PEKANBARU - Organisasi Mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Pekanbaru laksanakan Aksi demonstrasi di Depan Gedung DPRD Provinsi Riau. Senin (18/07/2022).

Aksi Gabungan Cipayung Plus Pekanbaru dibersamai dengan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Dipo, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Ikatan Mahasiswa  Muhammadiyah (IMM), Kesaksian Mahasiswa Islam Indonesia (KAMMI) tingkat Kota Pekanbaru, Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMA PERSIS) & Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO.

Aksi Demonstrasi ini merupakan wujud peran mahasiswa sebagai Kelompok penekan (pressure Grup) & pengawal kebijakan pemerintah baik di Daerah maupun Pusat. 

Aksi unjuk rasa ini  dimotori oleh beberapa kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat bahkan terkesan menindas rakyat secara ekonomi terkhusus masyarakat Riau. 

Adapun beberapa poin tuntutan yang dibawa oleh Cipayung Plus Pekanbaru ialah, pertama Menolak Kenaikan Pajak, Pertambahan Nilai (PPN) 11%. Pemerintah resmi menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% per 1 April 2022. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang tidak tepat di tengah situasi ekonomi masyarakat yang sulit. Diketahui bahwa kebijakan kenaikan tarif PPN akan berdampak terhadap harga kebutuhan kebutuhan di masyarakat.

Jika memang tujuan kenaikan tarif PPN
sebagai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai upaya pemulihan ekonomi maka jangan sampai konsep pemulihan ekonomi yang digaungkan pemerintah justru dibebankan kepada masyarakat. 

Cipayung Plus Pekanbaru menilai bahwa kenaikan tarif PPN ini sudah jelas akan dibebankan kepada masyarakat sebagai konsumen dari transaksi barang yang menjadi objek pajak PPN. Pemerintah memakai kacamata kapital negara dalam mengeluarkan kebijakan ini. Oleh karena itu Cipayung Plus Pekanbaru menolak kenaikan tarif PPN menjadi 11% dan menuntut pemerintah RI untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif PPN 11%.

Kemudian yang kedua ialah Menolak Kenaikan Harga Bahan Pokok.Situasi ini ialah situasi konkret yang secara kasat mata dan langsung bisa dilihat
dan dirasakan oleh masyarakat. tak main-main, persentasi kenaikan harga bahan pokok, baik cabai, bawang, telur dan bahan pokok lainnya tergolong drastis, bahkan untuk wilayah Riau persentasi kenaikan harga cabai mencapai 100%. Kebijakan yang menghimpit masyarakat ini tentu harus diteriakkan kepada pemerintah apabila terus berlanjut. 

Kemudian yang ketiga ialah Menolak Kenaikan Harga Pupuk. Sejak awal tahun 2021 hingga 2022 baik pupuk bersubsidi maupun pupuk non-subsidi terus mengalami kenaikan, bahkan berdasarkan data World Bank-Commodity Market Review per Januari 2022 kenaikan Pupuk Urea dan NPK di Indonesia mencapai 235%.

Ini merupakan data kasar yang ditelisik oleh lembaga, harga di masyarakat tentu lebih tinggi. Namun di tengah berbagai kenaikan barang kebutuhan masyarakat, harga jual sawit/Tandan Buah Segar (TBS) justru terus menurun. Ditutupnya keran ekspor CPO oleh pemerintah sebagai langkah untuk stabilisasi harga minyak goreng dalam
negeri pada April lalu mengakibatkan jatuhnya harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit. Namun di satu sisi tidak memberikan dampak positif bagi harga minyak goreng. Pada mei 2022 ekspor CPO kembali dibuka oleh pemerintah. Namun lagi-lagi tidak memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Harga TBS Kelapa Sawit tetap menurun dan harga minyak goreng tetap mahal.

Kebijakan pemerintah menghasilkan kompleksitas bencana bagi masyarakat. Maka dengan itu Cipayung Plus Pekanbaru menuntut Pemerintah Mengkaji
Ulang Kebijakan Harga TBS Kelapa Sawit.

Pemerintah harus melaksanakan balancing harga untuk kesejahateraan masyarakat, saat ini terjadi ketimpangan dimana harga kebutuhan kebutuhan masyarakat terus meningkat sementara harga produk penopang perekonomian masyarakat terjun bebas.

(Arya)