satuju.com

Copyright © satuju.com
All rights reserved
Desain by : Aditya

Gugatan Pencemaran PT CPI oleh LPPHI, Dr. Elviriadi; Demi Riau Saya Siap Jadi Saksi Ahli

Ket poto : pakar Lingkungan Dr. Elviriadi

PEKANBARU - Korban limbah Tanah Terkontaminasi Minyak (TTM) akibat operasi PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) di Blok Rokan yang dikendalikan oleh SKK Migas dan KLHK dari sisi lingkungan hidup kini juga menjadi sorotan pakar Lingkungan Dr. Elviriadi.

Dalam pesannya yang diterima redaksi kabarriau.com pada Selasa (6/7 20) malam,  Dr.Elviriadi mendukung penuh langkah laporan pidana lingkungan hidup ARiMBI di Polda Riau dan mendukung gugatan perdata Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) di Pengadilan Pekanbaru.

Seperti diberitakan sebelumnya, ada beberpa pihak yang peduli dengan nasib warga Riau, karena pejabat lalai dan tidak peduli sehingga muncul kecaman dan ejekan pada Pemerintah, karena para oknum pejabat ini terkesan tidak memperhatikan limbah yang bakal ditinggal pergi, "justru mereka berebutan minta bagi hasil (DBH)".

Padahal seperti kita tahu TTM dari eksplorasi minyak bumi tersebut akan ditinggal pergi mencemari lingkungan. Berakhirnya kontak Blok Rokan dengan PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) Agustus mendatang tentunya menyisakan limbah tanpa diremediasi.

Pakar Lingkungan ini menyebut, "tentu gugatan dan laporan ini merupakan samagat yang dirindukan masyarakat Riau. Masalah limbah B3 ini seperti tak menemukan titik terang. Pemerintah terkesan lepas tangan, " kata Dr. Elviriadi yang juga menjabat Kepala Departemen Perubahan Iklim Majelis Nasional KAHMI ini.

Diketahui Gugatan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, melalui Tim Hukum Lembaga Pencegah Perusak Hutan Indonesia (LPPHI) telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Gugatan ini ditujukan terhadap PT Chevron Pacific Indonesia, dan piohak-pihak terkait ini didukung penuh oleh Dr. Elviriadi. Dia yang juga merupakan Akademisi ini, mengatakan siap menjadi ahli (saksi ahli) sebagai bentuk dukungan konkrit.

"Saya berharap dan optimis elemen masyarakat Riau dan tokoh tokoh mendukung. Sebab dampak TTM ini semakin susah diprediksi bila dibiarkan lama mengendap. Bisa jadi muncul dampak eksplosif (meledak), atau merusak fungsi tanah, kolam.dan pohon," beber Pria yang kerap menjadi saksi ahli dipengadilan itu.

Lanjut dia, "Ya, sebelumnya saya sudah pernah mewakili masyarakat menjadi saksi ahli gugatan terhadap PT.CPI di Pengadilan Negeri Siak. Untuk ke depan jika dibutuhkan saya siap.support (menjadi saksi ahli-red).

Untuk memperjuangkan limbah PT CPI jelang berakhirnya kontrak Blok Rokan ini tentunya sambung Dr. Elviriadi memang agak berat, untuk itu dia meminta elemen masyarakat Riau untuk mendukung, "mari bersama-sama kita bantu ARIMBI, CERI, ataupun siapa saja yang masih peduli terhadap Riau," pungkasnya.

Seperti kita tahu Lembaga Pencegah Perusak Hutan Indonesia (LPPHI) telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap PT Chevron Pacific Indonesia, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Pemerintah Provinsi Riau terkait pemulihan pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tanah terkontaminasi minyak (TTM) di Wilayah Kerja Migas Blok Rokan. 

LPPHI mendaftarkan gugatan pada Selasa (6/7/2021). Perkara tersebut telah teregister dengan Register Nomor 150/PDT.G/LH/2021/PN.Pbr Tanggal 6 Juli 2021.

LPPHI melalui Wakil Sekretaris, Hengki Seprihadi, Selasa (6/7/21) menyatakan, gugatan LPPHI ini adalah untuk meminta negara memberikan keadilan atas permasalahan kerusakan hutan dan lingkungan hidup di wilayah kerja Blok Rokan, Provinsi Riau yang selama ini diabaikan oleh Para Tergugat. 

Sebelumnya juga Yayasan Anak Rimba Indonesia (Arimbi) pada Sabtu, (05/06/21) juga melaporkan pidana lingkungan yang dilakukan PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) pada Polda Riau.

