Dokumen SPPL PT Dahlia Mekar Lestari di Bengkalis muncul dalam penelusuran Redaksi. DLH belum bisa memverifikasi seluruh tahapan, DPMPTSP belum menjawab konfirmasi.

BENGKALIS, Satuju.com – Legalitas kegiatan penangkaran ikan arwana yang dijalankan PT Dahlia Mekar Lestari di Jalan Wonosari Tengah, Kabupaten Bengkalis, Riau, masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diterima Redaksi belum dapat dipastikan telah melalui seluruh tahapan proses persetujuan lingkungan.

Persoalan ini mengemuka setelah Redaksi menelusuri dokumen lingkungan perusahaan dan meminta klarifikasi kepada sejumlah instansi terkait. Penelusuran tersebut mencakup Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perikanan Hidup Kabupaten Bengkalis, serta instansi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Pada Rabu, 11 November 2026, Kepala DLH Kabupaten Bengkalis, Agus Susanto, ST, M.Si., awalnya menyampaikan akan menanyakan bidang terkait pemeriksaan dokumen lingkungan perusahaan.

“Bentar Bang, saya minta bidang terkait untuk cek,” katanya kepada Redaksi.

Setelah melakukan pengecekan awal melalui bidang terkait, Agus menyampaikan bahwa pihaknya belum menemukan data Persetujuan Lingkungan atas nama perusahaan tersebut. Ia juga menyebut DLH sedang memastikan apakah kegiatan itu menggunakan SPPL yang terbit melalui sistem Online Single Submission (OSS).

“Untuk Persetujuan Lingkungan (Izin Lingkungan) tidak ada data, artinya mereka tidak ada mengurus Dokumen Lingkungan, baik Amdal atau UKL-UPL. Tapi, sedang dicek apakah mereka menggunakan SPPL,” jelas Kadis kepada Redaksi.

Agus kemudian menyampaikan kemungkinan perusahaan menggunakan SPPL yang terbit melalui sistem OSS.

“Bentar Bang, kita pastikan lagi apakah mereka pakai SPPL Bang..bisa jadi pakai SPPL yang terbit otomatis via OSS,” ujarnya.

Ia juga menyebut pihaknya masih menunggu konfirmasi dari DPMPTSP untuk memastikan data perizinan tersebut.

“Dan dari PTSP belum dijawab. Kalau dari besaran luas kurang dari 10 hektare cukup SPPL, kita masih nunggu konfirmasi dari DPMPTSP karena mereka yang punya akun untuk cek,” terangnya.

Dokumen SPPL Muncul, Tahapan Belum Terverifikasi

Pada Kamis, 12 November 2026, Redaksi menerima dokumen tangkapan layar penelusuran registrasi Persetujuan Lingkungan atas nama PT Dahlia Mekar Lestari.

Dalam dokumen tersebut tercantum nomor registrasi 69FF144C0D81E, jenis dokumen SPPL, kewenangan Kabupaten Bengkalis, dengan lokasi kegiatan di Jalan Wonosari Tengah, Bengkalis, Riau.

Dokumen itu juga memperlihatkan keterangan bahwa tahapan “Penapisan Otomatis Selesai” dilakukan oleh HERMANTO pada Sabtu, 9 Mei 2026, pukul 18.02.36 WIB.

Namun, informasi tersebut belum cukup untuk memastikan bahwa seluruh tahapan persetujuan lingkungan telah selesai. Keterangan penapisan otomatis yang tercantum dalam dokumen perlu dibedakan dari bukti bahwa keseluruhan proses telah tuntas dan dokumen final telah diterbitkan.

Redaksi kemudian kembali mengonfirmasi nomor registrasi tersebut kepada Kepala DLH Kabupaten Bengkalis.

Pada Jumat, 13 November 2026, Agus menyatakan dirinya tidak memiliki akun untuk mengakses sistem yang dapat menampilkan seluruh tahapan proses. Ia menyarankan agar pihak yang memiliki akses memeriksa riwayat proses secara lengkap.

“Saya tak punya akun untuk akses Bang, maksud saya dari orag yang bisa akses tu tadi, coba dicentang "Tampilkan seluruh tahapan" mana tahu nanti muncul seluruh tahapan proses yang sudah dijalankan oleh perusahaan tu,” jelasnya kepada Redaksi Satuju.com, Jumat (13/11/2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa DLH belum dapat memberikan verifikasi langsung terhadap keseluruhan riwayat nomor registrasi yang diterima Redaksi. Dengan demikian, status akhir dokumen SPPL itu masih memerlukan pemeriksaan melalui akses sistem dan konfirmasi instansi yang berwenang.

