TAPANULI SELATAN, Satuju.com – Hibah PT Artha Nugraha Agung (PT ANA) kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel) sebesar Rp73,87 miliar pada Tahun Anggaran 2025 menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi pengelolaan dana dan mekanisme hubungan perusahaan tersebut dengan induk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sorotan muncul setelah dokumen Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemkab Tapsel Tahun Anggaran 2025 mengungkapkan bahwa penerimaan hibah dari PT ANA mencapai Rp73.871.205.000.

Dalam dokumen bagian 5.1.1.3.1 tentang Hibah Pendapatan, Pemkab Tapsel mencatat total penerimaan hibah sebesar Rp75.371.205.000. Selain PT ANA, terdapat Rp1,5 miliar dari kelompok masyarakat dalam negeri atau individu yang disebut sebagai bantuan keuangan Posko Bencana Banjir Sumut.

Namun, bukan semata-mata besarnya dana yang menjadi perhatian. Mekanisme pemberian hibah dan posisi PT ANA dalam struktur perusahaan daerah justru memunculkan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan terbuka.

Berawal dari Perjanjian Tahun 2017

CaLK tersebut menjelaskan bahwa hibah PT ANA mengacu pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara PT ANA Nomor 19/ANA/XII/2017 dan Pemkab Tapsel Nomor 900/9282/2017 tertanggal 29 Desember 2017.

Dalam perjanjian itu, PT ANA berkewajiban memberikan hibah sebesar 40 persen dari dividen yang diterimanya atas kepemilikan saham 5 persen pada PT AR. Ketentuan tersebut mencakup dividen interim maupun dividen tahunan.

Dana hibah itu diperuntukkan untuk mendanai program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang terdampak proyek tambang serta pengembangan masyarakat di sekitar wilayah operasional tambang.

Dengan dasar perjanjian tersebut, realisasi hibah Rp73,87 miliar pada tahun 2025 perlu dilihat bersama dokumen pembagian dividen, rencana kewajiban, dan bukti penyetoran kepada pemerintah daerah.

PT ANA Ternyata Anak Perusahaan BUMD

Persoalan lain muncul dari struktur kepemilikan perusahaan.

Direktur Utama PT Tapanuli Selatan Membangun (Perseroda), Yudhi Andhika Lubis, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa PT Artha Nugraha Agung merupakan anak perusahaan PT Tapanuli Selatan Membangun, bukan unit usaha.

Keterangan tersebut menjadi penting karena PT Tapanuli Selatan Membangun merupakan BUMD milik Kabupaten Tapanuli Selatan.

Status PT ANA sebagai anak perusahaan BUMD kemudian memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme penyaluran hibah langsung kepada Pemkab Tapsel.

Mengapa PT ANA menyetorkan dana tersebut secara langsung, bukan melalui perusahaan induknya? Apakah mekanisme itu telah diatur dalam kebijakan korporasi dan mendapat persetujuan dari organ perusahaan yang berwenang?

Pertanyaan tersebut perlu dijawab agar masyarakat memahami hubungan hukum dan keuangan antara perusahaan induk, anak perusahaan, serta pemerintah daerah.

Aliran 40 Persen Dividen Perlu Dibuka

Aspek berikutnya meliputi sumber dan perhitungan dana hibah.

Sesuai keterangan dalam CaLK, dana tersebut berasal dari 40 persen dividen yang diterima PT ANA atas penempatan saham sebesar 5 persen di PT AR.

Oleh karena itu, terdapat rangkaian transaksi yang perlu dijelaskan secara transparan, mulai dari pembagian dividen PT AR kepada PT ANA hingga penyetoran bagian hibah ke kas daerah.

Setidaknya, masyarakat perlu mengetahui berapa total dividen yang diterima PT ANA sepanjang tahun 2025, berapa komisi kewajiban 40 persen, serta apakah seluruh dana telah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Selain itu, perlu dipastikan apakah penerimaan Rp73,87 miliar tersebut seluruhnya berasal dari dividen tahun berjalan atau mencakup pembayaran kewajiban dari periode sebelumnya.

Mengingat NPHD telah ditandatangani sejak tahun 2017, dokumen perjanjian, kemungkinan perubahan kesepakatan, dan riwayat pembayaran setiap tahun menjadi bagian penting untuk menjelaskan asal-usul penerimaan tersebut.

Induk BUMD Perlu Menjelaskan Pengawasan

Secara hukum, anak perusahaan memiliki kedudukan tersendiri dari perusahaan induknya. Dengan demikian, penyetoran hibah secara langsung oleh PT ANA tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran.

Namun, hubungan kepemilikan dengan BUMD tetap memerlukan kejelasan mengenai kewenangan Arahan, kepemilikan pemegang saham, kebijakan perusahaan, serta dasar hukum pemberian hibah.

PT Tapanuli Selatan Membangun sebagai perusahaan induk juga perlu menjelaskan sejauh mana mengetahui, menyetujui, dan mengawasi pelaksanaan kewajiban hibah oleh anak perusahaannya.

Kejelasan tersebut penting untuk memastikan pengelolaan dana berjalan sesuai perjanjian, anggaran dasar perusahaan, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemkab Tapsel Perlu Membuka Dokumen

Atas permasalahan tersebut, Bupati Tapanuli Selatan, Sekretaris Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Arahan PT Tapanuli Selatan Membangun dan PT ANA perlu memberikan penjelasan.

Beberapa hal yang memerlukan konfirmasi antara lain dasar hukum penetapan PT ANA sebagai pemberi hibah langsung, persetujuan perusahaan induk, total dividen yang diterima dari PT AR, serta mekanisme pendaftaran dan penyetoran dividen 40 persen.

Pemkab Tapsel juga perlu membuka bukti transfer, tanggal penerimaan, rekening koran, dan pencatatan dana tersebut dalam sistem keuangan daerah.

Tidak kalah pentingnya, pemerintah daerah perlu menjelaskan penggunaan hibah tersebut. Masyarakat dapat mengetahui program yang telah dibiayai, lokasi pelaksanaan, serta kelompok masyarakat yang menerima manfaat, khususnya warga yang terdampak proyek penambangan.

Sebab, tujuan pemberian hibah bukan sekadar menambah penerimaan daerah. Dana tersebut memiliki peruntukan sosial yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Hibah Rp73,87 miliar ini pada akhirnya bukan hanya persoalan berapa besar uang yang masuk ke kas daerah. Transparansi sumber dana, mekanisme penyetoran, persetujuan perusahaan, hingga realisasi pemanfaatannya merupakan hal mendasar yang perlu dijelaskan.

Publik berhak mendapatkan informasi secara utuh, terlebih PT ANA merupakan anak perusahaan BUMD yang memiliki hubungan kepemilikan dengan pemerintah daerah.

Redaksi Satuju.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Pemkab Tapanuli Selatan, PT Tapanuli Selatan Membangun, maupun PT Artha Nugraha Agung guna memperoleh penjelasan dan informasi yang berimbang.

Laporan: Ardi Dongoran