Namun sayang Perkembangan laporan tersebut sejak Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia (HLHS) atau "World Environment Day" sampai saat ini Polda Riau masih "malu-malu" memanggil saksi pelapor (Kepala Suku ARIMBI-red).**

=====================


PT Chevron Digugat LPPHI ke PN Pekanbaru

Pekanbaru - Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) melalui Lembaga Pencegah Perusak Hutan Indonesia (LPPHI) telah mengajukan gugatan resmi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap pencemaran lingkungan oleh PT Chevron Pacific Indonesia, pada Selasa (6/7/21).

Gugatan ini sekaligus pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Pemerintah Provinsi Riau terkait pemulihan pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tanah terkontaminasi minyak (TTM) di Wilayah Kerja Migas Blok Rokan. 

LPPHI mendaftarkan gugatan Perkara tersebut dan telah teregister dengan Register Nomor 150/PDT.G/LH/2021/PN.Pbr Tanggal 6 Juli 2021.

LPPHI melalui Wakil Sekretaris, Hengki Seprihadi, Selasa (6/7/2021) menyatakan, gugatan LPPHI ini adalah untuk meminta negara memberikan keadilan atas permasalahan kerusakan hutan dan lingkungan hidup di wilayah kerja Blok Rokan, Provinsi Riau yang selama ini diabaikan oleh Para Tergugat. 

"Bayangkan, setidaknya ada 297 pengaduan anggota masyarakat kepada Pemprov Riau tentang pencemaran yang terjadi pada lahannya yang pasti akan berimbas pada kesehatan biota hayati di sana dan sekitarnya. Tetapi pengaduan itu layaknya seperti mengadu ke angin yang lalu saja, tidak ada upaya pemulihan lingkungan di sana. Masyarakat layak meminta agar negara hadir dalam masalah ini karena menyangkut hajat hidup orang banyak," ungkap Hengki.

Hengki melanjutkan, pihaknya juga melihat pengaduan-pengaduan yang sebegitu banyak tentang rusaknya lahan dan ladang mereka akibat operasi PT Chevron Pacific Indonesia di Blok Rokan, tapi Pemerintah justru lalai, Pemerintah justru abai, Pemerintah justru diam dan tidak menjalankan kewenangan dan tugas yang telah diberikan Negara terkait kerusakan hutan dan pencemaran lingkungan hidup itu.

Lebih lanjut Hengki menegaskan, Negara harus hadir dan memberikan keadilan atas apa yang telah dirasakan dan diadukan masyarakat Riau ini. 

"Itulah alasan kami mengajukan gugatan ini, yakni untuk meminta Negara melalui Pengadilan untuk memberikan keadilan. Negara melalui pengadilan harus hadir atas apa yang dialami masyarakat Riau ini," ungkap Hengki.

Terkait gugatan tersebut, LPPHI tak tanggung-tanggung menunjuk tiga kantor hukum untuk melayangkan gugatan. Ketiganya yakni Kantor Hukum Josua Hutauruk, S.H. & Rekan, Kantor Hukum Supriadi Bone, SH, C.L.A. & Group dan Firma Hukum Manungkalit Huang & Partner. Ketiga kantor hukum ini melebur menjadi Tim Hukum LPPHI.

Tim Hukum LPPHI terdiri dari tujuh advokat yakni Josua Hutauruk, S.H., Supriadi, S.H, C.L.A., Tommy Freddy M, S.H., Amran, S.H, M.H., Muhammad Amin, S.H., Nelli Wati, S.H. dan Perianto Agus Pardosi, S.H.

Ketua Tim Hukum LPPHI, Josua Hutauruk menerangkan, gugatan yang diajukan berdasarkan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan masing-masing tergugat yang telah merugikan masyarakat Provinsi Riau khususnya di Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kota Pekanbaru.

Josua juga membeberkan dalam gugatannya beberapa kewajiban yang tidak dijalankan oleh masing-masing para tergugat tersebut, padahal Undang Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta turunan-turunannya, Undang Undang Kehutanan beserta turunannya, serta Undang Undang tentang Pemerintahan Daerah beserta turunannya, dengan tegas mewajibkan hal itu bahkan memberi kewenangan yang luas pada para instasi pemerintah yang terkait untuk melaksanakan kewajibannya itu.

"Jadi kami menggugat agar Negara dalam hal ini Pengadilan cq. Majelis Hakim memberi keadilan distributif dengan menghukum para Tergugat untuk melaksanakan aturan yang ada guna memulihkan pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun akibat operasi PT CPI. Kami juga meminta agar pemerintah dihukum untuk segera membuka kepada masyarakat hasil audit lingkungan hidup Blok Rokan tahun 2020," ungkap Josua.

"Adalah suatu antinomi yang sudah diakui secara universal, negara membuat hukum, tetapi negara sendiri harus tunduk pada hukum yang dibuatnya itu," pungkas Josua.**

BERITA TERKAIT