukum, dan menjaga kepercayaan rakyat.

Penulis: Wahyudi El Panggabean

Catatan Redaksi: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis. Penilaian politik dan refleksi moral di dalamnya merupakan pandangan penulis. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Joko Widodo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Komisi Pemilihan Umum, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait pokok persoalan yang dibahas.

Rujukan hukum: 
1. Direktori Resmi Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026⁠ — sumber primer untuk nomor perkara, tanggal, majelis hakim, dan amar putusan..
2. Salinan putusan MA yang diberitakan detikcom⁠ — uraian perkara dan dokumen putusan.
3. Analisis pertimbangan hukum MA oleh Hukumonline⁠ — uraian pertimbangan majelis hakim.
4. Uraian amar putusan dan tindak lanjut⁠.