Badak Jawa Mau Dipindahkan, Garuda Bakti: Jangan Jadikan Satwa Langka Bahan Percobaan!
Garuda Bakti Nusantara menolak relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon. Bahrul Ulum mendesak pemerintah mengutamakan keselamatan satwa.(poto/ist)
BANTEN, Satuju.com – Gagasan pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai penolakan. Garuda Bakti Nusantara mendesak pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan dan mengutamakan keselamatan satwa langka yang kini menghadapi ancaman kepunahan.
Ketua Umum Garuda Bakti Nusantara, Bahrul Ulum, secara tegas menyatakan penolakan terhadap segala bentuk rencana relokasi Badak Jawa dari habitat alaminya. Ia meminta pemerintah memperkuat perlindungan kawasan Ujung Kulon daripada memindahkan satwa tersebut ke wilayah lain.
"Kami tegaskan, Garuda Bakti Nusantara menolak relokasi Badak Jawa. Titik. Tidak ada tawar-menawar. Badak Jawa lahir di Ujung Kulon, hidup di Ujung Kulon, dan harus tetap di Ujung Kulon," tegas Bahrul Ulum.
Penolakan tersebut ditujukan kepada Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional.
Sebelumnya, Hashim menyampaikan gagasan pemindahan sejumlah Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo. Gagasan itu disampaikan dalam media briefing COP31 di Antalya, Turki, pada 12 November 2026.
Hashim mengaitkan gagasan tersebut dengan potensi ancaman gempa dan tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Namun, gagasan pengembangan habitat kedua tersebut belum menjadi keputusan teknis pemindahan satwa.
Bagi Garuda Bakti Nusantara, gagasan tersebut perlu dikaji secara mendalam. Sebab, proses penangkapan, pembiusan, hingga pengangkutan Badak Jawa ke lokasi baru berpotensi menimbulkan tekanan fisik dan stres yang membahayakan keselamatan satwa.
"Jangan jadikan Badak Jawa sebagai bahan percobaan. Populasinya sudah sangat sedikit. Satu nyawa saja hilang karena stres, pembiusan, dan perjalanan jauh dari ujung barat ke ujung timur Pulau Jawa, itu kerugian yang tidak bisa diganti. Siapa yang mau tanggung jawab?" lanjut Bahrul Ulum.
Lima Alasan Garuda Bakti Menolak Relokasi
Garuda Bakti Nusantara menyampaikan lima alasan utama penolakannya terhadap gagasan pemindahan Badak Jawa.
Pertama, Ujung Kulon merupakan habitat alami Badak Jawa.
Menurut Bahrul, kawasan Taman Nasional Ujung Kulon selama ini menjadi tempat hidup Badak Jawa dengan dukungan ekosistem, sumber pakan, air, serta kondisi lingkungan yang telah menjadi bagian dari habitat alaminya.
Pemindahan ke kawasan baru dinilai membutuhkan proses adaptasi yang tidak sederhana. Karena itu, pemerintah harus memastikan setiap kebijakan konservasi tidak justru menambah risiko terhadap kelangsungan hidup satwa tersebut.
Kedua, pemindahan berisiko terhadap keselamatan satwa.
Garuda Bakti menilai karakter Badak Jawa yang soliter dan sensitif harus menjadi pertimbangan utama. Proses penangkapan, pembiusan, pengangkutan, hingga adaptasi di lingkungan baru membutuhkan prosedur khusus dan kajian ilmiah yang ketat.
Organisasi tersebut mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab apabila proses pemindahan justru menyebabkan kematian atau penurunan kondisi kesehatan Badak Jawa.
Ketiga, pemerintah harus memastikan kesesuaian dengan aturan konservasi.
Dari aspek hukum, Garuda Bakti Nusantara meminta setiap rencana pengelolaan maupun pemindahan Badak Jawa mengacu pada ketentuan perlindungan satwa dilindungi.
Sejumlah regulasi yang menjadi perhatian antara lain UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2024, serta PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
Selain itu, Indonesia terikat pada komitmen internasional, termasuk Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), yang menempatkan Badak Jawa dalam Appendix I, serta Convention on Biological Diversity (CBD) yang mengatur pentingnya konservasi keanekaragaman hayati, termasuk perlindungan habitat alami.
Dalam konteks tersebut, prinsip konservasi in-situ, keselamatan satwa, keberlanjutan populasi, serta penilaian dampak ekologis harus menjadi pertimbangan utama.
"Secara hukum sudah jelas. Indonesia wajib melindungi Badak Jawa di habitat aslinya, bukan memindahkannya. Relokasi yang berisiko kematian melanggar UU Konservasi dan melanggar kewajiban internasional kita," ujar Bahrul Ulum.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan Garuda Bakti Nusantara. Secara hukum, pemindahan satwa tidak otomatis merupakan pelanggaran. Legalitasnya bergantung pada tujuan, kewenangan, perizinan, prosedur, dan kajian ilmiah yang mendasarinya.
Keempat, ancaman Anak Krakatau harus dijawab dengan penguatan mitigasi.
Garuda Bakti Nusantara menilai potensi gempa dan tsunami akibat aktivitas Anak Krakatau tidak seharusnya langsung dijadikan alasan untuk memindahkan Badak Jawa.
