BENGKALIS, Satuju.com - Kalapas Bengkalis Muhammad Lukman mengikuti Rapat Kerja Teknis (Rakernis) dengan seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Riau, Kamis, (02/02/2023). Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau memantapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan mengusung tema “Peran Intelijen Pemasyarakatan dan Peninigkatan Pelayanan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Dalam Melakukan Deteksi Dini Terhadap Gangguan Keamanan dan Ketertiban di UPT Pemasyarakatan”, Mhd. Jahari Sitepu selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum membuka langsung kegiatan dan memberikan arahan kepada para peserta.

“Maraknya peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang serta masih terdapatnya handphone yang beredar di Lapas dan Rutan menjadi perhatian khusus bagi petugas pemasyarakatan dalam upaya melakukan Deteksi dini. Saya ingin komitmen saudara sekalian dalam memberantas narkoba dengan bersikap tegas kepada Oknum Petugas Pemasyarakatan yang terlibat Narkoba dan terlibat dalam penyelundupan handphone ke dalam Lapas/Rutan. Bagi yang coba-coba melanggar, siap-siap saya pecat!," tegas Kakanwil.

Kakanwil juga menegaskan agar seluruh layanan kepada WBP diberikan secara maksimal, baik itu layanan pemberian Hak Integrasi seperti Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Asimilasi dan Remisi, layanan Pembinaan, layanan kesehatan serta pemberian makanan kepada WBP.

Turut hadir para kepala divisi dan pejabat struktural pemasyarakatan pada kegiatan ini. Untuk meningkatkan pemahaman jajaran, didapuk narasumber yang ahli di bidangnya, antara lain; Eksa Rahnuzulian selaku sub koordinator Injelijen Wilayah 2, Ivan Gusfendra selaku analis hukum, Brigjen. TNI. R Wibisono Hendroyoso selaku Kepala Binda Provinsi Riau, Yaneliza selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Riau.

Kakanwil juga menegaskan jajaran untuk memaksimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik demi meminimalisir potensi korupsi dan hal-hal yang tidak diinginkan.**