ROKAN HILIR, Satuju.com – Kedatangan Menteri Kelautan dan Perikanan ke Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), pada 17 November 2026, bakal menjadi momentum bagi Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) untuk menyuarakan persoalan nelayan tradisional. Mulai dari dugaan penggunaan pukat harimau hingga kasus hukum yang menjerat empat nelayan Desa Raja Bejamu, seluruhnya masuk dalam agenda aspirasi yang akan disampaikan.

Ketua DPD FABEM Rohil, Riki Dermawan, S.Sos., mengatakan pihaknya tengah menyiapkan konsolidasi bersama mahasiswa, nelayan, dan sejumlah elemen masyarakat. Langkah tersebut bertujuan menyatukan aspirasi sebelum menentukan bentuk penyampaian kepada pemerintah pusat.

"Kami mendapatkan informasi Menteri Kelautan dan Perikanan akan berkunjung ke Bagansiapiapi pada 17 November mendatang. Ini menjadi momentum penting untuk menyampaikan langsung keresahan nelayan Rokan Hilir," kata Riki.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian FABEM adalah dugaan penggunaan pukat harimau atau alat tangkap yang tidak sesuai ketentuan di wilayah perairan Rohil.

Menurut Riki, aktivitas alat tangkap yang diduga merusak dapat mengancam ekosistem laut sekaligus mempersempit ruang tangkap nelayan tradisional. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak langsung terhadap hasil tangkapan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir.

"Persoalan pukat harimau menjadi salah satu keresahan nelayan. Mereka khawatir aktivitas alat tangkap yang merusak dapat berdampak terhadap ekosistem laut dan hasil tangkapan nelayan tradisional," ujarnya.

Meski demikian, FABEM menegaskan tidak ingin membangun tuduhan terhadap pihak tertentu. Organisasi tersebut meminta instansi berwenang melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

"Kami tidak ingin menuduh pihak tertentu. Tapi kalau ada dugaan pelanggaran, tentu harus diperiksa. Nelayan kecil jangan sampai menjadi korban," katanya.

Kasus Empat Nelayan Raja Bejamu Ikut Disorot

Selain persoalan alat tangkap, FABEM juga akan membawa kasus hukum yang menjerat empat nelayan tradisional Desa Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi.

Perkara tersebut berawal dari peristiwa di perairan Raja Bejamu pada November 2025. FABEM berharap penanganan kasus itu turut mempertimbangkan kondisi sosial dan latar belakang persoalan yang dihadapi para nelayan.

Riki mengatakan pihaknya mendorong adanya ruang penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice, tanpa mengabaikan proses hukum yang berlaku.

"Kami menghormati proses hukum. Tetapi kami berharap ada ruang restorative justice dengan melihat secara utuh latar belakang persoalan dan kondisi sosial nelayan," ucap Riki.

FABEM mengungkapkan sebelumnya telah mengajukan permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada DPRD Rohil. Namun, hingga empat nelayan tersebut ditahan, forum dialog yang diharapkan menjadi ruang penyelesaian persoalan itu belum terlaksana.

"RDP sudah pernah kami ajukan kepada DPRD Rohil. Namun sampai keempat nelayan ditahan, belum juga terealisasi," ungkapnya.

Riki juga menyebut sejumlah nelayan telah berkomunikasi dengan kepala daerah untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi. Namun, upaya tersebut belum menghasilkan penyelesaian seperti yang diharapkan.

"Sejumlah nelayan juga sudah melakukan komunikasi kepada kepala daerah. Harapannya ada penyelesaian, tetapi sampai sekarang belum mendapatkan penyelesaian yang diharapkan," katanya.

FABEM Minta Menteri Turun Melihat Persoalan Nelayan

Menjelang kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan, FABEM akan mematangkan konsolidasi untuk menentukan langkah penyampaian aspirasi. Mereka berharap kunjungan tersebut tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi juga membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat pesisir.

Menurut Riki, pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap persoalan wilayah tangkap, dugaan penggunaan alat tangkap terlarang, penurunan hasil tangkapan, hingga persoalan hukum yang melibatkan nelayan tradisional.

"Kami berharap Menteri bisa mendengar langsung suara nelayan. Persoalan wilayah tangkap, dugaan penggunaan pukat harimau, menurunnya hasil tangkapan, sampai kasus hukum nelayan harus mendapatkan perhatian," katanya.

FABEM juga mendesak pemerintah memperkuat pengawasan terhadap aktivitas kapal di perairan Rohil. Pengawasan dinilai penting untuk memastikan tidak ada praktik penangkapan ikan yang merugikan nelayan kecil maupun merusak ekosistem laut.

"Tujuan kami sederhana, bagaimana nelayan bisa melaut dengan aman, wilayah tangkap mereka terlindungi, dan laut tetap menjadi sumber kehidupan masyarakat pesisir," pungkas Riki.

Konsolidasi tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi penyelesaian persoalan nelayan Rohil secara lebih menyeluruh, mulai dari perlindungan wilayah tangkap hingga kepastian hukum bagi masyarakat pesisir.