Satuju.com - Dunia pers Indonesia sedang mengalami musim gugur yang panjang. Koran dan majalah yang dahulu memenuhi kios, ruang tunggu, meja kantor, hingga warung kopi, kini satu per satu menghilang. Sebagian berhenti mencetak, sebagian beralih sepenuhnya ke internet, sementara lainnya tinggal nama dalam ingatan pembaca.

Di balik kemunduran industri media cetak, ada persoalan yang jauh lebih serius: masa depan industri media dan nasib orang-orang yang menghidupi ruang redaksi.

Wartawan, editor, fotografer, desainer, hingga tenaga percetakan kehilangan pekerjaan. Mereka yang bertahun-tahun membangun dunia pers mendadak harus mencari penghidupan di luar profesi yang pernah dicintainya.

Profesi wartawan bahkan menghadapi ironi. Orang-orang yang setiap hari memberitakan nasib orang lain justru harus menghadapi berita paling pahit tentang dirinya sendiri: pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dewan Pers, berdasarkan data Aliansi Jurnalis Independen (AJI), mencatat lebih dari 800 pekerja media mengalami PHK sejak 2024 hingga Juli 2025. Angka tersebut belum sepenuhnya menggambarkan keadaan karena masih ada kasus yang belum terdata.

Sementara itu, AJI mencatat 549 jurnalis kehilangan pekerjaan sepanjang 2025. Angka ini juga dikutip Reuters Institute dalam Digital News Report 2026.

Kedua angka tersebut menggambarkan tekanan serius yang sedang dihadapi industri media Indonesia.

Ketika orang bertanya mengapa kualitas jurnalisme semakin mengkhawatirkan, kita perlu melihat siapa yang masih sanggup membiayai orang-orang yang mengerjakannya.

Jurnalisme membutuhkan wartawan yang bekerja, editor yang menyunting, fotografer yang meliput, dan perusahaan yang membayar mereka. Idealisme memang penting, tetapi idealisme tidak bisa membayar listrik ruang redaksi.

Swara Indonesia Raya dan Kebangkitan Koran Cetak

Di tengah suasana muram itu, muncul orang-orang yang berani mengambil risiko. Mereka mendirikan media baru, bahkan mencoba menghidupkan kembali tradisi koran cetak.

Salah satu yang menarik perhatian adalah harian Swara Indonesia Raya, yang kabarnya dicetak di sebuah percetakan di Bekasi.

Namanya segera mengundang ingatan sejarah. Logo koran itu menampilkan kata Swara dengan huruf lebih kecil, sementara Indonesia Raya tampil jauh lebih besar. Komposisi tersebut seolah mengembalikan ingatan pada sebuah koran legendaris yang pernah membuat penguasa tidak nyaman.

Nama Indonesia Raya mengingatkan saya pada Mochtar Lubis. Pada 29 Desember 1949, ia mendirikan Harian Indonesia Raya dan memimpin redaksinya.

Mochtar Lubis dikenal sebagai wartawan yang berani mengungkap korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan berbagai penyelewengan pejabat. Keberanian itu membawa risiko besar.

Pemerintah pernah membredel korannya, sementara Mochtar Lubis sendiri pernah mendekam dalam tahanan selama bertahun-tahun.

Nama Indonesia Raya karena itu memiliki beban sejarah yang tidak ringan. Ia membawa ingatan tentang pers yang berani mengawasi kekuasaan, sekalipun harus membayar mahal keberaniannya.

Kehadiran Swara Indonesia Raya tentu menarik. Dari penampilan dan penyajiannya, koran baru ini mengingatkan saya pada Kompas, yang sampai sekarang masih mempertahankan edisi cetaknya.

Saya tidak tahu apakah kemiripan itu memang disengaja. Namun, kemunculan koran baru di tengah kemerosotan media cetak layak mendapat perhatian.

Kita tentu berharap koran ini tumbuh dengan identitas editorialnya sendiri. Sebab, nama besar dan desain menarik hanya membuka pintu. Mutu pemberitaan, keberanian editorial, ketelitian verifikasi, dan kepercayaan pembaca yang menentukan apakah sebuah koran mampu bertahan.

Mencetak koran pada zaman ketika orang membaca berita melalui telepon genggam memang seperti menanam pohon di tengah badai. Namun, keberanian menanam pohon tetap patut kita hargai.

Platform Digital Menguasai Ekonomi Berita

Persoalan sesungguhnya jauh lebih besar daripada nasib satu koran. Kita sedang menghadapi perubahan ekonomi informasi yang menggeser pusat kekuatan industri media.

Dahulu, perusahaan pers memiliki hubungan langsung dengan pembaca dan pengiklan. Koran menjual oplah, memasang iklan, dan membangun hubungan dengan pelanggan.

