Campak Mengamuk, Mengapa Anak Indonesia Harus Menunggu?

Poto Ai hanya ilustrasi: CAMPAK MENGAMUK.(poto/ist/Ahmadie Thaha)

Jangan Salahkan Trump, Benahi Imunisasi Kita!

Catatan Cak AT

Campak kembali mengamuk. Kali ini, ancamannya tidak cukup dijelaskan dengan angka kasus yang muncul dalam laporan kesehatan. Ada persoalan lebih besar di baliknya: ketimpangan imunisasi, lemahnya pemerataan pelayanan kesehatan, dan ketergantungan pembiayaan terhadap kemurahan hati negara lain.

Data terbaru Kementerian Kesehatan melalui Public Health Emergency Operations Center (PHEOC) patut menjadi perhatian serius.

Dalam laporan situasi penyakit minggu ke-45 tahun 2026, dengan data hingga 14 November 2026, tercatat 2.869 kasus suspek campak di Provinsi Riau. Sementara secara nasional, campak masih menunjukkan peningkatan tajam dibandingkan pola pelaporan tahun-tahun sebelumnya.

Grafik Kemenkes memperlihatkan jumlah kasus suspek campak pada 2026 sempat melonjak hingga kisaran 7.000 kasus dalam satu minggu pada sekitar minggu ke-10 hingga ke-13. Angka tersebut jauh di atas pola mingguan 2024 dan 2025.

Perlu dicatat, angka 2.869 di Riau merupakan kasus suspek, bukan seluruhnya kasus terkonfirmasi laboratorium. Namun, jumlah tersebut sudah cukup menjadi alarm bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Lebih mengkhawatirkan lagi, Kementerian Kesehatan pada September 2026 menyampaikan bahwa wabah campak sepanjang 2025–2026 telah menyebabkan 72 anak meninggal dunia.

Ini bukan lagi persoalan statistik. Ada 72 nyawa anak yang hilang di tengah tersedianya vaksin untuk mencegah penyakit tersebut.

Dunia Mundur Menghadapi Campak

Majalah Science edisi 17 November 2026 membawa kabar menggelisahkan. Campak kembali merebak di berbagai belahan dunia. Amerika Serikat bahkan menghadapi kehilangan status bebas campak setelah 26 tahun.

Meksiko dan Bolivia menyusul. Kanada lebih dahulu kehilangan status tersebut pada 2025. Eropa pun menghadapi kemunduran.

Penyebabnya beragam. Penurunan cakupan vaksinasi, ketidakpercayaan masyarakat terhadap vaksin, konflik politik, hingga pemangkasan anggaran kesehatan ikut memperburuk situasi.

Ada satu nama yang ikut mewarnai cerita ini: Donald Trump.

Sejak kembali ke Gedung Putih, Trump memangkas berbagai program bantuan luar negeri, termasuk dukungan terhadap lembaga kesehatan internasional. Kebijakan tersebut ikut menimbulkan ketidakpastian pembiayaan program vaksinasi di berbagai negara.

Gavi, organisasi yang membantu negara berkembang memperoleh vaksin, termasuk yang terkena dampak perubahan dukungan pendanaan Amerika Serikat.

Namun, apakah kita pantas menjadikan Trump sebagai kambing hitam kebangkitan campak di Indonesia?

Tentu tidak sesederhana itu.

Indonesia Punya Pekerjaan Rumah Sendiri

Kementerian Kesehatan mencatat 63.769 kasus suspek campak sepanjang 2025. Dari jumlah tersebut, 11.094 kasus terkonfirmasi laboratorium dengan 69 kematian.

Memasuki 2026, situasinya kembali mengkhawatirkan. Hingga minggu ketujuh saja, Kemenkes mencatat 8.224 kasus suspek, 572 kasus terkonfirmasi, dan empat kematian.

Angka tersebut merupakan potret awal tahun, bukan angka kumulatif terbaru. Laporan mingguan hingga November menunjukkan bahwa persoalan campak masih membutuhkan perhatian serius.

Sementara itu, WHO dan UNICEF memperkirakan sekitar 657.000 anak Indonesia pada 2025 belum pernah menerima satu dosis vaksin.

Bayangkan. Di tengah kemajuan teknologi kedokteran, ratusan ribu anak masih belum memperoleh perlindungan dasar dari penyakit yang vaksinnya sudah tersedia puluhan tahun.

Campak termasuk penyakit paling mudah menular. Satu penderita dapat menularkan virus kepada sekitar 90 persen kontak dekat yang belum memiliki kekebalan.

Untuk menghentikan penularan, sekitar 95 persen penduduk perlu memiliki kekebalan.

Artinya, sedikit saja lubang dalam cakupan imunisasi, virus bisa menemukan jalan untuk menyebar.

