Jakarta, Satuju.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan tiga prioritas utama untuk menghadapi perubahan industri dan dunia kerja akibat perkembangan kecerdasan buatan atau kecerdasan buatan (AI), otomasi, serta dinamika ekonomi global.

Prioritas ketiga tersebut meliputi peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), produktivitas perusahaan, dan pelindungan pekerja. Langkah ini disiapkan agar tenaga kerja Indonesia mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi sekaligus menjaga daya saing industri.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, perkembangan teknologi menuntut perusahaan dan pekerja untuk terus menyesuaikan diri. Penguasaan keterampilan yang relevan menjadi faktor penting agar tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan industri yang terus berkembang.

Hal itu disampaikan Yassierli dalam pertemuan ekosistem mitra dan pemasok (supplier) Huawei Indonesia di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Menurutnya, penerapan AI dan otomasi akan mempengaruhi berbagai sektor pekerjaan, mulai dari proses produksi hingga aktivitas perkantoran. Oleh karena itu, transformasi teknologi harus dilakukan dengan kesiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan zaman.

Pada prioritas pertama, Kemnaker mendorong peningkatan kompetensi SDM melalui Program Pemagangan Nasional dan Pelatihan Vokasi Nasional (PVN). Kedua program tersebut dirancang untuk mempertemukan kebutuhan dunia usaha dengan keterampilan tenaga kerja melalui pembelajaran dan praktik langsung di lingkungan industri.

Yassierli menegaskan, keterlibatan dunia usaha dalam penyusunan kurikulum pelatihan sangat diperlukan agar materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

“Pelatihan vokasi harus sesuai dengan kebutuhan industri agar lulusannya benar-benar siap memasuki dunia kerja,” kata Yassierli melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker.

Selain itu, Kemnaker juga memperluas akses pelatihan dan kesempatan kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan dan fasilitas yang adaptif.

Dorong Produktivitas dan Perkuat Pelindungan Pekerja

Pada prioritas kedua, Kemnaker mendorong peningkatan produktivitas perusahaan melalui pengelolaan sumber daya yang lebih efektif. Program ini dijalankan melalui kerja sama dengan Asian Productivity Organization (APO), antara lain dengan mengembangkan tenaga ahli produktivitas dan memberikan pendampingan kepada perusahaan.

Pendampingan tersebut mencakup perbaikan proses bisnis, pengembangan produk, hingga penyempurnaan kebijakan internal perusahaan.

“Produktivitas tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pekerja, tetapi juga oleh sistem proses bisnis dan kualitas produk yang dihasilkan,” tuturnya.

Sementara itu, prioritas ketiga diarahkan pada penguatan pelindungan pekerja agar peningkatan daya saing industri tetap berjalan seiring dengan memberikan hak dan keselamatan tenaga kerja.

Langkah tersebut dilakukan melalui pembaruan regulasi ketenagakerjaan, peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta penguatan pengawasan ketenagakerjaan.

Dalam agenda pembaruan hukum ketenagakerjaan, pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Regulasi tersebut mengusung semangat “Maju Industrinya, Sejahtera Pekerjanya”.

Penguatan hubungan antara perusahaan dan pekerja juga didorong melalui Kerangka Maturitas Hubungan Industrial (Industrial Relations Maturity Framework). Kerangka ini diarahkan untuk membangun kemitraan transformatif melalui dialog sosial yang saling menguntungkan.

Menutup Arahnya, Yassierli mengapresiasi langkah Huawei Indonesia dalam membangun ekosistem bersama mitra dan pemasoknya. Ia berharap pola kolaborasi tersebut dapat diperdebatkan oleh pelaku industri lainnya.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja diperlukan untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan yang mampu mengubah perubahan teknologi, berkelanjutan, serta memberikan kesejahteraan bagi pekerja.