JAKARTA, Satuju.com – Kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru setelah Kapolri membeberkan dugaan keterlibatan sejumlah perwira tinggi Polri dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026). Pengungkapan tersebut turut menyeret nama Brigjen TK yang diduga menjalankan pengawasan lapangan atau surveillance atas perintah Irjen Ahrie Sonta.

Pemeriksaan kasus ini di hadapan anggota DPR membuka persoalan yang lebih luas daripada sekadar dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan. Publik kini menunggu penjelasan mengenai rantai komando, tujuan operasi, hingga pihak yang menerima laporan hasil pemantauan.

Dalam rapat tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan alur perintah yang melibatkan sejumlah pejabat kepolisian.

Salah satu nama yang disebut adalah Irjen Ahrie Sonta. Ia diduga menerima perintah dari mantan Kapolri berinisial LSP, kemudian meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.

Ahrie juga diduga memerintahkan Brigjen TK melakukan surveillance terhadap sejumlah target.

"Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance," ungkap Suyudi.

Rantai Komando dan Penggunaan Sistem LIMS Dipertanyakan

Persoalan utama dalam perkara ini terletak pada dugaan penggunaan Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa permohonan penyidik.

Sistem tersebut merupakan infrastruktur yang berkaitan dengan penyadapan komunikasi. Karena itu, dugaan penggunaannya tanpa prosedur yang sah memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan, kewenangan, serta pertanggungjawaban penggunaan fasilitas negara.

Komisi III DPR RI sebelumnya menegaskan bahwa pengusutan perkara tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka. DPR meminta kepolisian mengungkap siapa pihak yang memerintahkan penyadapan, apa motifnya, dan untuk kepentingan siapa informasi tersebut dikumpulkan.

Bahkan, dalam pembahasan bersama Kapolri, muncul desakan agar penyidik mendalami kemungkinan adanya dugaan tindak pidana makar dalam perkara tersebut.

Dengan demikian, penyelidikan tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran prosedur penyadapan, tetapi juga kemungkinan adanya tujuan lain di balik aktivitas pengawasan tersebut.

Mengapa Kasus Ini Dibuka di Hadapan DPR?

Pembukaan perkembangan perkara dalam forum Komisi III DPR memiliki arti penting bagi pengawasan institusi kepolisian.

Selama ini, dugaan pelanggaran yang melibatkan perwira tinggi sering menjadi perhatian publik karena menyangkut transparansi dan akuntabilitas internal Polri.

Melalui rapat kerja tersebut, DPR dapat meminta penjelasan langsung dari Kapolri mengenai perkembangan penyidikan, dugaan keterlibatan pejabat, serta langkah penegakan hukum yang ditempuh.

Namun, pengungkapan di ruang parlemen juga membawa konsekuensi besar. Setiap informasi yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan melalui proses penyidikan dan pembuktian hukum.

Karena itu, pemeriksaan terhadap Brigjen TK menjadi salah satu bagian penting untuk mengurai dugaan keterlibatan personel lapangan dalam rangkaian aktivitas tersebut.

Propam Periksa Brigjen TK

Setelah namanya disebut dalam rapat bersama Komisi III DPR, Polri memastikan Brigjen TK sedang menjalani pemeriksaan internal oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran profesi. Keterangan Brigjen TK juga didalami dalam penyidikan perkara pidana yang sebelumnya menyeret empat tersangka.

"Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini," ujar Johnny.

Hingga perkembangan informasi yang disampaikan Polri pada 13 November 2026, Brigjen TK belum diumumkan sebagai tersangka. Status pemeriksaannya perlu dibedakan dari empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Ujung Kasus Ada pada Siapa Penerima Laporan?

Di tengah pemeriksaan terhadap para perwira tinggi, satu pertanyaan mendasar masih menunggu jawaban: ke mana hasil penyadapan dan pengawasan tersebut dilaporkan?

Pertanyaan ini penting karena pengungkapan operator maupun pelaksana surveillance belum otomatis menjelaskan keseluruhan motif dan tujuan operasi.

Penyidik perlu mengungkap apakah hasil pemantauan hanya beredar dalam lingkaran internal, atau justru diteruskan kepada pihak lain di luar mekanisme resmi kepolisian.

Jika ditemukan bukti mengenai pihak yang memerintahkan, mengendalikan, atau memanfaatkan hasil penyadapan, penyidik harus menelusurinya berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kasus ini pada akhirnya menjadi ujian bagi transparansi penegakan hukum dan integritas institusi kepolisian. Publik tidak cukup hanya mengetahui siapa yang menjalankan perintah. Yang jauh lebih penting adalah siapa yang berada di baliknya dan untuk kepentingan apa fasilitas negara diduga digunakan.