Di sinilah persoalan Indonesia sesungguhnya.

Pemerataan imunisasi belum tuntas. Pelayanan kesehatan belum menjangkau seluruh anak. Keraguan terhadap vaksin masih hidup. Sementara pemerintah harus memastikan ketersediaan anggaran untuk menjalankan program imunisasi secara berkelanjutan.

Kita terlalu mudah mengarahkan telunjuk ke Washington. Padahal, sebagian persoalan justru berada di halaman sendiri.

Anggaran Imunisasi Masih Menyisakan Lubang

Dokumen Strategi Imunisasi Nasional 2025–2029 menyebut kebutuhan pembiayaan sekitar Rp44,4 triliun.

Sementara proyeksi sumber dana yang tersedia hanya sekitar Rp39,58 triliun. Masih terdapat kesenjangan sekitar Rp4,9 triliun selama lima tahun.

Angka ini seharusnya menjadi pertanyaan serius bagi pemerintah.

Mengapa perlindungan kesehatan anak masih menyisakan lubang pembiayaan?

Lebih menarik lagi, Indonesia justru menyumbang US$30 juta kepada Gavi untuk periode 2026–2030.

Langkah itu patut diapresiasi. Indonesia mulai menunjukkan peran lebih besar dalam solidaritas kesehatan global, bukan sekadar menjadi penerima bantuan.

Tetapi kita juga perlu menjaga kewarasan dalam menentukan prioritas.

Jangan sampai kita rajin mengisi celengan dunia, sementara celengan kesehatan anak sendiri masih bolong.

Solidaritas internasional memang penting. Namun, pemerintah harus terlebih dahulu memastikan setiap anak Indonesia memperoleh hak dasar untuk hidup sehat.

Kita tidak perlu memusuhi bantuan Amerika, Jepang, atau negara lain. Kerja sama internasional tetap dibutuhkan untuk pengadaan vaksin, penelitian, teknologi, dan penguatan sistem kesehatan.

Masalahnya muncul ketika kebutuhan mendasar rakyat terlalu bergantung pada kemurahan hati donor.

Hari ini Washington bermurah hati, besok Gedung Putih berganti prioritas. Virus tidak ikut berganti agenda.

Jangan Jadikan Anak-Anak Korban Kelalaian Kebijakan

Kebijakan Trump memang dapat memperburuk pembiayaan kesehatan global. Tetapi menjadikan Trump sebagai kambing hitam kebangkitan campak Indonesia sama saja dengan menyalahkan hujan ketika atap rumah sendiri sudah lama bocor.

Pemerintah harus menjamin anggaran imunisasi dari sumber domestik. Layanan kesehatan perlu diperluas hingga desa terpencil. Petugas kesehatan harus aktif mendatangi anak-anak yang belum memperoleh vaksin.

Data cakupan imunisasi juga harus dibuka secara transparan, sampai tingkat kabupaten dan desa. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui wilayah mana yang tertinggal dan mengapa.

Pemerintah daerah pun tidak boleh sekadar menunggu instruksi pusat. Dinas kesehatan, puskesmas, tenaga medis, sekolah, dan pemerintah desa harus bergerak bersama.

Keraguan masyarakat terhadap vaksin perlu dijawab dengan edukasi yang masuk akal, terbuka, dan berbasis ilmu pengetahuan. Bukan dengan memarahi masyarakat, apalagi membiarkan informasi keliru berkembang tanpa penjelasan.

Imunisasi bukan urusan administrasi kementerian. Ini urusan seorang ibu yang ingin anaknya tumbuh sehat, seorang bayi yang belum mampu membela dirinya, dan sebuah bangsa yang ingin memiliki masa depan.

Ada ironi besar di sini.

Kita sanggup membicarakan proyek raksasa, membeli teknologi mahal, dan mengirim bantuan ke berbagai penjuru dunia. Tetapi untuk memastikan seorang anak memperoleh perlindungan melalui vaksin campak, kita masih menghadapi pekerjaan rumah yang belum selesai.

Kedermawanan Amerika boleh kita syukuri. Kontribusi Indonesia kepada dunia boleh kita banggakan.

Namun, keselamatan anak Indonesia jangan sampai menjadi urusan sedekah internasional.

Kita harus menjaga seluruh anggota keluarga.

Sebab, virus campak tidak pernah meminta izin kepada Kongres Amerika. Dan anak-anak Indonesia tidak seharusnya menunggu kemurahan hati Donald Trump untuk mendapatkan hak hidup sehat.

Cak AT – Ahmadie Thaha
Ma'had Tadabbur al-Qur'an
21 November 2026i

Ikuti saluran WhatsApp SATUJU untuk mendapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol bel.


BERITA TERKAIT