SAFEnet Tantang Meutya Hafid Debat Terbuka: Jangan Cuma Bantah, Buka Data!
Poto Ai hanya ilustrasi: SAFEnet dan Remotivi menantang Meutya Hafid debat terbuka terkait dugaan penghapusan 94 konten kritis dan transparansi moderasi digital.(poto/ist/Lhynaa Marlinaa)
JAKARTA, Satuju.com – Dugaan penghapusan 94 konten kritis di media sosial oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memicu perlawanan masyarakat sipil. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) bersama Remotivi menantang Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid untuk berdebat secara terbuka sekaligus membongkar perbedaan data moderasi konten di ruang digital.
Tantangan tersebut dijadwalkan berlangsung Selasa (17/11/2026), pukul 13.30 WIB, di Taman Pandang, kawasan depan Istana Merdeka, Jakarta.
Kedua organisasi itu ingin meminta penjelasan langsung mengenai dugaan keterlibatan pemerintah dalam pembatasan dan penurunan konten yang memuat kritik terhadap kebijakan negara maupun pejabat publik.
Persoalan ini berawal dari pemantauan SAFEnet dan Remotivi terhadap aktivitas moderasi konten di media sosial. Sepanjang April hingga 8 November 2026, kedua lembaga mencatat 127 konten mengalami moderasi.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 94 konten atau sekitar 74 persen diduga diturunkan atas permintaan Komdigi.
Konten yang dipersoalkan mencakup kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto, pejabat pemerintah, kebijakan negara, dokumentasi demonstrasi, hingga 13 konten yang berkaitan dengan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai batas kewenangan pemerintah dalam mengawasi ruang digital, terutama ketika konten yang dibatasi berkaitan dengan kritik dan kepentingan publik.
Komdigi Bantah Temuan 94 Konten
Di tengah sorotan tersebut, Komdigi menyatakan belum menemukan kecocokan data sebagaimana disampaikan SAFEnet dan Remotivi.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mempersilakan kedua organisasi masyarakat sipil itu membuka data yang mereka miliki untuk dicocokkan dengan catatan internal kementerian.
Namun, perbedaan data tersebut justru menjadi alasan SAFEnet dan Remotivi mendorong pertemuan terbuka. Mereka menginginkan pemerintah tidak sekadar menyampaikan bantahan, tetapi juga menjelaskan dasar, mekanisme, dan bukti setiap permintaan pembatasan konten.
Direktur Eksekutif SAFEnet, Nenden Sekar Arum, menyebut pihaknya telah mengirimkan surat permohonan resmi kepada Komdigi. Namun, hingga tantangan debat disampaikan, surat tersebut belum mendapatkan balasan formal.
Lima Persoalan yang Diminta Dijelaskan Meutya Hafid
Dalam agenda tersebut, SAFEnet dan Remotivi membawa lima persoalan utama yang dinilai penting untuk menjamin transparansi pengelolaan ruang digital.
Pertama, keterbukaan data seluruh permintaan penghapusan maupun pembatasan konten yang berasal dari pemerintah.
Kedua, penjelasan mengenai mekanisme kerja Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN), termasuk bagaimana sistem tersebut mengawasi dan menentukan konten yang harus dibatasi.
Ketiga, jaminan perlindungan hak masyarakat yang kontennya dibatasi atau dihapus secara tidak sah.
Keempat, kejelasan mekanisme keberatan, banding, serta pemulihan bagi pemilik konten yang merasa dirugikan akibat tindakan moderasi.
Kelima, evaluasi terhadap regulasi yang berpotensi membuka ruang terjadinya moderasi berlebihan dan tindakan pembatasan secara sewenang-wenang.
SAFEnet dan Remotivi juga menyatakan akan mendatangi langsung kantor Komdigi apabila Meutya Hafid tidak hadir dalam agenda debat terbuka di Taman Pandang.
Kebebasan Berpendapat Menjadi Taruhan
Persoalan 94 konten tersebut bukan sekadar perbedaan angka antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Lebih jauh, kasus ini menyangkut transparansi penggunaan kewenangan negara dalam mengendalikan ruang digital.
Pemerintah memang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap konten yang melanggar ketentuan hukum. Namun, kewenangan tersebut tetap harus dijalankan secara transparan, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Terlebih, konten yang dipersoalkan sebagian berkaitan dengan kritik terhadap pejabat publik, kebijakan pemerintah, demonstrasi, serta isu lingkungan hidup.
Publik berhak mengetahui apakah pembatasan tersebut didasarkan pada pelanggaran hukum yang jelas atau justru berpotensi menghambat kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat.
Jika data SAFEnet dan Remotivi terbukti benar, Komdigi perlu menjelaskan dasar hukum serta mekanisme penghapusan konten tersebut. Sebaliknya, apabila pemerintah memiliki data berbeda, kementerian juga perlu membukanya agar dapat diuji secara objektif.
Kini, perhatian publik tertuju pada agenda debat terbuka yang dijadwalkan berlangsung siang ini. Kehadiran Meutya Hafid menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk menjawab langsung berbagai pertanyaan mengenai transparansi moderasi konten.
Sebab, menjaga ruang digital bukan hanya soal menghapus konten yang dianggap bermasalah, tetapi juga memastikan kritik warga tidak ikut tersingkir tanpa alasan dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Menteri Komunikasi dan Digital maupun pihak-pihak terkait atas pemberitaan ini.
Ikuti saluran WhatsApp SATUJU untuk mendapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol bel.
