Menaker Terbitkan Pedoman Penghitungan Upah Minimum 2027, Gubernur Diminta Perhatikan KHL dan Kondisi Ekonomi
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli
Jakarta, Satuju.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mulai memberikan arahan kepada seluruh gubernur di Indonesia terkait penghitungan upah minimum tahun 2027. Dalam pedoman tersebut, pemerintah menekankan tiga aspek utama yang harus menjadi dasar penetapan upah, yakni Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, serta ketenagakerjaan di masing-masing daerah.
Pedoman itu disampaikan melalui surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Penerbitan surat tersebut merupakan tindak lanjut dari berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengatur sejumlah ketentuan mengenai pengupahan.
Yassierli menjelaskan, penetapan upah minimum tidak bisa hanya mengacu pada satu indikator. Pemerintah daerah harus mempertimbangkan berbagai aspek agar kebijakan pengupahan mampu mengakomodasi kebutuhan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.
"Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan," kata Yassierli melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (18/11/2026).
Ia menerangkan, bagi provinsi maupun kabupaten/kota yang telah memiliki Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2026, penghitungan upah minimum 2027 menggunakan formula penyesuaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Formula tersebut memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan nilai alfa (α). Hasil perhitungan kemudian menjadi dasar penyesuaian terhadap upah minimum tahun berjalan.
Dalam ketentuan tersebut, nilai alfa ditetapkan pada rentang 0,50 hingga 1. Variabel ini mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga penentuannya harus mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan.
"Nilai alfa merupakan variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penentuannya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan, perbandingan antara upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan," jelasnya.
Yassierli menambahkan, penentuan nilai alfa menjadi kewenangan Dewan Pengupahan Provinsi untuk penghitungan UMP dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota untuk penghitungan UMK. Dewan Pengupahan nantinya memberikan pertimbangan berdasarkan karakteristik perekonomian dan kondisi ketenagakerjaan di masing-masing wilayah.
Selain formula penyesuaian, pemerintah juga menetapkan data KHL tahun 2026 sebagai salah satu dasar penghitungan upah minimum 2027. Data tersebut terdiri atas KHL tingkat provinsi untuk penghitungan UMP serta KHL kabupaten/kota untuk penghitungan UMK.
Adapun data KHL tahun 2026 bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihitung menggunakan metodologi akademis.
Menurut Yassierli, penggunaan data tersebut penting untuk memastikan kebijakan upah minimum turut memperhitungkan kebutuhan riil pekerja dan keluarganya dalam memenuhi standar kehidupan yang layak.
"Penggunaan data KHL diperlukan untuk memastikan bahwa upah minimum benar-benar mempertimbangkan kebutuhan riil pekerja/buruh dan keluarganya dalam memenuhi kehidupan yang layak. Sehingga data tersebut menjadi salah satu dasar yang perlu diperhatikan dalam proses penetapan upah minimum tahun 2027," ujarnya.
Dalam pedoman tersebut, gubernur diwajibkan menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara itu, penetapan UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
Khusus upah minimum sektoral, penetapannya harus berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan. Sektor yang dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan harus memiliki karakteristik, keahlian, dan risiko kerja berbeda dibandingkan sektor lainnya, atau mempunyai tuntutan pekerjaan lebih berat maupun membutuhkan spesialisasi tertentu.
Pemerintah juga mengatur besaran upah minimum sektoral agar berada di atas upah minimum umum. Dengan demikian, UMSP harus lebih tinggi daripada UMP, sedangkan UMSK harus lebih tinggi daripada UMK.
Di sisi lain, Kemnaker mengingatkan seluruh gubernur agar tidak melewati batas waktu penetapan upah minimum 2027. Berdasarkan jadwal yang disampaikan, UMP harus ditetapkan paling lambat 21 November 2026, sedangkan UMK paling lambat 25 November 2026.
Sementara itu, penetapan UMSP dilakukan paling lambat lima hari setelah UMP ditetapkan. Adapun UMSK ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMK.
"Kami berharap seluruh gubernur dapat memperhatikan pedoman dan jadwal penetapan tersebut, serta berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah. Dengan demikian, proses penetapan upah minimum tahun 2027 dapat berjalan sesuai ketentuan," kata Yassierli.
Seluruh ketentuan upah minimum 2027, meliputi UMP, UMSP, UMK, dan UMSK, yang ditetapkan gubernur akan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Adapun pengupahan pada usaha mikro dan kecil memiliki ketentuan tersendiri. Besaran upah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dengan pekerja atau buruh, dengan batas paling rendah sebesar 50 persen dari upah minimum yang berlaku.
Ikuti saluran WhatsApp SATUJU untuk mendapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol bel.