Kini, sebagian besar perjalanan berita melewati mesin pencari, media sosial, dan berbagai platform digital.

Wartawan bekerja keras menggali informasi. Editor memeriksa fakta. Fotografer mengambil gambar. Redaksi menanggung biaya produksi.

Namun, ketika berita terbit, platform digital ikut menikmati lalu lintas pengguna, perhatian pembaca, dan potensi pendapatan iklan.

Inilah ketimpangan yang mendorong banyak negara memikirkan kembali hubungan antara perusahaan pers dan perusahaan teknologi.

Indonesia sebenarnya sudah mengambil langkah melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Namun, persoalan ekonomi media belum selesai. Kini, pembahasan perubahan Undang-Undang Hak Cipta membuka babak yang lebih luas: bagaimana hukum melindungi karya jurnalistik ketika platform digital mengumpulkan, menampilkan, mendistribusikan, bahkan menggunakan karya tersebut untuk melatih kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI)?

RUU Hak Cipta: Melindungi Pers Tanpa Membatasi Publik

DPR telah menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta sebagai usul inisiatif DPR pada 12 Maret 2026. Rancangan tersebut kemudian memasuki Pembicaraan Tingkat I bersama pemerintah.

Pembahasan ini penting karena RUU tersebut tidak hanya menyangkut perlindungan hak cipta pencipta karya, tetapi juga mengatur hak ekonomi perusahaan pers atas pemanfaatan karya jurnalistik oleh platform digital.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum pada 20 Oktober 2026 menyebut Pasal 29 dan Pasal 30 sebagai bagian yang membahas hak ekonomi karya jurnalistik, termasuk pemanfaatan konten melalui pengindeksan, agregasi, kurasi, algoritma, dan penayangan cuplikan berita.

Sementara itu, Pasal 66 juga menjadi perhatian dalam pembahasan penggunaan kecerdasan artifisial.

Persoalan tersebut semakin terbuka setelah Google, Meta, dan TikTok menyampaikan keberatan dalam forum dengar pendapat di DPR pada 11 November 2026.

Google menilai kewajiban kompensasi atas penayangan tautan berita dapat membatasi akses masyarakat terhadap informasi.

Meta memperingatkan bahwa penerbit berpotensi kehilangan trafik pembaca, peluang iklan, dan pendapatan langganan.

Sementara itu, TikTok meminta agar penggunaan AI sebagai alat bantu dibedakan dari penggunaan AI untuk menghasilkan konten secara penuh. Perusahaan tersebut juga mengangkat persoalan batas tanggung jawab platform.

Keberatan tersebut patut didengar. Namun, kita juga harus menguji kepentingan di balik setiap argumen.

Perusahaan teknologi tentu ingin mempertahankan model bisnisnya. Perusahaan media ingin memperoleh imbalan yang layak atas hasil kerja jurnalistiknya. Keduanya berbicara tentang kepentingan publik, tetapi keduanya juga memiliki kepentingan ekonomi yang sangat besar.

Nieman Journalism Lab pada 12 November 2026 turut mengulas persoalan rancangan aturan tersebut. Salah satu masalah yang disorot adalah belum jelasnya pembedaan antara agregasi berita dan publikasi ulang.

Dalam rancangan yang dibahas, pemanfaatan konten jurnalistik melalui agregasi dan penayangan pratinjau berita berpotensi masuk dalam mekanisme kompensasi. Penggunaan karya jurnalistik untuk melatih model AI juga menjadi perhatian.

Nieman Journalism Lab turut menyoroti rencana mekanisme pengelolaan dan penyaluran kompensasi melalui lembaga pengelola yang dibentuk negara, serta potensi sanksi bagi platform yang tidak memenuhi kewajiban.

Namun, semua ketentuan tersebut masih harus dipahami sebagai materi rancangan, bukan hukum yang sudah berlaku.

Di sinilah DPR harus berhati-hati. Jangan sampai perlindungan terhadap perusahaan pers justru melahirkan mekanisme baru yang tidak transparan atau hanya menguntungkan kelompok media besar.

Belajar dari Kanada, Jangan Salah Membuat Regulasi

Indonesia bukan negara pertama yang menghadapi persoalan ini.

Kanada lebih dahulu mengesahkan Online News Act pada 2023. Undang-undang tersebut mengatur kewajiban perusahaan platform digital untuk bernegosiasi dan memberikan kompensasi kepada perusahaan berita atas penggunaan konten jurnalistik.

Namun, Meta mengambil langkah keras. Perusahaan itu memblokir distribusi tautan berita melalui Facebook dan Instagram di Kanada.

Akibatnya, penerbit kehilangan salah satu saluran distribusi yang sebelumnya membantu menjangkau pembaca.

