Penulis: Lhynaa Marlinaa

Satuju.com - Ada yang lebih penting daripada sekadar menyatakan sebuah ijazah identik dengan dokumen pembanding: keberanian membuka seluruh proses pembuktiannya kepada publik.

Polemik ijazah Joko Widodo belum benar-benar selesai. Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri pada Mei 2025 memang menghasilkan kesimpulan bahwa ijazah Jokowi identik dengan tiga dokumen pembanding. Namun, kesimpulan laboratorium tidak serta-merta mengakhiri kebutuhan akan transparansi.

Di sinilah persoalannya bermula. Ketika institusi meminta masyarakat menerima hasil pemeriksaan, masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana pemeriksaan itu dilakukan, apa dasar pembandingnya, dan sejauh mana hasilnya dapat diuji secara independen.

Sebab, dalam negara hukum, otoritas tidak boleh menggantikan pembuktian.

Puslabfor dan Tembok Otoritas

Polri menyatakan pemeriksaan terhadap ijazah Jokowi telah dilakukan secara laboratoris. Unsur yang diperiksa meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, serta tanda tangan pejabat universitas pada masa penerbitan ijazah.

Hasilnya dinyatakan identik dengan tiga dokumen pembanding.

Tetapi, publik tidak cukup hanya disuguhi kata identik. Pertanyaan berikutnya justru lebih mendasar: bagaimana kualitas dokumen pembanding tersebut? Apakah tahun penerbitannya benar-benar sebanding? Bagaimana asal-usul dan keaslian setiap dokumen diverifikasi?

Pertanyaan seperti itu bukan bentuk pembangkangan terhadap institusi kepolisian. Itu merupakan bagian dari hak publik untuk mendapatkan penjelasan atas proses pembuktian yang menyangkut kepentingan luas.

Forensik bukan agama yang mengharuskan masyarakat percaya tanpa penjelasan. Ia merupakan metode ilmiah yang harus terbuka terhadap pengujian, koreksi, dan penilaian ulang berdasarkan bukti.

Tiga Dokumen Pembanding, Satu Pertanyaan Besar

Dalam pemeriksaan dokumen, sampel pembanding memegang peranan penting. Kesimpulan mengenai kesamaan karakteristik fisik sangat bergantung pada kualitas dan validitas sampel yang digunakan.

Karena itu, keterbukaan mengenai tiga dokumen pembanding menjadi penting.

Siapa pemiliknya? Dari tahun berapa dokumen itu diterbitkan? Apakah proses verifikasi keasliannya dapat diketahui? Apakah karakteristik dokumen tersebut benar-benar mewakili ijazah yang diterbitkan pada periode yang sama?

Tanpa penjelasan yang memadai, masyarakat hanya menerima kesimpulan akhir tanpa memperoleh gambaran utuh mengenai proses yang melahirkannya.

Di sinilah potensi persoalan pembuktian melingkar perlu dihindari. Dokumen pembanding harus memiliki validitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri, bukan sekadar dianggap sah karena digunakan dalam pemeriksaan.

Keterbukaan semacam ini justru akan memperkuat hasil kerja laboratorium, bukan melemahkannya.

Kertas Bukan Seluruh Riwayat Pendidikan

Ada persoalan lain yang tidak kalah penting: membedakan forensik fisik dengan verifikasi administrasi akademik.

Pemeriksaan laboratorium dapat mengidentifikasi karakteristik material dokumen. Namun, riwayat pendidikan tidak hanya hidup di atas selembar kertas.

Ada Nomor Induk Mahasiswa (NIM), catatan registrasi, Kartu Hasil Studi (KHS), Kartu Rencana Studi (KRS), transkrip nilai, buku induk mahasiswa, hingga arsip kelulusan.

Semua itu merupakan bagian dari jejak administrasi akademik yang memiliki fungsi pembuktian tersendiri.

Karena itu, pemeriksaan fisik ijazah dan verifikasi administrasi universitas semestinya tidak dipertentangkan. Keduanya justru saling melengkapi.

Jika persoalan yang diperdebatkan menyangkut keaslian dokumen sekaligus riwayat akademik, maka jawaban yang komprehensif harus mencakup kedua aspek tersebut.

Kertas dapat diperiksa di laboratorium. Tetapi riwayat pendidikan harus dapat ditelusuri melalui arsip akademik.

