UJIAN NEGARA ADA PADA EKSEKUSI
Duta Palma Dituntut Rp81,8 Triliun, Jaksa Bidik Pembubaran Tujuh Perusahaan
Poto Ai hanya ilustrasi: Kasus korupsi Duta Palma memasuki babak baru. Jaksa menuntut tujuh perusahaan membayar Rp81,8 triliun dan meminta pembubaran badan hukum.(poto/ist/Lhynaa Marlinaa)
JAKARTA, Satuju.com – Kasus korupsi Duta Palma memasuki babak krusial setelah jaksa penuntut umum menuntut tujuh perusahaan yang terafiliasi dengan kelompok usaha Surya Darmadi membayar total sekitar Rp81,895 triliun. Tak hanya mengejar pengembalian kerugian negara, jaksa juga meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembubaran seluruh badan hukum perusahaan tersebut.
Tuntutan itu dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (19/11/2026). Perkara ini berkaitan dengan dugaan praktik perkebunan kelapa sawit ilegal di kawasan hutan Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, selama periode 2004–2022, yang disertai dugaan tindak pidana pencucian uang.
Besarnya tuntutan tersebut menjadikan perkara Duta Palma sebagai salah satu pertaruhan besar dalam upaya negara memulihkan kerugian akibat kejahatan korporasi.
Lima Perusahaan Dibebani Uang Pengganti Rp81,195 Triliun
Dalam surat tuntutannya, jaksa membagi tujuh perusahaan terdakwa ke dalam dua kelompok berdasarkan peran masing-masing dalam kegiatan usaha dan dugaan aliran dana.
Lima perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan, yakni PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, dan PT Kencana Amal Tani, dituntut membayar uang pengganti sekitar Rp81,195 triliun.
Masing-masing perusahaan juga dituntut membayar denda Rp100 miliar. Jaksa menilai kelima entitas tersebut berkaitan langsung dengan pengelolaan perkebunan dan penguasaan lahan di kawasan hutan.
Sementara itu, dua perusahaan lainnya, PT Darmex Plantations dan PT Asset Pacific, dituntut membayar denda masing-masing Rp100 miliar.
Kedua perusahaan tersebut diposisikan sebagai bagian dari jaringan pengelolaan dan penampungan aset yang diduga berasal dari keuntungan perkebunan ilegal.
Dengan demikian, total tuntutan denda terhadap tujuh perusahaan mencapai Rp700 miliar.
Aliran Dana dan Kepemilikan Aset Jadi Kunci
Jaksa menduga keuntungan dari aktivitas perkebunan mengalir melalui berbagai transaksi korporasi. Skemanya antara lain pembagian dividen, pelunasan utang pemegang saham, penyetoran modal, hingga pembelian properti komersial.
Pola tersebut menjadi bagian penting dalam pembuktian dugaan pencucian uang. Jaksa harus menunjukkan hubungan antara perusahaan yang menghasilkan keuntungan, entitas penerima dana, serta pihak yang sesungguhnya mengendalikan dan menikmati aset.
Karena itu, pembuktian kepemilikan manfaat akhir atau beneficial ownership menjadi salah satu titik krusial dalam perkara ini.
Selain tuntutan pembayaran uang pengganti dan denda, jaksa juga meminta pembubaran badan hukum ketujuh perusahaan.
Tuntutan Kerugian Ekonomi Negara Dipersoalkan
Persoalan lain yang berpotensi memicu perdebatan hukum adalah pencantuman kerugian perekonomian negara sebesar Rp73,92 triliun.
Tim pembela mempertanyakan dasar penghitungan tersebut dengan merujuk Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023 tertanggal 14 September 2023 dalam perkara Surya Darmadi.
Dalam putusan tersebut, MA tidak mempertahankan pembebanan kerugian perekonomian negara sebesar Rp39,75 triliun terhadap terdakwa perseorangan tersebut.
Namun, perkara yang kini disidangkan memiliki subjek hukum berbeda. Jika sebelumnya Surya Darmadi menjadi terdakwa sebagai individu, kali ini tujuh badan hukum duduk sebagai terdakwa dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
Perbedaan subjek hukum itu menjadi salah satu dasar untuk membedakan kedua perkara. Meski demikian, jaksa tetap harus membuktikan secara kuat dasar penghitungan kerugian perekonomian negara serta kaitannya dengan perbuatan dan keuntungan masing-masing korporasi.
Pembubaran Perusahaan Bukan Akhir Persoalan
Jika majelis hakim mengabulkan tuntutan pembubaran, persoalan berikutnya adalah bagaimana negara mengeksekusi putusan tanpa menimbulkan masalah hukum baru.
Proses pembubaran perusahaan tidak cukup hanya mencabut status badan hukum. Negara harus memastikan aset yang berkaitan dengan perkara dapat dikuasai dan digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti.
Pelaksanaan putusan juga harus memperhatikan ketentuan likuidasi perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
Di sisi lain, hak pekerja dan kreditur yang beriktikad baik tidak boleh diabaikan. Kewajiban pembayaran upah, pesangon, serta hak normatif buruh harus diperhitungkan dalam proses penyelesaian perusahaan.
Artinya, pembubaran tujuh perusahaan tersebut berpotensi membuka persoalan lanjutan, terutama terkait pengelolaan aset, kewajiban perusahaan, dan nasib pekerja perkebunan.
Nasib Kebun Sawit di Indragiri Hulu Menunggu Kepastian
Persoalan tidak berhenti pada pengembalian uang kepada negara. Puluhan ribu hektare perkebunan sawit yang menjadi bagian dari perkara ini juga menyangkut masa depan pengelolaan kawasan hutan.
Apabila lahan terbukti berada dalam kawasan hutan dan harus dikembalikan kepada negara, pemerintah perlu memastikan proses penguasaan kembali tidak membuka peluang bagi pihak lama untuk mengendalikan lahan melalui perusahaan baru.
Salah satu opsi pengelolaan sementara yang dapat dipertimbangkan adalah melibatkan BUMN perkebunan atau BUMD melalui mekanisme kerja sama operasional sesuai ketentuan hukum.
Pengelolaan tersebut perlu menjamin keberlangsungan pekerjaan buruh, pemeliharaan kebun, serta pendanaan pemulihan ekosistem.
Dengan demikian, penyelesaian perkara Duta Palma tidak semata-mata berorientasi pada penyitaan aset, tetapi juga harus memastikan kawasan hutan kembali pada fungsi yang semestinya.
Ujian Negara Ada pada Eksekusi
Tuntutan Rp81,895 triliun dan pembubaran tujuh perusahaan menjadi ujian besar bagi penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi.
Besarnya angka dalam persidangan belum otomatis menjamin negara mampu memulihkan seluruh kerugian. Tantangan sesungguhnya justru terletak pada kemampuan menelusuri aset, menguasai kekayaan yang berkaitan dengan perkara, dan memastikan hasil eksekusi benar-benar memberikan manfaat bagi publik.
Negara juga harus memastikan pemulihan kawasan hutan berjalan transparan serta tidak mengorbankan hak pekerja dan pihak ketiga yang memiliki kepentingan hukum sah.
Perkara ini masih berada dalam proses persidangan. Karena itu, seluruh perusahaan terdakwa tetap harus diperlakukan sesuai asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Redaksi Satuju.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak yang terkait dalam perkara ini guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.
Ikuti saluran WhatsApp SATUJU untuk mendapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol bel.
