Jakarta, Satuju.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah informasi yang beredar di media sosial terkait kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Pemerintah menjamin hingga kini belum membentuk lembaga yang bertugas mengelola Dana Cadangan Pesangon.

Penegasan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (14/11/2026).

Ditegaskannya, Kemnaker tidak pernah menyampaikan bahwa Danantara akan menjadi pengelola Dana Cadangan Pesangon. Begitu pula dengan informasi yang menyebutkan Kemnaker akan bertindak sebagai lembaga pengelola dana tersebut.

Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar.Sampai saat ini belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon, ujar Putri.

Ia menjelaskan, ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon yang diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan masih membutuhkan peraturan pelaksanaan.

Artinya, sejumlah aspek teknis terkait penerapan kebijakan tersebut belum ditetapkan secara final oleh Pemerintah.

Menurut Putri, penyusunan aturan pelaksanaannya nantinya akan diawali dengan penjaringan aspirasi melalui konsultasi publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan.

Proses tersebut diperlukan agar kebijakan yang dirumuskan dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak, baik pengusaha, pekerja atau buruh, maupun unsur terkait lainnya.

“Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” jelasnya.

Lebih lanjut, Putri menyebutkan bahwa peraturan pelaksanaan tersebut nantinya diharapkan mengatur berbagai aspek mendasar. Di antaranya mekanisme pengelolaan Dana Cadangan Pesangon, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, hingga mekanisme pertanggungjawaban.

“Dengan demikian, berbagai informasi mengenai pihak yang akan mengelola dana tersebut, termasuk penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola, belum memiliki dasar penetapan resmi dari Pemerintah,” terangnya.

Kemnaker pun mengimbau kalangan pengusaha dan pekerja/buruh agar tidak mudah percaya maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

Masyarakat diminta menjadikan informasi dan penjelasan resmi Pemerintah sebagai rujukan dalam mengikuti perkembangan kebijakan Dana Cadangan Pesangon.

Putri memastikan, setiap perkembangan kebijakan tersebut akan disampaikan secara resmi setelah melewati tahapan pembahasan, pembahasan, dan penetapan peraturan pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan-undangan.

“Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha,” tutupnya.