Gelar Perkara Makar: Siapa Dalang, Siapa Boneka?
Poto Ai hanya ilustrasi: GELAR PERKARA MAKAR.(poto/ist/Ahmadie Thaha)
GELAR PERKARA MAKAR: SIAPA DALANG, SIAPA BONEKA?
Catatan Cak AT
Tak tampak persiapan khusus di kantor Bareskrim Polri, dekat Blok M, Jakarta. Hari ini, Kamis, 19 November 2026, Bareskrim dijadwalkan menggelar perkara dugaan makar yang berkembang dari kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh.
Tetapi jangan anggap ini gelar perkara biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang dipertaruhkan: apakah penyidik benar-benar mampu membongkar jaringan di balik operasi penyadapan, atau justru perkara ini akan berhenti pada orang-orang yang sekadar menjalankan perintah?
Inilah pertanyaan paling penting.
Sebab, dalam sebuah operasi yang melibatkan banyak orang, perangkat, komunikasi, dan dugaan kepentingan politik, pelaksana teknis belum tentu merupakan otak sesungguhnya. Orang yang memegang alat belum tentu orang yang menentukan sasaran. Dan orang yang menerima hasil sadapan belum tentu pula menjadi perancang seluruh operasi.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, menyebut gelar perkara akan melibatkan tim internal dan para ahli. Mereka akan membedah konstruksi perkara berdasarkan bukti dan keterangan ahli.
Namun, Susatyo juga menegaskan bahwa gelar perkara ini belum bertujuan menetapkan tersangka baru. Artinya, penyidik masih harus menguji seberapa kuat hubungan antara peristiwa penyadapan dengan dugaan tindak pidana makar.
Pekerjaan ini tidak sederhana. Justru di sinilah integritas dan profesionalitas penyidik diuji.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sehari sebelumnya memberikan gambaran lebih luas. Ia menyebut hubungan antara penyadapan dan dugaan makar semakin nyata.
Penyidik telah menerbitkan SPDP untuk perkara makar. Sebagian besar rekaman percakapan dari telepon genggam pihak terkait juga sudah diamankan. Sementara itu, sebagian data komputer diduga telah dihapus.
Yusril menghendaki gelar perkara mampu mengurai hubungan antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, termasuk siapa yang merencanakan, menjalankan, dan menggunakan hasil penyadapan.
Ketika ditanya mengenai otak intelektual di balik operasi tersebut, ia pernah menjawab, "Wallahu a'lam bis shawab".
Jawaban itu memang diplomatis. Tetapi publik tentu tidak membutuhkan teka-teki yang semakin panjang. Publik ingin mengetahui siapa yang sesungguhnya berada di balik operasi ini.
Apakah ada komando berjenjang? Siapa yang memberikan instruksi? Siapa yang menyediakan fasilitas? Siapa yang menerima hasil sadapan? Dan yang paling penting, untuk kepentingan apa seluruh operasi itu dijalankan?
Jangan sampai penyidik hanya sibuk menghitung perangkat, memeriksa percakapan, dan mengumpulkan nama, tetapi gagal menemukan siapa yang mengendalikan semuanya.
Makar Bukan Sekadar Penyadapan
Komisi III DPR telah lebih dahulu memberikan tekanan politik dan pengawasan terhadap penanganan perkara ini.
Dalam rapat kerja bersama Kapolri pada 12 November 2026, Komisi III menyampaikan dua kesimpulan penting. Pertama, mengapresiasi pengungkapan kasus penyadapan ilegal dan meminta penanganannya dilakukan secara profesional, transparan, serta akuntabel.
Kedua, Komisi III secara eksplisit menyatakan tindakan para tersangka merupakan tindakan makar serta meminta Kapolri menerapkan pasal makar dan mengusut kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Sikap DPR itu tentu memiliki bobot politik. Namun, penyidik tidak boleh menjadikan kesimpulan politik sebagai pengganti pembuktian hukum.
Makar harus dibuktikan. Bukan sekadar diumumkan.
Yusril sendiri menguraikan lima kemungkinan tujuan yang perlu diuji dalam konstruksi perkara. Pertama, membunuh Presiden. Kedua, merampas kemerdekaan atau melumpuhkan Presiden. Ketiga, membuat Presiden tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya. Keempat, melumpuhkan pemerintahan beserta alat-alat perlengkapan negara. Kelima, memisahkan sebagian wilayah NKRI.
Kelima kemungkinan itu berkaitan dengan ketentuan Pasal 191 hingga Pasal 193 KUHP Nasional.
Maka, pertanyaan mendasarnya sederhana: apakah penyadapan hanya bertujuan mengumpulkan informasi, atau ada agenda lebih jauh untuk mengendalikan, melumpuhkan, dan menghambat Presiden menjalankan pemerintahan?
