Rp359 Miliar Digelontorkan, Jalan Nasional Simpang Obor Ambles, SPKN Bidik Kejagung
Jalan Nasional Simpang Obor di Siak ambles meski anggaran Rp359,27 miliar digelontorkan. DPP SPKN siapkan laporan ke Kejagung.(poto Ai/ist)
SIAK, Satuju.com – Kerusakan Jalan Nasional Simpang Obor di Desa Dosan, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, Riau, memunculkan sorotan terhadap penggunaan anggaran preservasi dan rekonstruksi jalan yang nilainya mencapai Rp359,27 miliar. Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP SPKN) kini menyiapkan laporan resmi kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk meminta penelusuran menyeluruh terhadap proyek tersebut.
Sekretaris Jenderal DPP SPKN, Frans Sibarani, mempertanyakan kualitas pekerjaan dan efektivitas pengawasan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah II Riau. Pasalnya, ruas jalan Simpang Lago–Siak Sri Indrapura–Mengkapan/Buton telah berulang kali mendapatkan alokasi anggaran sejak 2019 hingga 2023, tetapi kerusakan serius masih terjadi.
Berdasarkan data pengadaan yang dihimpun DPP SPKN, sedikitnya terdapat enam paket pekerjaan dengan akumulasi nilai kontrak mencapai Rp359.271.573.303.
Anggaran tersebut tersebar dalam sejumlah paket rekonstruksi dan preservasi yang dikerjakan perusahaan berbeda selama lima tahun anggaran.
Enam Paket Proyek Bernilai Rp359,27 Miliar
Pada 2019, pekerjaan Rekonstruksi Jalan Simpang Siak Sri Indrapura–Mengkapan/Buton dilaksanakan PT Lintas Equator dengan nilai kontrak Rp33,7 miliar.
Setahun kemudian, terdapat dua paket pekerjaan. Pertama, Preservasi Jalan Simpang Siak Sri Indrapura–Mengkapan/Buton oleh PT Trifa Abadi senilai Rp122,02 miliar. Kedua, Preservasi Jalan Simpang Lago–Siak Sri Indrapura oleh PT Tuah Awam Engineering dengan nilai kontrak Rp9,72 miliar.
Pada 2021, PT Nagamas Mitra Usaha mengerjakan preservasi ruas Simpang Lago–Siak Sri Indrapura dengan nilai kontrak Rp12,50 miliar.
Sementara itu, pada 2022, BPJN Wilayah II Riau kembali menganggarkan pekerjaan preservasi di ruas yang sama. Berdasarkan data SPKN, Pokja menetapkan PT Bangun Purba Satahi sebagai pemenang dengan harga penawaran Rp22.842.898.000.
Namun, dokumen yang dihimpun SPKN mencatat nilai kontrak setelah penandatanganan pada 26 Januari 2022 mencapai Rp25.431.350.000.
Terdapat selisih Rp2.588.452.000 antara harga penawaran dan nilai kontrak. Perbedaan tersebut menjadi salah satu poin yang diminta SPKN untuk diklarifikasi dan ditelusuri berdasarkan dokumen pengadaan serta ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya, pada 2023, PT Trifa Abadi kembali mengerjakan Preservasi Jalan Simpang Siak Sri Indrapura–Mengkapan/Buton dengan nilai kontrak Rp155.877.849.000.
Dari keseluruhan paket tersebut, total nilai kontrak mencapai Rp359,27 miliar lebih. Angka ini merupakan akumulasi nilai kontrak berdasarkan data yang dihimpun SPKN, bukan angka kerugian keuangan negara.
SPKN Pertanyakan Kualitas dan Pengawasan
Frans Sibarani menilai kerusakan di kawasan Simpang Obor harus menjadi dasar evaluasi terhadap seluruh pekerjaan sebelumnya. Menurutnya, BPJN Wilayah II Riau perlu menjelaskan bagaimana pengawasan, pemeriksaan mutu, serta evaluasi teknis dilakukan terhadap proyek bernilai ratusan miliar tersebut.
"Ini bukan persoalan kecil. Anggaran yang tercatat mencapai Rp359 miliar lebih. Kami ingin mengetahui bagaimana kualitas pekerjaan yang telah dilaksanakan, bagaimana pengawasannya, dan apakah seluruh pekerjaan benar-benar sesuai spesifikasi teknis serta kontrak yang telah ditandatangani," tegas Frans Sibarani.
