Bupati Kasmarni Tekankan Penguatan Tata Kelola Alokon untuk Pastikan Layanan KB Merata di Bengkalis
Kegiatan penguatan tata kelola Alokon yang didukung Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau
Bengkalis, Satuju.com – Bupati Bengkalis, Hj Kasmarni, menegaskan pentingnya penguatan tata kelola alat dan obat kontrasepsi (Alokon) untuk memastikan pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang berkualitas, merata, dan berkesinambungan bagi seluruh masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Kasmarni saat menghadiri kegiatan penguatan tata kelola Alokon yang didukung Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau, di Gedung Daerah Bengkalis, Selasa (17/11/2026).
Menurut Kasmarni, tata kelola Alokon bukan sekadar persoalan logistik atau ketersediaan alat dan obat kontrasepsi. Lebih dari itu, pengelolaan Alokon merupakan bagian strategis dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan KB yang berkualitas, mudah diakses, dan berkesinambungan.
Ia menyebutkan, keberhasilan program KB tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang mendapatkan pelayanan, tetapi juga dari terjaminnya ketersediaan Alokon dengan prinsip tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran.
Sebab, keterlambatan distribusi maupun kekosongan stok dapat mengganggu keberlangsungan pelayanan sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program KB.
Untuk memperkuat tata kelola tersebut, Kasmarni menekankan tiga langkah strategis. Pertama, memperkuat perencanaan dan pengendalian kebutuhan berdasarkan data akurat serta kondisi riil di lapangan.
Kedua, mengoptimalkan sistem informasi dan pengawasan rantai pasok Alokon, mulai dari pencatatan, distribusi, pemantauan stok hingga pelaporan. Seluruh proses tersebut harus berjalan tertib, transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketiga, memperkuat sinergi dan tanggung jawab lintas sektor, terutama antara BKKBN, pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, serta tenaga lini lapangan.
Kasmarni juga menyoroti kondisi geografis Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari wilayah daratan, pesisir, dan kepulauan. Karakteristik wilayah tersebut, menurutnya, menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan akses pelayanan KB, termasuk pendistribusian Alokon.
Karena itu, pengelolaan dan distribusi Alokon harus disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing wilayah agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan KB berkualitas.
"Kita ingin memastikan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis ini memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan KB yang berkualitas," ungkapnya.
Ia selanjutnya meminta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis terus memperkuat koordinasi dengan BKKBN Provinsi Riau. Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Alokon di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan juga diminta untuk ditingkatkan.
Sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas pelayanan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah menjalin kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU) dengan 49 fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) di Kabupaten Bengkalis.
"Keberhasilan tata kelola Alokon bukan diukur dari seberapa banyak persediaan yang kita kelola, tetapi dari seberapa mampu kita menjamin keberlangsungan pelayanan bagi masyarakat," tegas Kasmarni.
Di akhir sambutannya, Kasmarni berharap kegiatan tersebut dapat membangun kesepahaman, komitmen, dan langkah nyata seluruh pihak dalam memperkuat tata kelola Alokon di Kabupaten Bengkalis.
Ia juga berharap sinergi yang telah terbangun semakin memperkuat pengelolaan Alokon dan mengoptimalkan pelayanan keluarga berencana. Dengan demikian, upaya mewujudkan keluarga dan generasi Kabupaten Bengkalis yang sehat, cerdas, dan berkualitas dapat terus berjalan sebagai bagian dari persiapan menuju Generasi Emas Indonesia.
Ikuti saluran WhatsApp SATUJU untuk mendapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol bel.
