YOGYAKARTA, Satuju.com – Transformasi industri televisi digital menjadi kebutuhan mendesak di tengah pergeseran belanja iklan nasional ke media sosial. Perubahan pola konsumsi informasi masyarakat tidak hanya menekan bisnis lembaga penyiaran, tetapi juga memaksa wartawan meningkatkan kompetensi agar tetap mampu bersaing di era digital.

Persoalan tersebut disoroti Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2016–2019, Rahmat Arifin, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di The Malioboro, Yogyakarta, Jumat (13/11/2026).

Rahmat mengungkapkan, sekitar satu dekade lalu televisi menguasai 60 persen belanja iklan nasional. Namun, porsinya kini diperkirakan hanya tersisa 25 persen karena banyak pengiklan mengalihkan anggaran ke platform media sosial.

Menurutnya, perubahan tersebut menjadi tekanan serius bagi industri penyiaran. Sejumlah perusahaan televisi bahkan menghadapi persoalan bisnis, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga mengalami perubahan kepemilikan.

Pergeseran itu berjalan seiring dengan perubahan kebiasaan masyarakat dalam mengakses informasi. Jika sebelumnya masyarakat menghabiskan empat hingga enam jam untuk menonton televisi, kini durasinya diperkirakan turun menjadi sekitar dua jam. Selebihnya, perhatian publik tersita oleh media sosial dan berbagai platform digital.

Televisi Tidak Bisa Lagi Bergantung pada Siaran Konvensional

Rahmat menilai industri televisi harus segera mengubah strategi bisnis. Perusahaan penyiaran tidak cukup hanya mengandalkan siaran konvensional, tetapi perlu memperluas distribusi konten melalui berbagai platform.

YouTube, portal berita daring, podcast, media sosial, hingga layanan streaming harus menjadi bagian dari strategi pengembangan bisnis media.

Selain memperluas jangkauan audiens, diversifikasi tersebut juga membuka peluang pendapatan baru ketika belanja iklan televisi terus tertekan.

"Pengusaha televisi saat ini tidak bisa hanya memiliki televisi. Mereka harus mengembangkan berbagai platform agar tetap mampu bertahan di tengah pergeseran belanja iklan ke media sosial," jelasnya.

Wartawan Harus Menguasai Banyak Keterampilan

Tekanan transformasi digital juga berdampak langsung terhadap profesi wartawan. Rahmat menegaskan, jurnalis masa kini harus memperkuat dua kemampuan utama, yakni kompetensi etik dan kompetensi teknis.

Kompetensi etik mencakup pemahaman terhadap kode etik jurnalistik, standar pemberitaan, akurasi, serta tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Sementara itu, kompetensi teknis menuntut wartawan menguasai lebih banyak keterampilan. Tidak cukup hanya menulis berita dan mengambil foto, jurnalis juga perlu mampu memproduksi video, melakukan laporan langsung atau live report, serta membuat infografis sederhana.

Kemampuan tersebut semakin penting karena media digital menuntut kecepatan, kreativitas, dan ketepatan dalam menyampaikan informasi.

Social First Journalism Jadi Tantangan Baru

Dalam kesempatan itu, Rahmat juga memperkenalkan konsep social first journalism. Pendekatan ini menempatkan karakter dan kebiasaan audiens media sosial sebagai salah satu pertimbangan dalam menyajikan berita.

Wartawan dituntut memahami selera pembaca, khususnya generasi milenial dan Gen Z. Mulai dari pemilihan judul yang menarik perhatian, gaya penulisan, penyajian video, hingga penggunaan infografis yang komunikatif.

Meski demikian, Rahmat mengingatkan bahwa kreativitas dalam mengemas konten tidak boleh mengorbankan prinsip jurnalistik. Akurasi, keberimbangan, dan kepatuhan terhadap kode etik harus tetap menjadi landasan utama.

KPI Diminta Perhatikan Masa Depan Industri Penyiaran

Lebih lanjut, Rahmat menjelaskan bahwa keberlangsungan industri penyiaran merupakan bagian dari perhatian KPI. Salah satu mandat lembaga tersebut berdasarkan Undang-Undang Penyiaran adalah mendorong tumbuhnya industri penyiaran yang sehat.

Karena itu, KPI perlu memperhatikan tekanan yang dihadapi lembaga penyiaran akibat perkembangan teknologi dan persaingan dengan platform digital.

Perhatian tersebut, menurutnya, tidak hanya menyangkut keberlangsungan perusahaan televisi, tetapi juga masa depan tenaga kerja dan profesionalisme jurnalis.

Rahmat berharap seluruh pemangku kepentingan mampu merespons perubahan melalui inovasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan profesionalisme.

Disrupsi digital, katanya, tidak semestinya hanya dipandang sebagai ancaman. Perubahan tersebut justru harus menjadi momentum bagi industri penyiaran dan insan pers untuk bertransformasi, mempertahankan kepercayaan publik, serta tetap relevan di tengah perkembangan zaman.

Laporan: Rikky Fermana