Apakah ada rencana mengganggu kerja lembaga negara? Apakah hasil sadapan akan digunakan untuk menekan kekuasaan? Atau adakah tujuan lain yang memenuhi unsur tindak pidana makar?
Semua itu harus dijawab dengan bukti, bukan asumsi.
Siapa Pengguna Hasil Sadapan?
Ada satu bagian yang tidak boleh dilewati begitu saja: siapa pengguna hasil penyadapan?
Dalam rapat kerja bersama DPR, Kapolri pernah menyebut mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai pengguna hasil sadapan sampai saat itu.
Pernyataan tersebut tentu perlu ditempatkan secara tepat dalam rangkaian penyidikan. Sebab, mengetahui siapa pengguna hasil sadapan merupakan satu hal, sedangkan membuktikan siapa pemberi perintah, perancang, dan pengendali operasi merupakan persoalan yang berbeda.
Jangan mencampuradukkan semuanya.
Setiap orang memiliki kemungkinan peran dan tanggung jawab hukum yang berbeda. Penyidik harus menguraikan semuanya secara terang, termasuk hubungan antara pengguna informasi, pelaksana teknis, pemberi instruksi, dan pihak yang diduga merancang operasi.
Jika memang ada tujuan melumpuhkan pemerintahan, pertanyaan berikutnya adalah siapa yang menghendaki tujuan tersebut dan bagaimana rencana itu disusun?
Di sinilah rekaman percakapan, komunikasi elektronik, pembagian peran, serta pemanfaatan hasil penyadapan harus dibedah secara serius.
Rekaman bukan sekadar suara. Ia harus diuji keasliannya, konteksnya, hubungan dengan tindakan nyata, dan relevansinya terhadap unsur pidana.
Sebab, percakapan yang mencurigakan belum tentu dengan sendirinya membuktikan makar.
Jangan Berhenti pada Operator
Penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan kegiatan dalam perkara ini, termasuk sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.
Hasil penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara harus menjadi bagian dari rekonstruksi besar. Hubungan antara lokasi, perangkat, orang, komunikasi, dan tujuan operasi perlu disusun menjadi satu rangkaian pembuktian.
Penyidik harus menelusuri tahapan perbuatan, mulai dari permufakatan jahat, persiapan, permulaan pelaksanaan, hingga kemungkinan pelaksanaan tindak pidana.
Jangan sampai perkara sebesar ini hanya menghasilkan daftar nama dan tumpukan barang bukti elektronik tanpa menjelaskan hubungan kausal di antara semuanya.
Saya kira, publik tidak sedang menunggu pertunjukan penetapan tersangka. Publik menunggu keberanian aparat membongkar seluruh jaringan, siapa pun yang mungkin berada di dalamnya.
Kalau ada operator, ungkap operatornya. Kalau ada pemberi perintah, telusuri pemberi perintahnya. Kalau ada pengguna hasil sadapan, jelaskan kepentingan dan keterlibatannya. Dan jika memang terdapat aktor intelektual, jangan berhenti sebelum konstruksi pembuktiannya terang.
Tetapi jangan pula memaksakan kesimpulan hanya karena tekanan politik atau opini publik.
Negara hukum tidak boleh bekerja berdasarkan selera. Ia harus bekerja berdasarkan bukti.
Penyadapan ilegal memang dapat menjadi bagian dari rangkaian perbuatan makar apabila terbukti memiliki tujuan dan hubungan dengan tindakan yang memenuhi unsur makar. Namun, penyadapan itu sendiri tidak otomatis membuktikan makar.
Di sinilah kehati-hatian harus berjalan beriringan dengan ketegasan.
Negara wajib melindungi Presiden dan pemerintahan dari setiap upaya yang melanggar hukum. Tetapi negara juga wajib melindungi hak setiap warga negara dari tuduhan yang tidak memiliki dasar pembuktian memadai.
Gelar perkara hari ini semestinya menjadi meja besar tempat seluruh kepingan peristiwa dirangkai. Bukan sekadar forum untuk mengulang daftar temuan penyidik.
Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukan hanya siapa yang memegang alat sadap, melainkan siapa yang mengendalikan operasi itu dan untuk kepentingan siapa semuanya dijalankan.
Sebab, dalam sebuah permainan besar, boneka memang terlihat bergerak. Tetapi selalu ada pertanyaan tentang siapa yang menarik benangnya.
Jangan hanya tangkap tangan yang bergerak. Temukan siapa yang menggerakkannya. Jangan hanya bongkar operator. Ungkap siapa dalangnya.
Itulah yang ditunggu publik dari Bareskrim.
Cak AT – Ahmadie Thaha
Ma'had Tadabbur al-Qur'an, 19 November 2026.
Ikuti saluran WhatsApp SATUJU untuk mendapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol bel.
