Bengkalis, Satuju.com – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2027 resmi disepakati dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis, Jumat (13/11/2026) sore.

Dalam hal tersebut, total APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp1.987.583.920.520,54 atau sekitar Rp1,98 triliun. Angka ini mengalami penyesuaian yang cukup signifikan dibandingkan rencana awal yang diusulkan pemerintah daerah.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bengkalis Septian Nugraha, didampingi Wakil Ketua II Hendrik Firnanda Pangaribuan dan Wakil Ketua III Misno. Sebanyak 33 anggota DPRD hadir dalam rapat tersebut bersama Sekretaris Daerah Bengkalis Ersan Saputra dan sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Dalam agenda tersebut memaparkan laporan Badan Anggaran (Banggar), juru bicara Banggar DPRD Bengkalis, Zamzami, memaparkan hasil pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Laporan tersebut mencakup sejumlah catatan, saran, dan rekomendasi yang menjadi bahan penyempurnaan rencana anggaran sebelum disepakati bersama.

Bupati Bengkalis, Hj. Kasmarni, dalam berbagai ucapan terima kasihnya disampaikan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, atas kerja keras dan kontribusi selama proses pembahasan anggaran.

Menurut Kasmarni, pembahasan tersebut merupakan bentuk kemitraan antara legislatif dan eksekutif dalam memastikan kebijakan anggaran daerah tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.

Namun, ia mengakui penyusunan APBD 2027 berlangsung di tengah kondisi fiskal daerah yang cukup berat. Penyesuaian dan pengurangan transfer dari pemerintah pusat, terutama penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor minyak dan gas bumi, berdampak signifikan terhadap kemampuan keuangan Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan hasil pembahasan, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp1.876.044.496.194,47. Sementara belanja daerah mencapai Rp1.987.583.920.520,54 dengan belanja daerah sebesar Rp111.579.424.327,78.

Besaran belanja tersebut turun 41,99 persen dibandingkan usulan awal pemerintah daerah yang mencapai Rp3.260.173.371.307,93.

Kasmarni menilai kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah lebih memilih dalam menentukan program dan prioritas pembangunan. Meski kemampuan fiskal terbatas, ia menegaskan pembangunan dan pelayanan publik harus tetap berjalan.

“Kita memang tidak dapat membiayai seluruh kebutuhan pembangunan sekaligus. Tetapi kita harus memastikan bahwa kebutuhan yang paling mendesak, paling penting, dan paling dirasakan masyarakat tetap menjadi perhatian utama,” tegas Kasmarni.

Ia juga meminta seluruh kepala perangkat daerah memperhatikan setiap catatan dan rekomendasi Badan Anggaran. Penyesuaian program harus dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku, dengan memastikan kegiatan prioritas dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.

Menurutnya, pengelolaan anggaran ke depan harus dilakukan dengan lebih memilih, inovatif, dan bertanggung jawab agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dengan disepakatinya APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2027, pemerintah daerah berharap sinergi bersama DPRD terus terjaga dalam mengawal pembangunan dan keinginan program prioritas menuju Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera serta Unggul di Indonesia.