Dana Hibah Pemprov Riau Rp161,84 Miliar Disorot SPKN, Enam OPD Diminta Buka Data Penerima

Frans Sibarani: SPKN menyoroti dana hibah Pemprov Riau Rp161,84 miliar di enam OPD dan akan meminta klarifikasi NPHD serta daftar penerima kepada PPID.(poto/ist)

PEKANBARU, Satuju.com – Pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau senilai Rp161,84 miliar pada enam organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi perhatian Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP SPKN). Organisasi tersebut segera meminta klarifikasi dokumen perjanjian hibah sekaligus menelusuri daftar penerima bantuan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan dokumen Daftar Penerima Hibah Uang Tahun Anggaran 2025, total anggaran pada enam OPD mencapai Rp161.848.021.570. Dari jumlah tersebut, realisasi tercatat sebesar Rp150.329.434.529, sedangkan selisih anggaran dan realisasi mencapai Rp11.518.587.041.

Enam OPD yang menjadi perhatian DPP SPKN meliputi:

  • Dinas Pendidikan: Anggaran Rp133.963.957.000, realisasi Rp129.335.763.750.
  • Dinas Kepemudaan dan Olahraga: Anggaran Rp15.013.489.570, realisasi Rp14.988.191.713.
  • Dinas Kesehatan: Anggaran Rp8.407.000.000, realisasi Rp2.874.597.346.
  • Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik: Anggaran Rp2.275.000.000, realisasi Rp2.275.000.000.
  • Dinas Sosial: Anggaran Rp1.238.575.000, realisasi Rp434.975.000.
  • DP3AP2KB: Anggaran Rp950.000.000, realisasi Rp420.906.720.

Penelaahan tersebut belum mencakup hibah keagamaan, bantuan untuk Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau), maupun hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

SPKN Pertanyakan Penerima dan Dasar Pemberian Hibah

Sekretaris Jenderal DPP SPKN, Frans Sibarani, mengatakan pihaknya segera menyurati enam OPD untuk meminta klarifikasi mengenai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahun Anggaran 2025.

SPKN ingin memastikan proses pemberian dan penggunaan dana hibah berjalan sesuai ketentuan. Penelusuran juga akan menyasar identitas penerima, legalitas lembaga, dasar penetapan bantuan, besaran dana, hingga tujuan pemberiannya.

Selain itu, SPKN meminta penjelasan mengenai laporan pertanggungjawaban penerima hibah serta mekanisme pengawasan dan evaluasi yang dilakukan masing-masing OPD.

“Jangan sampai anggaran hibah sudah dialokasikan dalam jumlah besar, tetapi penerimanya tidak tepat sasaran atau penggunaannya tidak sesuai dengan tujuan pemberian hibah. Kami ingin menelusuri siapa saja penerimanya, apa dasar penetapannya, dan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan NPHD,” ujar Frans Sibarani.

Menurut Frans, besarnya anggaran maupun tingginya realisasi tidak otomatis membuktikan bahwa pelaksanaan hibah telah sesuai aturan. Karena itu, dokumen pendukung dan penjelasan OPD diperlukan agar pengawasan berlangsung secara objektif.

PPID Pemprov Riau Juga Akan Dimintai Data

Tidak hanya menyurati OPD, DPP SPKN juga akan mengajukan permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Riau.

Permohonan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya ketentuan Pasal 9 mengenai kewajiban badan publik mengumumkan informasi secara berkala, termasuk kegiatan, kinerja, dan laporan keuangan.

Informasi yang akan diminta mencakup rincian anggaran dan realisasi hibah, daftar penerima, dokumen penyaluran, laporan pertanggungjawaban, serta hasil pengawasan dan evaluasi.

SPKN menyatakan permintaan tersebut akan mengikuti mekanisme pelayanan PPID dan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dana Hibah 2026 dan 2027 Ikut Menjadi Perhatian

Pengawasan SPKN tidak berhenti pada anggaran 2025. Organisasi tersebut juga mencermati alokasi dana hibah Pemprov Riau Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp174,40 miliar dan Tahun Anggaran 2027 yang mencapai Rp271,12 miliar.

Namun, Frans menegaskan pihaknya belum akan menyampaikan kesimpulan mengenai kedua tahun anggaran tersebut sebelum memperoleh kepastian data Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

“Dana hibah tahun 2026 dan 2027 juga masuk dalam perhatian dan pengawasan DPP SPKN. Namun, kami belum bisa menyampaikan hasil telaah karena masih menunggu kepastian data LRA. Kami ingin memastikan informasi yang disampaikan kepada publik benar-benar didukung data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Frans.

Ia menilai pengawasan anggaran hibah tidak cukup hanya melihat angka yang tercantum dalam APBD. Publik juga perlu mengetahui siapa penerimanya, bagaimana proses penetapannya, apakah memenuhi persyaratan, serta apakah penggunaan dana sesuai dengan NPHD.

Frans menegaskan DPP SPKN menjalankan fungsi kontrol sosial eksternal untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pihaknya tidak mengambil alih kewenangan lembaga pemeriksa maupun aparat penegak hukum.

“Kami tidak menyimpulkan adanya penyimpangan ataupun kerugian keuangan negara hanya berdasarkan angka anggaran dan realisasi. Klarifikasi NPHD, data penerima, serta informasi pertanggungjawaban menjadi dasar penting bagi kami untuk melakukan pengawasan secara objektif,” tegasnya.

DPP SPKN berharap enam OPD dan PPID Pemprov Riau memberikan tanggapan sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil klarifikasi dan dokumen yang diperoleh akan menjadi bahan untuk menentukan langkah pengawasan berikutnya.

SPKN menegaskan setiap rupiah dana hibah dari APBD harus disalurkan kepada penerima yang memenuhi persyaratan, tepat sasaran, digunakan sesuai peruntukan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Catatan: Angka anggaran dan realisasi tersebut merupakan data yang disampaikan dalam dokumen yang menjadi bahan penelaahan DPP SPKN. Belum ada kesimpulan mengenai penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah tersebut.

Redaksi Buka Ruang Klarifikasi dan Hak Jawab

Redaksi Satuju.com membuka ruang seluas-luasnya bagi Pemerintah Provinsi Riau, enam OPD terkait, PPID, maupun pihak-pihak yang menerima dana hibah untuk menyampaikan klarifikasi, tanggapan, dan hak jawab. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Redaksi menjaga prinsip keberimbangan, akurasi, serta profesionalitas jurnalistik sebagaimana diamanatkan dalam Kode Etik Jurnalistik. Setiap informasi dan penjelasan dari pihak terkait akan dipertimbangkan untuk dimuat secara proporsional.

Ikuti saluran WhatsApp SATUJU untuk mendapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol bel.