Aset Koruptor Disita, Birokrasi Menghambat Pemanfaatannya untuk Rakyat

Poto Ai hanya ilustrasi: Aset rampasan negara dari koruptor berpotensi menjadi sekolah dan rumah sakit. Namun, birokrasi dan biaya pemeliharaan menghambat pemanfaatannya.(poto/ist/Lhynaa Marlinaa)

JAKARTA, Satuju.com – Aset rampasan negara dari koruptor seharusnya menjadi sumber manfaat bagi masyarakat. Namun, proses birokrasi, persoalan administrasi, hingga tingginya biaya pemeliharaan membuat banyak aset hasil kejahatan berpotensi terbengkalai sebelum berubah menjadi fasilitas publik.

Penyitaan mobil mewah, tanah, gedung, hingga properti bernilai miliaran rupiah kerap menjadi simbol keberhasilan pemberantasan korupsi. Namun, keberhasilan tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan yang lebih mendasar: sejauh mana kekayaan hasil korupsi benar-benar kembali kepada rakyat?

Padahal, pemerintah telah menyediakan mekanisme hukum agar barang rampasan negara tidak selalu berakhir melalui pelelangan.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145/PMK.06/2021 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 162 Tahun 2023, pemerintah membuka jalur Penetapan Status Penggunaan (PSP) dan hibah untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset rampasan negara.

Kedua mekanisme tersebut memungkinkan aset hasil tindak pidana korupsi dimanfaatkan bagi kepentingan pemerintahan maupun pelayanan masyarakat.

Aset Rampasan Bisa Menjadi Fasilitas Publik

Namun, masyarakat perlu memahami perbedaan antara barang sitaan dan barang rampasan negara.

Barang sitaan masih menjadi bagian dari proses pembuktian perkara sehingga belum dapat digunakan untuk kepentingan publik. Statusnya baru berubah menjadi barang rampasan negara setelah terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Setelah itu, Kejaksaan, KPK, atau Oditurat selaku pengurus barang rampasan dapat mengajukan mekanisme pengelolaan kepada Menteri Keuangan melalui pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Melalui skema PSP, kementerian dan lembaga negara dapat mengajukan penggunaan aset untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan.

Gedung milik koruptor, misalnya, berpotensi dialihkan menjadi kantor pelayanan publik. Tanah yang dirampas juga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas pemerintah.

Sementara itu, mekanisme hibah membuka peluang bagi pemerintah daerah dan lembaga sosial untuk memperoleh aset tanpa harus membeli tanah atau bangunan menggunakan anggaran sendiri.

Pemanfaatannya dapat diarahkan untuk pendidikan nonkomersial, kegiatan kemanusiaan, keagamaan, maupun penyelenggaraan pemerintahan desa.

Meski demikian, pengalihan tersebut tidak berlangsung otomatis. Pengurus barang harus melewati proses pengajuan administrasi, pemeriksaan fisik, penelitian dokumen, hingga penilaian aset oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Artinya, tidak semua rumah mewah dapat langsung dijadikan sekolah atau gedung komersial otomatis memenuhi persyaratan sebagai rumah sakit.

Lima Hambatan yang Membuat Aset Terancam Mangkrak

Lambannya pemanfaatan aset rampasan negara tidak hanya berkaitan dengan persoalan administrasi. Ada sejumlah hambatan struktural yang membuat proses pengalihan membutuhkan waktu dan perencanaan matang.

Pertama, biaya pemeliharaan yang tinggi. Gedung mewah membutuhkan anggaran listrik, keamanan, perawatan bangunan, serta tenaga operasional. Tanpa dukungan anggaran, pemerintah daerah penerima hibah justru berpotensi menghadapi beban keuangan baru.

Kedua, ketidaksesuaian fungsi bangunan. Tidak semua aset cocok dengan kebutuhan instansi pemerintah. Bangunan komersial membutuhkan renovasi apabila akan digunakan sebagai fasilitas pendidikan atau kesehatan. Kendaraan mewah juga belum tentu memenuhi standar kendaraan dinas.

Ketiga, persoalan kepemilikan dan sengketa hukum. Aset hasil kejahatan terkadang melibatkan transaksi berlapis, sertifikat bermasalah, batas tanah yang tidak jelas, hingga keberatan pihak ketiga. Kondisi ini membuat proses pengalihan harus dilakukan secara hati-hati.

Keempat, lemahnya koordinasi antarlembaga. Pengelolaan aset melibatkan aparat penegak hukum, DJKN Kementerian Keuangan, kementerian atau lembaga calon pengguna, serta pemerintah daerah. Keterlambatan satu pihak dalam melengkapi dokumen dapat menghambat keseluruhan proses.

