PSN Dicabut, Tanah Warga Rempang Belum Kembali: Rieke Tagih Janji Prabowo

Poto Ai hanya ilustrasi: Konflik tanah Rempang belum selesai meski PSN dicabut. Rieke kawal perjuangan warga dan mendesak Prabowo membuktikan pengembalian hak tanah rakyat.(poto/ist/Lhynaa Marlinaa)

JAKARTA, Satuju.com – Pencabutan status Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City ternyata belum menyelesaikan konflik tanah di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Hingga November 2026, warga masih menghadapi persoalan penguasaan lahan, ancaman proses hukum, dan ketidakpastian masa depan kampung tua yang telah mereka tempati secara turun-temurun.

Di tengah persoalan tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, terus mengawal perjuangan masyarakat Rempang. Pemerintah Presiden Prabowo Subianto kini dituntut membuktikan keberpihakan kepada rakyat melalui langkah hukum yang nyata, bukan sekadar pernyataan politik.

Persoalan ini kembali menjadi perhatian setelah Ombudsman RI menerbitkan rekomendasi terkait penanganan warga terdampak pembangunan Rempang Eco-City pada 10 November 2026.

Rekomendasi tersebut meminta BP Batam mengedepankan musyawarah dalam memenuhi hak hunian warga, Kementerian Investasi dan Hilirisasi membuka informasi kelanjutan investasi secara transparan, serta Polda Kepulauan Riau menjaga keamanan masyarakat dengan pendekatan persuasif.

Ombudsman juga menegaskan bahwa instansi yang menerima rekomendasi wajib menindaklanjutinya. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 mengatur kewajiban penyampaian laporan pelaksanaan rekomendasi paling lambat 60 hari sejak diterima.

Pencabutan PSN Bukan Berarti Tanah Otomatis Kembali

Sebelumnya, Rieke mengawal langsung pengaduan masyarakat Rempang dan Desa Gobah dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI pada 28 April 2025.

Dalam forum tersebut, Rieke menyampaikan bahwa Rempang Eco-City tidak lagi tercantum dalam daftar PSN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029.

Namun, hilangnya status PSN tidak serta-merta menyelesaikan persoalan agraria. Persoalan penguasaan lahan, status Hak Pengelolaan Lahan (HPL) BP Batam, serta kepastian hak masyarakat masih membutuhkan penyelesaian administratif dan hukum.

Selama persoalan HPL dan batas wilayah kampung tua belum diselesaikan, warga masih menghadapi ketidakpastian atas tanah yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka.

Lima Warga Dilaporkan, Konflik Kembali Memanas

Belum tuntasnya persoalan tersebut terlihat dari laporan terhadap lima warga Rempang pada November 2026.

Mengutip laporan Mongabay pada 11 November 2026, kelima warga dilaporkan ke polisi setelah memasuki area pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih di Kampung Kalat, Pantai Melayu.

Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang menilai pelaporan tersebut sebagai bentuk intimidasi terhadap masyarakat yang mempertahankan tanahnya.

Peristiwa ini kembali memunculkan pertanyaan mengenai jaminan perlindungan terhadap warga, terutama setelah proyek Rempang Eco-City tidak lagi masuk daftar PSN.

Bagi masyarakat, pencabutan status proyek strategis nasional seharusnya menjadi momentum untuk mengakhiri ketidakpastian, bukan membuka babak baru konflik di kampung halaman sendkri.

Prabowo Harus Membuktikan Pengembalian Tanah

Di tengah situasi tersebut, muncul klaim bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani keputusan pengembalian tanah Rempang kepada masyarakat.

Namun, klaim tersebut masih membutuhkan pembuktian melalui dokumen resmi yang dapat diakses dan diperiksa publik. Belum terdapat dokumen Keputusan Presiden maupun keputusan kementerian terkait yang dapat dijadikan dasar untuk memastikan seluruh tanah warga telah dikembalikan.

Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka apa bentuk kebijakan pengembalian tanah tersebut, siapa penerimanya, berapa luas lahannya, serta bagaimana mekanisme penyelesaiannya.

Sebab, masyarakat tidak cukup hanya mendapatkan kepastian melalui pernyataan pejabat. Mereka membutuhkan pengakuan dan perlindungan hak atas tanah secara hukum.

Setidaknya terdapat sejumlah langkah yang perlu dilakukan pemerintah, mulai dari verifikasi batas kampung tua secara partisipatif, penyelesaian status kawasan hutan, evaluasi HPL BP Batam, hingga penerbitan sertifikat hak atas tanah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah juga harus menjelaskan nasib warga yang telah direlokasi, termasuk pemenuhan hak tempat tinggal, kebun, dan ruang hidup masyarakat pesisir.

Perjuangan Rakyat Tidak Boleh Berakhir di Atas Kertas

Perjuangan warga Rempang kini memasuki babak yang membutuhkan keberanian politik dan ketegasan pemerintah.

Rieke telah mengawal persoalan ini melalui forum parlemen. Ombudsman juga telah mengeluarkan rekomendasi. Namun, seluruh upaya tersebut tidak akan berarti banyak jika pemerintah tidak menerjemahkannya menjadi kepastian hukum bagi masyarakat.

Presiden Prabowo memiliki tanggung jawab untuk memastikan penyelesaian konflik berjalan transparan, adil, dan tidak mengorbankan hak masyarakat.

Ukuran keberhasilan penyelesaian Rempang bukan sekadar pencabutan label PSN atau pernyataan bahwa pemerintah berpihak kepada rakyat.

Ukuran sesungguhnya adalah ketika warga memperoleh kepastian hukum atas tanahnya, hak hidup mereka terlindungi, dan tidak lagi dihantui ketakutan kehilangan kampung halaman.

Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Presiden, BP Batam, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta seluruh pihak terkait demi memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.

Penulis: Lhynaa Marlinaa

Satuju.com

Ikuti saluran WhatsApp SATUJU untuk mendapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol bel.


BERITA TERKAIT