Oleh: Cak AT

Ada yang menarik sekaligus mengusik nalar publik dari keputusan Gibran Rakabuming Raka meninggalkan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Bukan semata-mata karena ia memilih berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, melainkan karena alasan yang disampaikannya justru menyisakan pertanyaan besar.

Gibran menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden atas permintaan sendiri. Dalam suratnya, ia bahkan mengaitkan keputusan tersebut dengan kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Kalimatnya terdengar patriotis. Seolah-olah ia sedang melakukan pengorbanan besar demi kepentingan rakyat.

Namun, benarkah demikian?

Saya justru menemukan dua hal menarik dari surat pernyataan dan video penjelasan Gibran.

Pertama, ia memilih kata "berhenti", bukan "mengundurkan diri". Kedua, ia secara tegas menyatakan bahwa keputusannya tidak berkaitan dengan persoalan ijazah.

Mari kita perhatikan surat yang ditandatanganinya:

"Dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri."

Pilihan kata berhenti mengingatkan kita pada pernyataan Soeharto pada 21 Mei 1998. Ketika itu, Soeharto juga menggunakan kata berhenti untuk mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia.

Tetapi, persoalan sesungguhnya bukan terletak pada pilihan kata. Yang lebih penting adalah alasan di balik keputusan tersebut.

Gibran menulis:

"Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini, negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi diri saya sendiri."

Saya ingin bertanya: apa yang sebenarnya sedang mengganggu kelancaran pemerintahan sehingga seorang wakil presiden merasa perlu meninggalkan jabatannya?

Mengapa kepentingan bangsa dan negara harus dijadikan alasan untuk mengakhiri jabatan yang baru dijalani sekitar dua tahun?

Surat itu tidak menjelaskan secara konkret.

Gibran hanya menyodorkan alasan besar tentang kepentingan bangsa dan negara. Padahal, publik berhak mengetahui persoalan yang sesungguhnya.

Polemik Suket yang Tidak Bisa Dihapus dari Ingatan Publik

Kita tidak bisa membaca keputusan Gibran secara terpisah dari rangkaian peristiwa sebelumnya.

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan Surat Keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA yang diterbitkan pada 2019 dan berkaitan dengan Gibran.

Pemerintah kemudian menindaklanjuti putusan tersebut melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan pencabutan tersebut merupakan pelaksanaan putusan MA.

Artinya, persoalan Suket bukan lagi sekadar perdebatan di ruang publik. Ada putusan pengadilan dan tindakan administratif pemerintah yang harus diperhatikan.

Dokumen tersebut sebelumnya menjadi bagian dari administrasi penyetaraan pendidikan Gibran ketika memenuhi persyaratan pencalonan wakil presiden pada 2024.

Di sinilah persoalannya menjadi serius.

Saya tidak sedang mengatakan bahwa pembatalan Suket secara otomatis memberhentikan Gibran dari jabatan wakil presiden. Persoalan persyaratan pencalonan, keabsahan dokumen, dan mekanisme pemberhentian merupakan persoalan hukum berbeda.

Namun, hubungan antara putusan MA, pencabutan Suket, dan keputusan Gibran berhenti dari jabatan tetap layak dipertanyakan.

Ijazah Lengkap Bukan Jawaban atas Persoalan Suket

Dalam video pernyataannya pada Kamis, 12 November 2026, Gibran justru menegaskan bahwa keputusannya berhenti tidak berkaitan dengan ijazah.

Ia mengatakan:

"Sekali lagi tidak berkaitan dengan ijazah. Seluruh dokumen pendidikan saya ada lengkap dan sudah saya serahkan kepada pengadilan."

Di sinilah saya melihat persoalan komunikasi politik yang serius.

Gibran berbicara tentang keberadaan ijazah, sementara perkara yang diputus MA menyangkut keabsahan Suket penyetaraan pendidikan.

Keduanya bukan persoalan yang identik.

Memiliki dokumen pendidikan tidak otomatis menjawab apakah dokumen penyetaraannya sah menurut hukum. Demikian pula, menyerahkan dokumen kepada pengadilan tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh persoalan administrasi pendidikan telah selesai.

