Bandung, Satuju.com – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memerintahkan seluruh jajaran Polri untuk menindak tegas praktik percaloan dan pungutan pembohong (pungli) dalam proses penghematan energi kerja. Langkah tersebut dilakukan untuk melindungi masyarakat, khususnya para pencari kerja, dari pihak-pihak yang mengambil keuntungan dengan meminta sejumlah uang.

Perintah itu disampaikan Suyudi saat peluncuran program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Bandung, Rabu (11/11/2026). Ia secara khusus meminta Kabareskrim dan seluruh Kapolda mengusut serta menindak pelaku percaloan, baik yang beroperasi di luar maupun di dalam lingkungan perusahaan.

“Kita akan melawan para calo-calo yang melakukan pungutan-pungutan pembohong yang selama ini meresahkan. Karena itu saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan upaya penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku calo yang selalu meresahkan,” kata Suyudi.

Kapolri juga mengimbau masyarakat agar tidak takut melaporkan apabila menemukan praktik percaloan dalam proses penerimaan tenaga kerja. Menurutnya, informasi dari masyarakat diperlukan untuk membantu aparat mengungkap praktik pungutan pembohong tersebut.

"Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan. Jika ada informasi terkait calo-calo yang bermain-main di sekitar perusahaan-perusahaan atau mungkin di dalam perusahaan itu sendiri," ujarnya.

Polri Ikut Buka Akses Lapangan Kerja

Selain melakukan penindakan terhadap praktik percaloan, Polri melalui program Poliran juga berupaya membantu masyarakat memperoleh pekerjaan. Program ini dirancang untuk mempertemukan para pencari kerja dengan peluang kerja yang tersedia melalui kolaborasi berbagai pihak.

Suyudi mengatakan, persoalan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga terkait dengan keamanan dan keselamatan masyarakat (kamtibmas).

Menurutnya, kesejahteraan keluarga yang ditopang pendapatan dan pekerjaan dapat menjadi salah satu fondasi dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan kondusif.

“Keluarga yang sejahtera menjadi fondasi kamtibmas yang kuat. Karena itu Polri, kita terpanggil untuk ikut mengambil bagian dalam mengatasi kemiskinan,” tuturnya.

Ia juga mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2024, jumlah kemiskinan terbuka di Indonesia mencapai 7,38 juta orang. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Polri mengambil bagian dalam upaya memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan kerja.

“Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran,” kata Suyudi.

Poliran Diminta Tidak Berhenti pada Seremonial

Lebih lanjut Suyudi menegaskan bahwa program Poliran harus dijalankan secara berkelanjutan dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat. Ia meminta seluruh jajaran Polri tidak menjadikan program tersebut sekadar kegiatan seremonial setelah peluncuran.

Pengelolaan data pencari kerja harus dilakukan secara akurat. Selain itu, jajaran kepolisian diminta mengawali proses penyaluran tenaga kerja hingga para peserta benar-benar memperoleh pekerjaan.

“Poliran tidak boleh sekedar menjadi program seremonial di atas kertas. Seluruh jajaran Polri harus mengawal pencari data kerja secara akurat hingga benar-benar terserap di tempat kerja,” tegasnya.

Melalui program tersebut, Polri berharap dapat berkontribusi dalam memperluas kesempatan kerja sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari praktik percaloan dan pungutan liar yang kerap membebani pencari kerja.