Jakarta, Satuju.com – Kasus Firli Bahuri yang mandek hampir tiga tahun sejak penetapan tersangka kembali menjadi sorotan. Penanganan dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) belum juga mencapai tahap persidangan, sementara proses penyidikan masih menyisakan persoalan antara kepolisian dan kejaksaan.

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya pada 22 November 2023. Namun, hingga November 2026, perkara tersebut belum memberikan kepastian hukum bagi publik.

Persoalan semakin mencuat setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta mengungkapkan telah mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penyidik Polda Metro Jaya pada 7 Agustus 2025.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, Dapot Dariarma, menjelaskan pengembalian tersebut dilakukan karena penyidik tidak memenuhi petunjuk jaksa dalam batas waktu yang ditentukan.

Sebelumnya, jaksa telah memberikan petunjuk melalui mekanisme P-19 untuk melengkapi berkas perkara. Namun, setelah batas waktu berakhir, penyidik tidak menyerahkan kembali berkas sesuai petunjuk tersebut.

Kondisi ini memperlihatkan persoalan koordinasi yang belum terselesaikan antara dua institusi penegak hukum. Berkas perkara yang sebelumnya dua kali dikembalikan jaksa menjadi salah satu hambatan dalam membawa perkara tersebut ke tahap penuntutan.

Dua Institusi, Satu Perkara yang Belum Tuntas

Pengembalian SPDP bukan sekadar persoalan administrasi. Kejaksaan menjelaskan bahwa apabila penyidik ingin melanjutkan perkara, mereka harus kembali mengirimkan SPDP baru.

Dengan demikian, proses penanganan kasus Firli menghadapi persoalan mendasar: bagaimana memastikan penyidikan berjalan efektif ketika petunjuk jaksa belum dipenuhi dan proses administrasi penyidikan harus kembali dilakukan?

Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian bertanggung jawab melakukan penyidikan, sedangkan kejaksaan menilai kelengkapan berkas untuk kepentingan penuntutan.

Karena itu, komunikasi dan koordinasi kedua lembaga menjadi faktor penting agar perkara tidak terus berputar dalam persoalan pemberkasan.

Dua Kemungkinan yang Menjadi Sorotan

Lamanya penanganan perkara juga memunculkan pertanyaan mengenai kekuatan pembuktian dan hambatan penyidikan.

Secara hukum, status tersangka tidak otomatis membuktikan seseorang bersalah. Pembuktian harus diuji melalui proses peradilan yang terbuka dan sesuai ketentuan hukum.

Namun, ketika perkara berlangsung bertahun-tahun tanpa kejelasan, publik berhak mempertanyakan apakah penyidik masih menghadapi kesulitan memenuhi alat bukti atau terdapat kendala lain yang menghambat penyelesaian perkara.

Dua kemungkinan tersebut tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan lamanya proses penyidikan. Kepolisian perlu menjelaskan secara transparan perkembangan perkara, kendala yang dihadapi, serta langkah konkret untuk menuntaskannya.

Didatangi Penyidik di GOR, Firli Belum Diperiksa

Perkembangan terbaru kembali terlihat pada 11 November 2026. Personel Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mendatangi Firli di sebuah gelanggang olahraga (GOR) bulutangkis.

Kepolisian membantah adanya penangkapan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan kedatangan penyidik bertujuan menindaklanjuti dua kali ketidakhadiran Firli dalam panggilan pemeriksaan.

Menurut Budi, Firli menyampaikan kesediaannya untuk memenuhi panggilan pemeriksaan berikutnya. Namun, kepolisian belum mengumumkan jadwal pemeriksaan tersebut.

Peristiwa ini kembali menempatkan penanganan kasus Firli dalam perhatian publik. Sebab, kehadiran penyidik di lokasi belum menjawab persoalan utama, yakni kapan perkara tersebut dapat diselesaikan dan dilimpahkan ke pengadilan.

Kepastian Hukum Tidak Boleh Bergantung pada Waktu

Hampir tiga tahun sejak penetapan tersangka, kasus Firli menjadi ujian bagi keseriusan penegakan hukum, terutama ketika perkara menyangkut mantan pimpinan lembaga antikorupsi.

Negara tidak boleh membiarkan perkara pidana menggantung tanpa penjelasan yang memadai. Jika alat bukti mencukupi, penyidikan harus dilanjutkan sesuai prosedur hingga proses penuntutan dan persidangan.

Sebaliknya, jika penyidik menemukan alasan hukum untuk menghentikan perkara, keputusan tersebut juga harus disampaikan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepastian hukum bukan berarti seseorang harus dinyatakan bersalah. Kepastian hukum berarti proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, tidak diskriminatif, dan memiliki ujung yang jelas.

Kini, perhatian publik tertuju kepada Polda Metro Jaya dan Kejati DKI Jakarta. Keduanya perlu menjelaskan perkembangan penanganan perkara agar kasus yang menyeret mantan Ketua KPK tersebut tidak terus menjadi simbol panjangnya proses hukum tanpa kepastian.