Anggaran Bencana Rp15,12 Miliar, BTT Tapsel Hanya Terealisasi 50,33 Persen
Poto Ai hanya ilustrasi: Anggaran BTT Tapsel 2025 mencapai Rp15,12 miliar, tetapi realisasi hanya 50,33 persen. BPKAD menyebut kendala waktu dan pengadaan.(poto/ist/satuju.com)
TAPANULI SELATAN, Satuju.com – Kesenjangan anggaran bencana dan realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025 menjadi sorotan. Dari total anggaran Rp15,125 miliar, pemerintah daerah hanya merealisasikan Rp7,612 miliar atau 50,33 persen.
Padahal, Kabupaten Tapanuli Selatan dilanda bencana banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November hingga penghujung Desember 2025.
Angka tersebut tercantum dalam dokumen Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemkab Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2025, bagian 5.1.2.3 tentang Belanja Tidak Terduga.
Dokumen itu mencatat total pencairan melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp7.829.197.601. Dari jumlah tersebut, terdapat pengembalian Rp216.299.590 sehingga realisasi bersih menjadi Rp7.612.898.011.
Rincian Penggunaan Dana Bencana
Tabel 5.1.43 dalam dokumen CaLK memuat tujuh rincian penggunaan BTT selama 2025.
Pertama, Rp83.470.400 untuk tanggap darurat banjir dan tanah longsor serta rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Aek Libung, Kecamatan Sayurmatinggi.
Kedua, Rp2 miliar untuk tanggap darurat bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan.
Ketiga, Rp1.387.500.000 untuk pembangunan jalan menuju lokasi relokasi hunian tetap (Huntap) Hapesong Baru bagi masyarakat terdampak bencana.
Keempat, Rp117.089.800 untuk kebutuhan peralatan kebersihan dan tempat penampungan sampah pascabencana.
Kelima, Rp239.311.000 untuk pengadaan obat-obatan bagi masyarakat pengungsi terdampak banjir dan tanah longsor.
Keenam, Rp2.001.826.401 untuk pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, bantuan perlengkapan sekolah, serta dukungan pemulihan pembelajaran bagi siswa terdampak bencana.
Ketujuh, anggaran Rp2 miliar untuk penanganan banjir dan tanah longsor. Namun, dari pencairan tersebut terdapat pengembalian Rp216.299.590 sehingga realisasi bersihnya menjadi Rp1.783.700.410.
Dengan demikian, total pengeluaran melalui SP2D mencapai Rp7,829 miliar dan realisasi bersih tercatat Rp7,612 miliar.
BPKAD Berdalih Terkendala Waktu
Menanggapi rendahnya penyerapan BTT tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tapanuli Selatan, M. Frananda, SE, MM, menyebut keterbatasan waktu dan proses pengadaan barang dan jasa menjadi kendala.
Menurutnya, bencana terjadi ketika tahun anggaran 2025 hampir berakhir sehingga tidak seluruh kegiatan dapat diselesaikan.
"Pemanfaatan dana BTT juga dibatasi oleh waktu, mengingat saat itu sudah masuk akhir tahun anggaran. Segala proses pengadaan barang dan jasa juga membutuhkan waktu," ungkapnya, Selasa, 17 November 2026, melalui pesan whatsapp.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah memprioritaskan penggunaan BTT untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama warga yang berada di pengungsian.
"Pemanfaatan BTT kita fokuskan untuk kebutuhan dasar para korban bencana, sampai ke pengungsian-pengungsian. Sedangkan untuk penanganan yang bersifat fisik, hanya sebagian yang bisa direalisasikan di akhir tahun 2025," jelasnya.
Sisa Anggaran Diklaim Sudah Direalisasikan pada 2026
Frananda menyebut anggaran yang tidak terserap pada 2025 menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), kemudian dialokasikan kembali pada tahun anggaran 2026.
Ia juga menyatakan bahwa anggaran tersebut telah direalisasikan sejak awal 2026.
Pernyataan ini menjadi penting untuk ditelusuri lebih jauh. Sebab, penggunaan kembali anggaran tersebut harus dapat dibuktikan melalui dokumen pelaksanaan anggaran, rincian kegiatan, kontrak pekerjaan, SP2D, serta hasil pekerjaan di lapangan.
Publik berhak mengetahui berapa nilai anggaran yang benar-benar dialokasikan kembali, kegiatan apa saja yang dilanjutkan, serta lokasi infrastruktur yang telah selesai diperbaiki.
Apalagi, penanganan bencana bukan hanya soal memenuhi kebutuhan makanan, obat-obatan, dan perlengkapan pengungsi. Pemulihan jalan, jembatan, fasilitas umum, pendidikan, serta kehidupan masyarakat terdampak juga membutuhkan perhatian serius.
Kesenjangan Anggaran dan Realisasi Perlu Dijelaskan
Realisasi BTT sebesar 50,33 persen menyisakan pertanyaan mengenai efektivitas perencanaan dan kecepatan pemerintah daerah dalam merespons bencana.
Alasan keterbatasan waktu dan proses pengadaan memang menjadi penjelasan BPKAD. Namun, masyarakat juga membutuhkan kepastian bahwa program pemulihan yang belum terlaksana pada 2025 benar-benar dilanjutkan dan diselesaikan pada 2026.
Karena itu, Pemkab Tapanuli Selatan perlu membuka rincian penggunaan SiLPA tersebut secara transparan.
Besarnya anggaran yang disiapkan tidak otomatis mencerminkan keberhasilan penanganan bencana. Ukuran sesungguhnya terletak pada manfaat yang diterima masyarakat dan sejauh mana kerusakan akibat bencana berhasil dipulihkan.
Laporan: Ardi Dongoran
Ikuti saluran WhatsApp SATUJU untuk mendapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol bel.