Menurut organisasi tersebut, pemerintah perlu meningkatkan sistem peringatan dini, memperkuat patroli kawasan, menambah tenaga penjaga hutan atau ranger, serta meningkatkan kesiapan dokter hewan dan fasilitas penanganan satwa.
"Kalau khawatir tsunami, ya perkuat mitigasinya. Perkuat peringatan dini, perkuat patroli, tambah ranger, tambah dokter hewan. Jangan korbankan badaknya karena kita belum maksimal menjaga kawasannya," tegas Bahrul Ulum.
Ia juga meminta Hashim Djojohadikusumo menggunakan kewenangannya untuk memperkuat perlindungan kawasan konservasi Ujung Kulon.
"Kami meminta kepada Bapak Hasyim untuk menggunakan kewenangannya bukan untuk memindahkan Badak Jawa, tetapi untuk memperkuat perlindungan Ujung Kulon," tambah Bahrul Ulum.
Kelima, Badak Jawa merupakan kebanggaan masyarakat Banten.
Bagi Garuda Bakti Nusantara, keberadaan Badak Jawa bukan hanya persoalan konservasi satwa, melainkan juga bagian dari identitas dan kebanggaan masyarakat Banten.
"Memindahkan Badak Jawa dari Banten sama dengan mencabut marwah Banten. Biarlah mereka tetap di tanah kelahirannya," kata Bahrul Ulum.
Ujung Kulon Berstatus Warisan Dunia UNESCO
Garuda Bakti Nusantara juga menyoroti kedudukan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO sejak 1991.
Kawasan tersebut memiliki nilai universal luar biasa karena kekayaan ekosistem, hutan hujan dataran rendah, keanekaragaman hayati, serta fenomena geologi kawasan Krakatau. Keberadaan Badak Jawa menjadi salah satu unsur penting nilai konservasi kawasan tersebut.
Karena itu, setiap rencana pengembangan habitat kedua maupun pemindahan satwa perlu mempertimbangkan dampak ekologis dan konservasi jangka panjang.
Namun, pemindahan Badak Jawa tidak serta-merta menghapus status Warisan Dunia Ujung Kulon. Penilaian status tersebut berada dalam kewenangan UNESCO berdasarkan keseluruhan nilai universal luar biasa dan kondisi kawasan.
Garuda Bakti meminta pemerintah memastikan perlindungan Badak Jawa berjalan seiring dengan upaya mempertahankan keutuhan ekosistem Ujung Kulon.
Tiga Tuntutan Garuda Bakti kepada Pemerintah
Atas dasar penolakan tersebut, Garuda Bakti Nusantara menyampaikan tiga tuntutan.
Pertama, meminta seluruh rencana relokasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon dibatalkan secara permanen.
Kedua, meminta agar dana investor dan pembiayaan yang berkaitan dengan agenda COP31 diarahkan untuk memperkuat perlindungan Ujung Kulon, bukan untuk memindahkan Badak Jawa.
Ketiga, mendesak pemerintah melibatkan masyarakat Banten, ahli konservasi independen, serta pegiat lingkungan dalam setiap pengambilan keputusan. Seluruh proses harus dilakukan secara terbuka dan transparan.
Organisasi tersebut juga membuka Petisi Rakyat Banten dan mengajak masyarakat di seluruh Indonesia untuk ikut menyuarakan penolakan terhadap relokasi Badak Jawa.
Pemerintah Diminta Buka Kajian kepada Publik
Di sisi lain, Kementerian Kehutanan menyatakan gagasan pengembangan habitat kedua Badak Jawa masih membutuhkan kajian ilmiah dan penilaian menyeluruh.
Perlindungan populasi Badak Jawa di Ujung Kulon tetap menjadi prioritas. Penjajakan habitat kedua diarahkan sebagai bagian dari strategi konservasi jangka panjang.
Pemerintah juga menyampaikan bahwa gagasan tersebut belum dituangkan dalam rencana teknis pemindahan, baik menyangkut lokasi, jumlah satwa, metode, maupun waktu pelaksanaan.
Kondisi ini membuat transparansi kajian menjadi penting. Publik perlu mengetahui apakah pengembangan habitat kedua benar-benar membutuhkan pemindahan individu Badak Jawa atau dapat dilakukan melalui strategi konservasi lain.
Garuda Bakti Nusantara menegaskan organisasinya tetap membuka ruang dialog dan siap bergotong royong menjaga kelestarian Ujung Kulon. Namun, sikap penolakan terhadap relokasi tidak berubah.
"Kami siap berdialog. Kami siap bergotong-royong menjaga Ujung Kulon. Tapi untuk relokasi, sikap kami sudah bulat: TOLAK!" tutup Bahrul Ulum.
Persoalan masa depan Badak Jawa kini menjadi perhatian penting dalam kebijakan konservasi nasional. Pemerintah dituntut memastikan setiap langkah penyelamatan tidak justru menghadirkan risiko baru bagi satwa yang keberadaannya sangat berharga bagi Indonesia.
Badak Jawa milik Indonesia. Melindungi habitatnya bukan sekadar pilihan, melainkan tanggung jawab bersama.
Redaksi Satuju.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Hashim Djojohadikusumo, Kementerian Kehutanan, serta seluruh pihak terkait guna memastikan pemberitaan yang akurat dan berimbang.
Ikuti saluran WhatsApp SATUJU untuk mendapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol bel.