Maka, mengapa Gibran justru menjadikan kelengkapan ijazah sebagai jawaban atas pertanyaan mengenai Suket?

Apakah ia tidak memahami perbedaan kedua persoalan tersebut, atau memang sedang mengarahkan perhatian publik ke persoalan yang berbeda?

Saya melihat penjelasan itu berpotensi mengaburkan inti persoalan. Publik diajak membicarakan ada atau tidaknya ijazah, sementara persoalan yang telah diputus MA adalah keabsahan surat penyetaraan pendidikan.

Inilah yang saya persoalkan.

Ketika Pejabat Memainkan Kata-Kata

Seorang pejabat publik boleh memiliki pembelaan. Ia juga berhak menjelaskan alasan pribadi di balik keputusan politiknya.

Namun, hak membela diri tidak boleh berubah menjadi upaya mengaburkan fakta.

Ketika seseorang menyampaikan penjelasan yang tidak menjawab pokok persoalan, publik berhak mempertanyakan maksud dan substansinya.

Saya menilai ada ketidakjujuran komunikasi dalam cara Gibran menjelaskan persoalan ini. Bahkan, dalam perspektif tanggung jawab pejabat publik, hal tersebut dapat dipandang sebagai upaya menyesatkan perhatian masyarakat.

Itulah mengapa saya menggunakan istilah membohongi publik dalam judul tulisan ini.

Bukan karena saya menganggap setiap pernyataannya telah terbukti sebagai kebohongan secara hukum, melainkan karena terdapat kesenjangan serius antara persoalan hukum yang sedang dihadapi dan jawaban yang disampaikan kepada masyarakat.

Demokrasi tidak hanya membutuhkan pejabat yang mampu berbicara. Demokrasi membutuhkan pejabat yang berani menjelaskan kenyataan, termasuk kenyataan yang tidak menguntungkan dirinya sendiri.

Kepercayaan rakyat tidak boleh dipermainkan dengan retorika.

Jabatan wakil presiden bukan milik pribadi. Jabatan itu lahir dari proses demokrasi dan membawa tanggung jawab konstitusional kepada seluruh rakyat Indonesia.

Karena itu, setiap persoalan yang menyangkut persyaratan pencalonan dan keabsahan administrasi harus dijelaskan secara terbuka.

Berhenti Bukan Berarti Pertanyaan Selesai

Gibran boleh menyebut keputusannya sebagai pengorbanan demi bangsa dan negara. Ia boleh memilih kata berhenti daripada mengundurkan diri.

Tetapi, ia tidak bisa meminta masyarakat melupakan rangkaian peristiwa yang mendahului keputusannya.

Rakyat membaca putusan MA. Rakyat mengetahui pencabutan Suket. Rakyat juga mendengar pernyataan Gibran bahwa keputusannya tidak berkaitan dengan ijazah.

Semua itu merupakan bagian dari rangkaian peristiwa yang patut dijelaskan secara terbuka.

Jika memang tidak berkaitan, jelaskan secara terang. Jangan hanya mengulang bahwa ijazah lengkap dan telah diserahkan kepada pengadilan.

Sebab, persoalan yang dipertanyakan publik bukan semata-mata keberadaan ijazah, melainkan keabsahan dokumen penyetaraan yang telah dibatalkan pengadilan.

Pada akhirnya, jabatan boleh ditinggalkan. Namun, tanggung jawab politik tidak ikut menghilang.

Berhenti boleh. Mengakhiri jabatan atas nama kepentingan bangsa juga boleh.

Tetapi, jangan sampai kejujuran dikorbankan demi menyelamatkan citra pribadi.

Sebab, dalam demokrasi, rakyat bukan penonton yang harus percaya kepada setiap pertunjukan politik.

Rakyat berhak mengetahui kebenaran.

Gibran berhenti. Tetapi, pertanyaan publik belum berhenti.

Cak AT - Ahmadie Thaha
Ma'had Tadabbur al-Qur'an
13 November 2026