PEKANBARU, Satuju.com - Pemilu serentak 2024 semakin terasa dekat dimulai dengan pendafatran calon DPRD kab/kota, DPD dan DPR Ri.

Tidak sedikit kejutan yang datang bagi masyarakat. Ada lanjut di periode yang kedua di posisi yang sama bahkan ada yang lanjut di periode depan dengan level yang lebih tinggi. Dari DPRD kab/kota naik ke DPRD Provinsi ada juga dari DPRD provinsi naik ke DPR Ri. 

Ditambah menarik ada yang bahkan pindah perahu dari partai A pindah ke partai lain. harus melerakan mundur dari jabatannya. Walaupun tidak dijelaskan dalam UU No. 7 thn 2017 tetapi menjadai bagian dari etika politik dan kebijakan internal partai.

Menjadi sorotan publik adalah ketika DPD yang nok kepartaian ataupun independen maju pileg DPR RI tapi tidak mundur dari jabatannya sebagai Anggota DPD RI. 

Aidil Hisab aktivis muda Muhammdiyah menyoroti salah contohnya adalah ibu Dr. Hj. Intsiawati Ayus, SH.MH yang maju pileg DPR RI dari partai perindo tapi sampai saat ini belum terdengar kabarnya mundur sebagai anggota DPD RI. 

Memang dalam UU No 7 thn 2017 pasal 182 huruf tidak disebutkan dengan sepesifik terkait DPD RI dalam kasus unik seperti ini. Kemudian juga di perkuat dengan PKPU No 10 thn 2022 pasal 15 ayat 2 huruf b "bukan pengurus partai politik dari tingkat pusat sampai tingkat paling rendah sesuai struktur organisai parta politik".

Selain itu tak kalah pentingnya adalah mencerdaskan komitmen demokrasi dari DPD RI perseorangan tapi terdaftar pula sebagai caleg partai politik.

Lagi pula bu Ayus ini sebagai politisi senior harus memberikan contoh terbaik kepada generasi penerusnya.

Kemudian juga dikwhatirkan tidak bisa adil dalam menyesaikan pimpinan sebagai anggota DPD RI sekaligus sosialisasi sebagai caleg DPR Ri. Jangan sampai menggunkan fasilitas negara untuk sosialisasi kepentingan pribadi," ungkap Aidil kepada media.(MAT)