Foto Gibran Diturunkan, Kekuasaan Tak Abadi: Rakyat Menunggu Bukti Kerja

Poto Ai hanya ilustrasi: FIGURA GIBRAN.(poto/ist/Ahmadie Thaha)

Penurunan foto Gibran menjadi simbol perubahan kekuasaan. Namun, rakyat lebih membutuhkan pemimpin yang bekerja daripada sekadar terpajang.

JAKARTA, Satuju.com – Penurunan foto Gibran Rakabuming Raka dari sejumlah ruang publik menjadi simbol perubahan kekuasaan yang menarik perhatian. Namun, di balik pergantian pigura Wakil Presiden tersebut, muncul pertanyaan lebih besar: apakah birokrasi lebih sibuk mengurus simbol pejabat daripada memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan baik?

Pemandangan berbeda terjadi di SMAN 1 Ciracap, Sukabumi, Jawa Barat. Sejumlah siswa berdiri menghadap dinding kelas ketika seorang siswa mengambil foto Gibran yang terpajang. Adegan itu menyerupai prosesi perpisahan sebelum potret tersebut diturunkan.

Peristiwa penurunan foto Gibran bukan kali pertama terjadi. Pada 7 Oktober 2026, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi juga menurunkan foto tersebut dari ruang kerjanya sebagai bentuk protes pribadi terkait polemik dokumen pendidikan Gibran.

Situasi kemudian berkembang setelah Gibran menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 12 November 2026.

Peristiwa tersebut memunculkan kembali persoalan mengenai kedudukan foto presiden dan wakil presiden di lingkungan pemerintahan, termasuk bagaimana institusi negara menyikapi pergantian pejabat.

Pigura Bukan Ukuran Kehormatan

Dalam tradisi birokrasi Indonesia, foto presiden dan wakil presiden lazim menghiasi ruang kepala sekolah, kantor lurah, kecamatan, kabupaten, hingga instansi pemerintah pusat.

Foto tersebut bukan sekadar hiasan dinding. Potret itu menjadi representasi simbolis negara, jabatan, dan kesinambungan pemerintahan.

Namun, kehormatan sebuah jabatan tidak semestinya hanya tercermin dari besarnya foto atau mahalnya bingkai yang digunakan.

Ada ironi ketika wajah pejabat mendapatkan tempat terhormat di setiap kantor pemerintahan, sementara gagasan, kebijakan, dan hasil kerjanya belum tentu memperoleh penghormatan serupa.

Birokrasi seolah lebih dahulu memuliakan bingkai sebelum mengukur kualitas pengabdian orang yang berada di dalamnya.

Padahal, masyarakat tidak menilai pemimpin dari seberapa banyak fotonya terpajang. Kepercayaan publik tumbuh melalui kebijakan yang berpihak, pelayanan yang berkualitas, serta keberanian menyelesaikan persoalan rakyat.

Jangan Jadikan Pigura Alat Loyalitas Politik

Penurunan foto pejabat juga tidak boleh berubah menjadi ajang penghinaan terhadap martabat pribadi seseorang.

Demokrasi harus tetap menjaga etika, termasuk ketika masyarakat menyampaikan kritik keras terhadap pejabat negara. Seseorang dapat kehilangan jabatan, tetapi tetap memiliki hak untuk dihormati sebagai manusia.

Kantor pemerintahan juga tidak seharusnya berubah menjadi galeri pergantian selera politik. Hari ini memasang wajah A, besok menggantinya dengan wajah B, sementara urusan pelayanan masyarakat justru berjalan lambat.

Pergantian simbol pemerintahan semestinya mengikuti ketentuan dan tata kelola kelembagaan, bukan menjadi ukuran kesetiaan politik seseorang.

Rakyat Menunggu Pemimpin yang Bekerja

Ada persoalan lebih mendasar yang semestinya mendapat perhatian pemerintah.

Masyarakat membutuhkan pejabat yang hadir ketika banjir melanda, harga kebutuhan pokok meningkat, sekolah kekurangan guru, rumah sakit kekurangan fasilitas, dan warga menghadapi ketidakadilan.

Rakyat tidak sekadar membutuhkan foto pejabat yang tersenyum di dinding kantor. Mereka membutuhkan pemimpin yang bekerja sungguh-sungguh dan merasakan persoalan masyarakat secara langsung.

Pada akhirnya, penurunan foto Gibran menyimpan pelajaran tentang singkatnya kekuasaan dan panjangnya penilaian sejarah.

Jabatan memiliki mekanisme pengangkatan dan pemberhentian. Pigura dapat dipasang dan diturunkan kapan saja sesuai ketentuan. Namun, rekam jejak seorang pejabat tidak mudah dihapus dari ingatan masyarakat.

Sebab, dinding kantor pemerintahan bisa memajang foto siapa saja. Akan tetapi, sejarah hanya akan mengingat mereka yang benar-benar meninggalkan manfaat bagi rakyat.

Pigura bisa bertahan puluhan tahun. Kekuasaan bisa berakhir melalui satu surat. Tetapi, penilaian rakyat terhadap pengabdian seorang pemimpin jauh lebih panjang daripada masa jabatannya.

Penulis: Cak AT – Ahmadie Thaha
Ma'had Tadabbur al-Qur'an
17 November 2026

Ikuti saluran WhatsApp SATUJU untuk mendapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol bel.