Kelima, lelang lebih praktis secara administratif. Pelelangan menghasilkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa uang tunai yang lebih mudah dihitung sebagai capaian. Sebaliknya, pemanfaatan melalui PSP dan hibah membutuhkan pengawasan jangka panjang agar aset benar-benar berfungsi.

Aset Uang Pengganti Tidak Bisa Sembarangan Dialihkan

Pemerintah juga menetapkan batasan terhadap aset rampasan yang diperuntukkan membayar uang pengganti kerugian negara.

Pada prinsipnya, aset tersebut harus dilelang agar negara memperoleh uang tunai untuk memenuhi kewajiban pembayaran.

Namun, PMK Nomor 162 Tahun 2023 membuka kemungkinan pengalihan melalui PSP atau hibah dengan persyaratan tertentu.

Di antaranya, aset tidak laku setelah dilakukan lelang ulang atau terdapat kebutuhan mendesak negara berdasarkan penelitian pengurus barang.

Nilai aset juga harus ditaksir secara wajar dan tidak boleh melampaui besaran uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan aset rampasan tetap harus memperhatikan kepentingan keuangan negara dan ketentuan hukum yang berlaku.

Transparansi Aset Rampasan Masih Menjadi Persoalan

Di luar persoalan birokrasi, keterbukaan informasi menjadi tantangan penting dalam pengelolaan aset hasil korupsi.

Data mengenai jumlah aset yang telah berkekuatan hukum tetap, nilai ekonominya, pengajuan pemanfaatan, hingga realisasi hibah masih perlu disajikan secara terintegrasi agar masyarakat dapat mengawasi pengelolaannya.

Setidaknya, ada enam jenis informasi yang perlu dibuka secara berkala kepada publik.

Pertama, jumlah dan nilai aset rampasan yang telah berstatus inkracht.

Kedua, jumlah permohonan Penetapan Status Penggunaan dari kementerian dan lembaga.

Ketiga, jumlah aset yang telah memperoleh persetujuan PSP.

Keempat, jumlah dan nilai aset yang telah dihibahkan kepada pemerintah daerah maupun lembaga sosial.

Kelima, jumlah aset yang berhasil dilelang beserta penerimaan yang masuk ke kas negara.

Keenam, daftar aset yang belum dimanfaatkan, termasuk lokasi, nilai taksiran, dan alasan keterlambatan pengelolaannya.

Keterbukaan informasi tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui apakah aset hasil korupsi benar-benar memberikan manfaat atau justru dibiarkan kehilangan nilai ekonominya.

Negara Jangan Hanya Bangga Menyita Aset

Pemberantasan korupsi seharusnya tidak berhenti pada keberhasilan menyita dan merampas kekayaan pelaku kejahatan.

Pemerintah perlu membangun basis data nasional aset rampasan yang terintegrasi sehingga status, nilai, lokasi, dan pemanfaatannya dapat dipantau secara transparan.

Kajian pemanfaatan nonlelang juga perlu dilakukan sejak awal, terutama terhadap aset strategis yang berpotensi digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Selain itu, koordinasi antara aparat penegak hukum, DJKN, kementerian, dan pemerintah daerah perlu diperkuat dengan target penyelesaian yang terukur.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan dukungan anggaran transisi untuk pengamanan, renovasi, dan pemeliharaan awal agar pemerintah daerah tidak ragu menerima hibah aset rampasan.

Sebab, keberhasilan pemberantasan korupsi bukan semata-mata diukur dari banyaknya barang yang berhasil disita, tetapi juga dari seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat.

Jika aset rampasan hanya menumpuk dalam daftar administrasi dan bangunan dibiarkan kosong, negara justru berisiko kehilangan nilai ekonomi dari kekayaan yang seharusnya menjadi hak publik.

Koruptor mungkin telah kehilangan hartanya. Namun, tanpa pengelolaan yang efektif, rakyat belum tentu mendapatkan manfaatnya.

Catatan Redaksi: Laporan ini disusun berdasarkan analisis regulasi tata kelola Barang Milik Negara yang berasal dari barang rampasan negara. Data agregat nasional mengenai nilai aset yang belum termanfaatkan dan rata-rata waktu pengalihan masih memerlukan konfirmasi serta keterbukaan informasi dari DJKN Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, KPK, dan pemerintah daerah.

Penulis: Lhynaa Marlinaa

Ikuti saluran WhatsApp SATUJU untuk mendapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol bel.