Kemnaker Perluas Pelatihan dan Sertifikasi bagi Pekerja Disabilitas, Dorong Penyerapan di Sektor Formal
Kegiatan Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas melalui Job Portal, Bursa Kerja Khusus (BKK), dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Inklusi di Kota Bekasi
Bekasi, Satuju.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperluas akses pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (TKPD). Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesiapan serta memperbesar peluang pekerja disabilitas terserap di sektor pekerjaan formal.
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, mengatakan penguatan keterampilan dan akses penempatan kerja menjadi langkah penting untuk mewujudkan pasar kerja yang lebih inklusif.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas melalui Job Portal, Bursa Kerja Khusus (BKK), dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Inklusi di Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (17/11/2026).
Cris mengungkapkan, berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025 dalam publikasi Potret Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas di Indonesia, jumlah pekerja penyandang disabilitas mencapai 1.173.066 orang.
Dari jumlah tersebut, baru 33,58 persen atau sebanyak 393.916 orang yang bekerja di sektor formal. Sementara itu, mayoritas sebesar 66,48 persen atau 779.150 orang masih bekerja di sektor informal.
"Sebagian besar pekerja penyandang disabilitas masih berada di luar hubungan kerja yang berkepastian. Masih terdapat ruang besar untuk meningkatkan akses pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan kesempatan kerja inklusif," ujar Cris Kuntadi.
Menurutnya, belum optimalnya pemenuhan kuota tenaga kerja penyandang disabilitas bukan disebabkan oleh rendahnya kemampuan mereka. Persoalan tersebut lebih berkaitan dengan belum optimalnya kesesuaian antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan industri.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Sementara itu, instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD memiliki kewajiban kuota minimal 2 persen.
Cris menjelaskan, sejumlah tantangan yang masih dihadapi meliputi kesenjangan keterampilan dan sertifikasi kompetensi, terbatasnya akomodasi yang layak di tempat kerja, serta stigma terhadap pekerja penyandang disabilitas.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemnaker terus memperluas keberadaan LPK inklusi dan memberikan afirmasi kuota peserta penyandang disabilitas di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) serta Balai Latihan Kerja (BLK).
Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan Bursa Kerja Khusus di Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan lembaga pelatihan kerja.
"Kemnaker juga memperkuat kemitraan dengan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri (FKLPI), Parakerja, organisasi penyandang disabilitas, serta dunia usaha dan dunia industri (DUDI)," katanya.
Cris turut meminta SLB, LPK inklusi, dan organisasi penyandang disabilitas memperkuat kurikulum pelatihan agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Materi pelatihan diharapkan tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis, tetapi juga mencakup kemampuan digital dan keterampilan nonteknis atau soft skill.
Pendampingan melalui skema job coaching juga dinilai penting untuk diberikan secara berkelanjutan, mulai dari tahap persiapan sebelum bekerja hingga setelah penempatan kerja.
"TKPD bukan objek belas kasihan, melainkan subjek pembangunan yang memiliki kompetensi, ketelitian, loyalitas, dan daya saing tinggi. Inklusi bukanlah beban biaya, melainkan investasi sumber daya manusia," tegasnya.
Melalui forum one stop link and match di Bekasi tersebut, para peserta juga menyepakati sejumlah tindak lanjut yang lebih terukur.
Kesepakatan itu mencakup pemetaan kompetensi pencari kerja penyandang disabilitas serta penyusunan rencana pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan pemagangan.
Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan tenaga kerja penyandang disabilitas memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri sehingga mampu bersaing dan memperoleh kesempatan lebih luas di pasar kerja formal.
Ikuti saluran WhatsApp SATUJU untuk mendapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol bel.
