Bengkalis, Satuju.com – Kemampuan fiskal Kabupaten Bengkalis menghadapi tantangan pada tahun 2027. Hal ini tercermin dari penurunan signifikan anggaran belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2027 yang disepakati sebesar Rp1,98 triliun.

Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis dengan agenda menghasilkan laporan Badan Anggaran (Banggar) sekaligus pengambilan keputusan, Jumat (13/11/2026) sore.

Berdasarkan hasil pembahasan, total APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp1.987.583.920.520,54. Angka tersebut mengalami penyesuaian besar dibandingkan rencana awal pemerintah daerah yang direkomendasikan belanja sebesar Rp3.260.173.371.307,93.

Dengan demikian, belanja daerah mengalami penurunan hingga 41,99 persen.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bengkalis Septian Nugraha, didampingi Wakil Ketua II Hendrik Firnanda Pangaribuan dan Wakil Ketua III Misno. Sebanyak 33 anggota DPRD hadir bersama Sekretaris Daerah Bengkalis Ersan Saputra serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bengkalis.

Dalam rapat tersebut, juru bicara Badan Anggaran DPRD Bengkalis, Zamzami, menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Laporan itu memuat sejumlah catatan, saran, dan rekomendasi untuk penyempurnaan rencana anggaran.

Bupati Bengkalis, Hj. Kasmarni, dalam berbagai mengakui penyusunan APBD 2027 berlangsung di tengah kondisi fiskal daerah yang cukup menantang.

Menurutnya, kebijakan penyesuaian dan pengurangan transfer dari pemerintah pusat, terutama penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor minyak dan gas bumi, memberikan dampak signifikan terhadap kapasitas keuangan daerah.

Adapun hasil pembahasan menetapkan pendapatan daerah sebesar Rp1.876.044.496.194,47, belanja daerah sebesar Rp1.987.583.920.520,54, serta pembiayaan daerah sebesar Rp111.579.424.327,78.

Kasmarni menyebut kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah lebih cermat dalam menentukan prioritas pembangunan. Keterbatasan anggaran, katanya, tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan ataupun mengurangi kualitas pelayanan publik.

“Kita memang tidak dapat membiayai seluruh kebutuhan pembangunan sekaligus. Tetapi kita harus memastikan bahwa kebutuhan yang paling mendesak, paling penting, dan paling dirasakan masyarakat tetap menjadi perhatian utama,” tegasnya.

Ia juga meminta seluruh kepala perangkat daerah mencermati setiap catatan dan rekomendasi Banggar DPRD. Penyesuaian program harus dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku, dengan memastikan prioritas kegiatan benar-benar tepat sasaran.

Kasmarni menekankan bahwa kondisi fiskal yang terbatas menuntut pengelolaan anggaran secara lebih selektif, inovatif, dan bertanggung jawab. Setiap rupiah yang dialokasikan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia berharap kesepakatan APBD 2027 menjadi landasan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mengawal pembangunan serta menjaga prioritas program kemiskinan.

Upaya tersebut diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Bengkalis Bermarwah, Maju dan Sejahtera serta Unggul di Indonesia.