Dua Siswa SD Sinros Dharma Bakti Diduga Jadi Korban Kekerasan Guru, Kuasa Hukum Tunggu Visum
Saat berkonsultasi dengan LAM Riau, tim kuasa hukum juga telah berkoordinasi dan menyampaikan pengaduan kepada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Pekanbaru.(poto/ist)
PEKANBARU, Satuju.com – Dugaan kekerasan terhadap dua siswa SD Swasta Sinros Dharma Bakti, Jalan Riau Ujung, kawasan Karya Indah, Pekanbaru, kini memasuki tahap pendampingan dan pengumpulan bukti medis. Tim kuasa hukum korban menunda laporan ke Polresta Pekanbaru sambil menunggu hasil visum terhadap kedua anak tersebut.
Dua siswa berinisial K dan G diduga mengalami tindakan kekerasan fisik yang melibatkan dua tenaga pengajar, masing-masing guru olahraga dan guru Bahasa Indonesia. Peristiwa itu disebut terjadi pada Kamis (12/11/2026).
Sebelumnya, tim kuasa hukum dari Kantor Hukum Nata Hedy Nyo & Partner berencana melaporkan dugaan penganiayaan tersebut ke Polresta Pekanbaru pada Senin (16/11/2026). Namun, rencana itu ditunda hingga hasil pemeriksaan medis diperoleh.
Tim kuasa hukum yang terdiri dari Nata Hedy Nyo, S.E., S.H., M.H., Gazalba Putra, S.H., M.H., dan Andi Haryanto, S.H., M.H., menyatakan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengawal kepentingan hukum kedua anak tersebut.
Kepada awak media, Senin (16/11/2026), mereka menyampaikan telah berkonsultasi dengan Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Riau.
"Kami sebagai kuasa hukum dari korban, hari ini sudah melakukan langkah-langkah sesuai arahan hukum dan prosedur yang berlaku. Kami juga telah melakukan konsultasi kepada LAM Provinsi Riau," ungkapnya.
Selain berkonsultasi dengan LAM Riau, tim kuasa hukum juga telah berkoordinasi dan menyampaikan pengaduan kepada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Pekanbaru.
Dalam proses pendampingan tersebut, korban sempat dimintai keterangan oleh petugas. Menurut kuasa hukum, kondisi psikologis anak masih terganggu hingga menangis saat memberikan keterangan.
"Untuk laporan ke Polresta Pekanbaru masih kita pending sambil menunggu hasil visum," ujarnya.
Korban Disebut Trauma, Enggan Kembali ke Sekolah
Berdasarkan keterangan tim kuasa hukum, dugaan kekerasan tersebut berupa penjambakan rambut dan pemukulan pada bagian dada.
Dampak kejadian itu disebut tidak hanya dirasakan secara fisik, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis kedua siswa. Keduanya dilaporkan mengalami trauma dan enggan kembali mengikuti kegiatan belajar di sekolah.
Salah seorang korban, K, bahkan masih mengeluhkan sesak napas dan kesulitan tidur setelah kejadian tersebut.
Kondisi ini menjadi perhatian keluarga korban. Mereka mengkhawatirkan keselamatan serta kenyamanan anak apabila kembali menjalani aktivitas pendidikan di lingkungan sekolah yang sama.
Kuasa Hukum Soroti Visi Moral Sekolah
Selain menyoroti dugaan kekerasan, tim kuasa hukum turut mempertanyakan kesesuaian peristiwa tersebut dengan visi dan misi SD Swasta Sinros Dharma Bakti.
Sekolah tersebut mencantumkan visi membentuk generasi tangguh, bertanggung jawab, jujur, berprestasi, serta memiliki moral dan budi pekerti yang baik.
Dalam misinya, sekolah juga menekankan empat kriteria moral dan delapan disiplin diri. Di antaranya sopan santun, integritas, keadilan, empati, cinta kasih, serta sikap lemah lembut dan saling mengasihi.
Tim kuasa hukum menilai dugaan tindakan kekerasan terhadap peserta didik bertolak belakang dengan nilai-nilai yang dicantumkan dalam visi dan misi tersebut.
" Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak untuk belajar dan berkembang, bukan lingkungan yang membuat peserta didik merasa terancam. Alasan mendisiplinkan siswa tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan fisik terhadap anak," tegas tim kuasa hukum.
Mereka juga menyoroti tindak lanjut pihak sekolah setelah peristiwa tersebut. Kuasa hukum menduga tenaga pengajar yang disebut terlibat masih menjalankan aktivitas mengajar.
Selain itu, mereka menilai belum terlihat langkah konkret dari pihak sekolah dalam menyikapi persoalan yang dialami kedua siswa.
Atas kondisi tersebut, tim kuasa hukum meminta pihak sekolah memperhatikan perlindungan terhadap korban serta memastikan lingkungan pendidikan tetap aman bagi seluruh peserta didik.
Merujuk UU Perlindungan Anak
Dalam mengawal perkara ini, tim kuasa hukum merujuk sejumlah ketentuan perundang-undangan, di antaranya Pasal 54 ayat (1), Pasal 76C juncto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Mereka juga merujuk Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
Tim kuasa hukum berharap dugaan perkara tersebut ditangani secara serius dan transparan. Menurut mereka, pengungkapan fakta melalui proses hukum harus berjalan seiring dengan perlindungan serta pemulihan kondisi fisik dan psikologis anak.
Hingga naskah ini disusun, keterangan resmi pihak SD Swasta Sinros Dharma Bakti mengenai dugaan peristiwa tersebut belum tercantum dalam keterangan yang diterima redaksi.
Redaksi Satuju.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pihak sekolah maupun tenaga pendidik yang disebut dalam perkara ini guna memperoleh pemberitaan yang berimbang.
Satuju.com akan terus memantau perkembangan kasus ini, termasuk hasil visum, langkah UPT PPA, dan rencana pelaporan kepada Polresta Pekanbaru.
Ikuti saluran WhatsApp SATUJU untuk mendapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol bel.