Bayang-Bayang Listyo Sigit dan Ujian Independensi

Polemik ini memperoleh dimensi baru ketika nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terseret dalam perkara dugaan penyadapan ilegal melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS).

Listyo, yang menjabat Kapolri ketika pemeriksaan ijazah Jokowi berlangsung pada Mei 2025, kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut dan ditahan di Mako Brimob bersama sejumlah mantan pejabat Polri lainnya.

Perkara penyadapan itu tentu berbeda dengan pemeriksaan ijazah Jokowi. Belum ada bukti yang menunjukkan bahwa kasus tersebut memengaruhi hasil pengujian Puslabfor.

Namun, perkembangan ini membawa satu pertanyaan penting mengenai tata kelola institusi: bagaimana memastikan setiap hasil pemeriksaan yang diproduksi lembaga negara benar-benar berdiri di atas prosedur profesional, bukan kepentingan siapa pun?

Jangan sampai kepercayaan terhadap institusi dibangun hanya berdasarkan jabatan, pangkat, atau kedekatan kekuasaan.

Independensi tidak cukup dinyatakan. Ia harus terlihat dari proses kerja yang transparan dan dapat diuji.

Putusan MA dan Runtuhnya Tembok Administrasi

Perkembangan lain datang dari Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Putusan tersebut merupakan perkara administrasi pendidikan yang berbeda dari polemik ijazah Jokowi. Karena itu, keduanya tidak boleh dicampuradukkan seolah-olah satu putusan otomatis membuktikan persoalan pada dokumen yang lain.

Namun, putusan MA tersebut memberikan pelajaran penting: dokumen administrasi yang diterbitkan pejabat negara tetap dapat diuji, dipersoalkan, dan dibatalkan melalui mekanisme hukum.

Tidak ada surat yang kebal dari pemeriksaan. Tidak ada institusi yang boleh menempatkan dirinya di atas hukum.

Prinsip itulah yang semestinya juga menjadi pijakan dalam menjawab polemik pemeriksaan ijazah Jokowi.

Jika Benar, Mengapa Takut Diuji?

Inilah pertanyaan yang seharusnya dijawab secara terbuka.

Jika hasil pemeriksaan Puslabfor telah dilakukan sesuai prosedur dan memiliki dasar ilmiah yang kuat, mengapa transparansi metodologi dan dokumen pembanding harus menjadi persoalan?

Jika ada permintaan pengujian tambahan, mengapa tidak dibicarakan melalui mekanisme hukum yang memungkinkan pemeriksaan independen?

Tentu, pengujian ulang tidak boleh dilakukan tanpa dasar teknis dan prosedur yang jelas. Namun, permintaan untuk menguji bukanlah ancaman bagi kebenaran.

Sebaliknya, hasil yang benar semestinya tidak gentar menghadapi pengujian.

Kebenaran tidak membutuhkan barikade. Ia membutuhkan bukti.

Saatnya Meruntuhkan Barikade

Polemik ijazah Jokowi pada akhirnya bukan semata-mata tentang selembar kertas. Ini juga menyangkut kepercayaan publik terhadap lembaga negara, kualitas pembuktian, dan keberanian institusi membuka diri terhadap pemeriksaan.

Puslabfor telah menyampaikan hasilnya. Polri memiliki kewajiban menjelaskan dasar pemeriksaan. Pihak yang meragukan juga harus menunjukkan bukti dan argumentasi yang dapat diuji.

Tidak boleh ada pihak yang menang hanya karena memiliki mikrofon kekuasaan. Tidak boleh pula ada pihak yang dianggap benar hanya karena paling keras menyampaikan tuduhan.

Ketika nama Listyo Sigit terseret perkara hukum, ketika dokumen penyetaraan pendidikan Gibran dibatalkan MA, dan ketika permintaan pengujian ulang ijazah Jokowi kembali mengemuka, satu hal menjadi semakin jelas: institusi negara harus siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan produk pembuktiannya.

Jangan jadikan laboratorium sebagai benteng kekuasaan. Jangan jadikan stempel institusi sebagai pengganti transparansi.

Sebab, barikade paling berbahaya dalam sebuah negara bukanlah tembok yang berdiri di jalan, melainkan tembok birokrasi yang menghalangi masyarakat memperoleh kebenaran.

Dan ketika barikade itu mulai runtuh, yang seharusnya berdiri bukan kekuasaan baru, melainkan keberanian untuk membuka fakta.

Penulis: Lhynaa Marlinaa