DPMPTSP Belum Menjawab Konfirmasi

Selain DLH, Redaksi juga telah meminta penjelasan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Bengkalis, Ir. H. Khairi Farizal, S.T., M.P.W.K., pada Rabu, 11 November 2026, pukul 13.07 WIB.

Konfirmasi yang dikirimkan mencakup sejumlah hal mendasar, antara lain Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang digunakan PT Dahlia Mekar Lestari, kesesuaian lokasi kegiatan di Wonosari Tengah dengan lokasi yang tercantum dalam perizinan, serta pelaksanaan pemeriksaan dan evaluasi terhadap kegiatan usaha tersebut.

Namun, hingga berita ini disusun pada Jumat, 13 November 2026, DPMPTSP Kabupaten Bengkalis belum memberikan jawaban atas pertanyaan Redaksi.

Padahal, informasi dari DPMPTSP dibutuhkan untuk memastikan kesesuaian data perizinan berusaha dan riwayat proses dokumen lingkungan perusahaan melalui sistem OSS.

Dinas Perikanan Mengaku Tidak Memiliki Kewenangan Pengawasan

Penelusuran Redaksi juga mengarah kepada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis. Kepala Dinas Perikanan, Mohammad Azmir, S.Hut.T., M.Sc., menyatakan instansinya tidak memiliki kewenangan pengawasan terhadap kegiatan tersebut, termasuk kegiatan tambak.

“Kami tak ada kewenangan pengawasannya, termasuk tambak pun kami tak ada kewenangan, nanti saya tanyakan kemana,” ujarnya.

Azmir kemudian mengarahkan Redaksi untuk menghubungi instansi yang menangani pengelolaan kelautan di Pekanbaru.

“Lokasi Pengelolaan Kelautan Pekanbaru, di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, itu nama instansinya,” ungkapnya.

Redaksi selanjutnya berupaya menghubungi pihak terkait di lingkungan KKP. Salah satu narahubung menyarankan agar persoalan tersebut dikonfirmasi kepada Kelompok Kerja Pemanfaatan Jenis di Pekanbaru atau melalui hotline Loka Pengelolaan Kelautan (LPK) Pekanbaru.

“Alangkah lebih baik kalau hal ini dijawab oleh Katimja pemanfaat jenis di Pekanbaru Pak, Bapak boleh langsung ke Pekanbaru, atau menghubungi narahubung hotline Loka Pengelolaan Kelautan (LPK) Pekanbaru,” ujarnya.

LPK Pekanbaru kemudian meminta Redaksi menyampaikan surat resmi melalui pimpinan redaksi agar persoalan tersebut dapat dijawab secara formal. Meski demikian, pihak LPK memberikan keterangan awal bahwa PT Dahlia Mekar Lestari telah memiliki perizinan yang berlaku.

“Baik, terima kasih sudah menghubungi LPK Pekanbaru. Terkait perihal yang Bapak tanyakan, silakan bersurat secara resmi melalui pimpinan Redaksi untuk kita jawab secara formal. Adapun informasi awal yang dapat kami sampaikan, bahwa PT Dahlia Mekar Lestari sudah memiliki perizinan yang berlaku dan aktivitas pengembangbiakannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” demikian keterangan awal LPK Pekanbaru kepada Redaksi.

Pernyataan tersebut menjadi informasi penting dalam penelusuran ini. Namun, keterangan awal itu belum merinci nomor dan jenis izin, cakupan lokasi kegiatan, hasil pemeriksaan lapangan, maupun dokumen teknis yang menjadi dasar penilaian bahwa aktivitas perusahaan telah sesuai ketentuan.

Karena itu, Redaksi masih memerlukan jawaban formal dan penjelasan lebih terperinci dari instansi tersebut.

Kesesuaian SPPL Perlu Diuji Berdasarkan Skala dan Jenis Kegiatan

Hasil penelusuran Redaksi juga menyoroti kesesuaian dokumen lingkungan dengan kegiatan penangkaran dan pembibitan arwana yang dijalankan perusahaan.

SPPL bukan dokumen yang otomatis tidak sah untuk kegiatan usaha tertentu. Namun, penggunaannya harus sesuai dengan klasifikasi kegiatan, KBLI, skala usaha, lokasi, serta potensi dampak lingkungan.

Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021 mengatur bahwa SPPL diperuntukkan bagi usaha atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan dan tidak termasuk kegiatan yang wajib UKL-UPL. Sementara jenis usaha yang wajib AMDAL atau UKL-UPL ditentukan berdasarkan daftar dan kriteria yang diatur dalam ketentuan tersebut.