Pengalaman Kanada memberikan peringatan penting. Regulasi yang bermaksud menolong media bisa menghasilkan akibat sebaliknya jika pembuat undang-undang tidak memperhitungkan kekuatan tawar platform digital.

Karena itu, DPR perlu merancang aturan yang cermat. Jangan sampai negara membuat obat yang justru memperparah penyakit.

Saya mendukung upaya melindungi karya jurnalistik dan memperjuangkan keberlanjutan perusahaan pers. Namun, pembayaran kompensasi saja tidak otomatis menyelamatkan jurnalisme.

Ada sejumlah prinsip yang harus menjadi perhatian.

Pertama, pemerintah harus membedakan penggunaan karya secara substantif dengan penggunaan tautan yang sekadar mengarahkan pembaca kepada sumber asli.

Menyalin seluruh berita, mengambil foto, menggunakan laporan investigasi, dan memasukkan karya jurnalistik ke dalam pelatihan AI memiliki karakter hukum dan ekonomi yang berbeda. Regulasi harus mengaturnya secara proporsional.

Kedua, mekanisme pembagian kompensasi harus transparan. Jika negara membentuk lembaga pengelola dana, lembaga tersebut wajib mengumumkan penerimaan, biaya administrasi, kriteria penerima, dan besaran pembagian.

Perusahaan media besar jangan sampai menyapu sebagian besar dana, sementara media kecil dan lokal hanya memperoleh remah-remah.

Ketiga, pembagian dana harus memperhitungkan kontribusi jurnalistik. Media yang mempekerjakan wartawan, membiayai liputan lapangan, melakukan investigasi, dan menjalankan verifikasi harus memperoleh pengakuan yang layak.

Negara juga perlu memastikan bahwa kompensasi benar-benar mendukung pekerjaan jurnalistik dan kesejahteraan pekerjanya.

Keempat, pemerintah perlu memperkuat transparansi data periklanan digital. Perusahaan pers harus memperoleh gambaran yang adil mengenai bagaimana platform menggunakan dan memonetisasi konten mereka.

Negosiasi tanpa kesetaraan informasi hanya menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan pihak terkuat.

Kelima, perlindungan hak cipta harus berjalan bersama kebebasan pers dan akses publik terhadap informasi.

Jangan sampai platform membatasi distribusi berita karena takut membayar, sementara masyarakat kehilangan akses terhadap informasi yang berkualitas.

Koran Boleh Mati, Jurnalisme Jangan Ikut Terkubur

Saya melihat dua peristiwa ini sebagai dua sisi dari satu persoalan.

Di satu sisi, orang masih berani mendirikan koran baru ketika banyak perusahaan media justru menutup percetakan. Di sisi lain, negara mulai memikirkan bagaimana mengembalikan sebagian nilai ekonomi kepada mereka yang menghasilkan berita.

Keduanya memberikan harapan. Namun, harapan membutuhkan fondasi ekonomi yang sehat dan keberanian editorial yang konsisten.

Kita tidak perlu memaksa masyarakat kembali membeli koran setiap pagi. Zaman sudah berubah. Pembaca memiliki banyak pilihan, dan media harus mampu menyesuaikan diri.

Namun, kita juga tidak boleh menyerahkan masa depan informasi kepada beberapa perusahaan teknologi yang menguasai distribusi dan perhatian publik.

Koran cetak boleh berkurang, tetapi kebutuhan masyarakat terhadap jurnalisme yang bermutu tidak pernah kehilangan relevansi.

Bahkan, ketika AI mampu menghasilkan ribuan paragraf dalam hitungan detik, pekerjaan wartawan yang turun ke lapangan, memeriksa dokumen, mengonfirmasi sumber, dan mengungkap fakta justru semakin penting.

Sebab, mesin bisa menyusun kalimat. Tetapi, siapa yang bertanggung jawab ketika kalimat itu ternyata bohong?

Maka, selamat datang Swara Indonesia Raya. Semoga namanya membawa keberanian, bukan sekadar nostalgia. Semoga percetakannya di Bekasi terus bekerja, wartawannya memperoleh penghidupan layak, dan redaksinya berani mengoreksi siapa pun yang berkuasa.

Sementara itu, DPR perlu memastikan bahwa perubahan UU Hak Cipta melindungi pencipta karya jurnalistik tanpa mematikan akses masyarakat terhadap berita.

Kita membutuhkan media yang sehat, wartawan yang sejahtera, platform yang bertanggung jawab, dan negara yang tidak menjadi makelar pembagian uang.

Sebab, demokrasi tanpa pers yang kuat ibarat kapal tanpa kompas. Ia mungkin tetap bergerak, bahkan dengan mesin yang sangat canggih. Tetapi, siapa yang menjamin kapal itu menuju arah yang benar?

Cak AT – Ahmadie Thaha

Ma'had Tadabbur al-Qur'an, 15 November 2026