Ia juga meminta pemeriksaan teknis independen untuk memastikan penyebab amblesnya badan jalan di Simpang Obor.
Menurutnya, kerusakan tersebut perlu ditelusuri dari berbagai aspek, mulai dari mutu konstruksi, kondisi tanah, sistem drainase, perencanaan teknis hingga beban lalu lintas.
"Jangan hanya beralasan bahwa jalan rusak karena faktor alam atau kondisi tanah sebelum ada pemeriksaan teknis yang jelas. Setiap pekerjaan harus bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi anggaran yang digunakan merupakan uang negara," tambahnya.
SPKN juga meminta kepastian apakah titik jalan yang mengalami kerusakan tersebut masuk dalam cakupan pekerjaan pada paket-paket sebelumnya.
Dokumen Proyek Disiapkan untuk Dilaporkan ke Kejagung
Tidak berhenti pada kritik dan permintaan klarifikasi, DPP SPKN menyatakan sedang merampungkan dokumen pendukung untuk disampaikan kepada Kejaksaan Agung RI.
Dokumen yang dipersiapkan mencakup perencanaan kegiatan, proses tender, penetapan pemenang, harga penawaran, nilai kontrak, perusahaan pelaksana, spesifikasi teknis, pelaksanaan fisik, hasil pemeriksaan mutu hingga pertanggungjawaban anggaran.
"Kami sedang merampungkan seluruh dokumen kegiatan. Setelah lengkap, laporan akan segera kami sampaikan kepada Kejaksaan Agung. Kami meminta agar penelusuran dilakukan secara menyeluruh sejak awal pekerjaan dimulai, bukan hanya melihat kondisi jalan yang sekarang ambles," tegas Frans.
Ia meminta aparat penegak hukum menelaah setiap paket pekerjaan, termasuk proses pengadaan, pelaksanaan kontrak, kualitas hasil pekerjaan, serta mekanisme pengawasan.
Perbedaan nilai penawaran dan kontrak pada paket 2022 juga diminta menjadi bagian dari pemeriksaan agar diketahui dasar administrasi dan ketentuan yang melandasinya.
"Kami ingin seluruh rangkaian proyek ini dibuka dan ditelusuri. Mulai dari perencanaan, proses tender, siapa pemenangnya, bagaimana pekerjaan dilaksanakan, bagaimana pengawasannya, sampai hasil akhirnya. Jika nantinya ditemukan bukti penyimpangan, tentu harus diproses sesuai hukum yang berlaku," ujar Frans.
BPJN Wilayah II Riau Diminta Berikan Klarifikasi
Selain mendorong penelusuran oleh Kejagung, DPP SPKN mendesak BPJN Wilayah II Riau memberikan penjelasan resmi mengenai enam paket pekerjaan tersebut.
Klarifikasi itu mencakup penyebab amblesnya jalan di Simpang Obor, perusahaan yang bertanggung jawab atas titik pekerjaan, riwayat penanganan kerusakan, serta langkah perbaikan yang akan dilakukan.
Frans menegaskan, pengawasan yang dilakukan organisasinya merupakan bagian dari kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran negara. Masyarakat, menurutnya, berhak mengetahui sejauh mana proyek infrastruktur memberikan manfaat dan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan.
"Jangan sampai setiap tahun anggaran terus dikucurkan, kontrak terus berjalan, tetapi persoalan kualitas jalan tidak kunjung terselesaikan. Kami ingin ada pertanggungjawaban yang jelas. Uang negara bukan untuk sekadar menghabiskan anggaran, melainkan menghasilkan infrastruktur yang kuat, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat," tutup Frans Sibarani.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari BPJN Wilayah II Riau terkait sorotan DPP SPKN tersebut.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi BPJN Wilayah II Riau maupun perusahaan pelaksana yang disebut dalam pemberitaan ini.
SPKN memastikan akan mengawal persoalan tersebut hingga laporan resmi disampaikan kepada Kejagung. Publik kini menunggu penjelasan mengenai kualitas pekerjaan, mekanisme pengawasan, dan pertanggungjawaban anggaran Rp359,27 miliar yang telah digelontorkan untuk ruas jalan nasional di Kabupaten Siak tersebut.
Ikuti saluran WhatsApp SATUJU untuk mendapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol bel.