Dengan demikian, penentuan apakah kegiatan penangkaran arwana PT Dahlia Mekar Lestari cukup menggunakan SPPL atau wajib dilengkapi UKL-UPL maupun AMDAL tidak bisa hanya didasarkan pada klaim luas lahan di bawah 10 hektare.

Perlu ada pemeriksaan terhadap jenis kegiatan, kapasitas produksi, jumlah dan luas kolam, penggunaan air, pengelolaan limbah, serta potensi dampak kegiatan terhadap lingkungan sekitar.

Pertanyaan mendasarnya adalah apakah dokumen SPPL dengan nomor registrasi 69FF144C0D81E benar-benar sesuai dengan kegiatan operasional perusahaan di Jalan Wonosari Tengah dan telah memenuhi seluruh tahapan yang dipersyaratkan.

Arwana Dilindungi, Perizinan Teknis KKP Juga Harus Jelas

Persoalan perizinan tidak berhenti pada dokumen lingkungan. Jenis ikan yang ditangkarkan juga menjadi aspek penting yang perlu dipastikan legalitasnya.

KKP menyebut arwana Kalimantan dengan nama ilmiah *Scleropages formosus* sebagai jenis ikan yang dilindungi penuh dan tercantum dalam Appendix I CITES. KKP juga menjelaskan bahwa pemanfaatan dan pengembangbiakan arwana, termasuk pembenihan, penetasan telur, dan pembesaran anakan, wajib memenuhi ketentuan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI).

Sementara itu, pengangkutan ikan arwana di dalam negeri maupun untuk kegiatan lintas negara wajib memenuhi ketentuan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI). Ketentuan tersebut dijelaskan KKP dalam publikasi pengawasan kepatuhan pemanfaatan ikan arwana pada 1 Oktober 2025.

Artinya, perusahaan yang menjalankan usaha penangkaran arwana perlu dapat menunjukkan kesesuaian perizinan berusaha melalui OSS, termasuk NIB dan KBLI yang sesuai dengan kegiatan sebenarnya, serta perizinan teknis pemanfaatan jenis ikan yang dipersyaratkan.

Aspek lain yang juga perlu ditelusuri adalah asal-usul indukan, legalitas sumber ikan, pencatatan hasil pengembangbiakan, penandaan atau identifikasi spesimen, serta dokumen pengangkutan dan perdagangan.

Untuk arwana Kalimantan (*Scleropages formosus*), ketertelusuran asal-usul ikan menjadi sangat penting karena spesies tersebut masuk Appendix I CITES dan berstatus dilindungi penuh di Indonesia. Ketentuan pemanfaatannya tidak dapat disamakan dengan perdagangan ikan hias biasa.

Adapun penyebutan nama dagang seperti *Super Red* atau *Golden* perlu dipastikan berdasarkan identifikasi spesiesnya. Nama dagang saja tidak cukup untuk menentukan status perlindungan maupun kewajiban perizinannya. 

Sejumlah Pertanyaan Masih Menunggu Jawaban

Berdasarkan penelusuran di atas, masih ada sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka oleh instansi yang berwenang maupun perusahaan.

Pertama, apakah SPPL dengan nomor registrasi 69FF144C0D81E telah melalui seluruh tahapan dan diterbitkan sesuai ketentuan?

Kedua, apakah jenis kegiatan dan skala operasional penangkaran arwana di Wonosari Tengah memang memenuhi kriteria penggunaan SPPL, atau memerlukan dokumen lingkungan lain?

Ketiga, apakah NIB dan KBLI perusahaan telah sesuai dengan kegiatan penangkaran dan pembibitan ikan arwana yang dijalankan?

Keempat, apakah perusahaan telah memiliki SIPJI dan dokumen pendukung terkait asal-usul indukan, hasil pengembangbiakan, serta pengangkutan ikan sesuai ketentuan KKP?

Kelima, apakah instansi yang berwenang telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap fasilitas penangkaran dan kesesuaian kegiatan di lapangan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting agar status legalitas kegiatan usaha tidak hanya didasarkan pada pernyataan umum, tetapi dapat dijelaskan melalui dokumen dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Redaksi Satuju.com masih berupaya mendapatkan jawaban resmi dari DPMPTSP Kabupaten Bengkalis dan penjelasan lanjutan dari instansi terkait. Ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka bagi PT Dahlia Mekar Lestari maupun seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.

Penelusuran ini bukan kesimpulan bahwa perusahaan telah melakukan pelanggaran. Fokusnya adalah memastikan kesesuaian dokumen lingkungan, upaya perizinan, dan legalitas pemanfaatan ikan arwana berdasarkan ketentuan yang berlaku.