Jakarta, Satuju.com – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI turut memunculkan pertanyaan mengenai hak keuangan dan fasilitas yang akan diterimanya setelah tidak lagi menjabat.

Meski berakhir masa jabatannya lebih awal dari periode 2024–2029, Gibran tetap berhak memperoleh uang pensiun apabila pemberhentiannya ditetapkan dengan hormat. Ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Sementara ayat (2) mengatur besaran pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, gaji pokok wakil presiden ditetapkan sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

Adapun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000 menetapkan gaji pokok Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPA, Ketua BPK, dan Ketua Mahkamah Agung sebesar Rp5.040.000 per bulan.

Dengan demikian, perhitungan gaji pokok wakil presiden mencapai Rp20.160.000 per bulan. Nominal tersebut sekaligus menjadi dasar perhitungan pensiun pokok yang berhak diterima mantan wakil presiden.

Artinya, Gibran berpotensi memperoleh uang pensiun pokok sebesar Rp20,16 juta setiap bulan, di luar izin dan fasilitas lain yang diatur dalam undang-undang.

Pembayaran pensiun dan tunjangan tersebut mulai diberikan pada bulan berikutnya setelah penghentian dengan hormat yang ditetapkan. Hak pensiun juga berlaku seumur hidup dan pembayarannya dihentikan apabila penerima meninggal dunia atau diangkat kembali menjadi presiden maupun wakil presiden.

Selain uang pensiun, UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur sejumlah bantuan yang diberikan kepada mantan presiden dan wakil presiden.

Berikut sejumlah hak dan fasilitas yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU tersebut:

Tunjangan pensiun: Mendapatkan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.

Biaya rumah tangga: Pengeluaran rutin untuk kebutuhan rumah tangga, termasuk pemakaian air, listrik, dan telepon, ditanggung negara.

Jaminan kesehatan: Seluruh biaya perawatan kesehatan mantan wakil presiden beserta keluarganya ditanggung negara.

Rumah kediaman: Negara menyediakan sebuah rumah tempat tinggal yang layak lengkap dengan perlengkapannya.

Kendaraan dan pengemudi: Mantan wakil presiden juga mendapatkan fasilitas kendaraan milik negara beserta pengemudinya.

Pemberian hak keuangan dan fasilitas tersebut merupakan bentuk penghargaan negara atas jasa serta pengabdian presiden dan wakil presiden selama menjalankan tugas pemerintahan.

Seluruh pembiayaan untuk memenuhi hak-hak mantan presiden dan wakil presiden tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal itu ditegaskan dalam Pasal 19 UU Nomor 7 Tahun 1978 yang menyebutkan bahwa seluruh pembiayaan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut dibebankan kepada APBN tahun yang bersangkutan.