Jakarta, Ssatuju.com - Tujuan penempatan kamera pengintaian (CCTV) di gudang logistik penyelenggara pemilihan umum (pemilu) yang terkoneksi dengan markas polisi diselidiki peneliti Pusat Studi Politik, Hukum, Kepemiluan dan Demokrasi (PoshDem) Universitas Andalas, Feri Amsari.

Menurut Feri, ada kekhawatiran pemasangan CCTV tersebut digunakan untuk tujuan yang tidak baik bagi kepentingan politik pihak tertentu dalam Pemilu 2024. 

"Hari ini ada perintah dan ini agak terang benderang. Ini jelas buktinya bahwa kepolisian memerintahkan penyelenggara pemilu untuk memasang CCTV dan mereka bisa mengontrol pergerakan penyelenggara pemilu. Motifnya bicara soal netralitas," ujar Feri dalam diskusi yang membahas netralitas pemilu di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023) melansir kompas.com.

“Apa tujuan memastikan kepolisian memasang CCTV yang menggerakkan seluruh penyelenggara pemilu? Bagaimana hal ini dilakukan untuk kepentingan negatif karena (diduga) Presiden sudah memerintahkan bahwa polisi tidak dalam ruang sebagai penyelenggara pemilu tetapi digunakan untuk bertindak atas kepentingan istana,” jelasnya.

Merujuk pada hal tersebut, Ferry menyebut sulit untuk memastikan Pemilu 2024 netral. Alasan aparat penegak hukum ikut mengawasi penyelenggara pemilu. Terlebih lagi aparat penegak hukum berkedudukan di bawah Presiden. Yang mana saat ini putra Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka sedang berkontestasi dalam pemilu sebagai calon wakil presiden (cawapres) yang berpasangan dengan calon presiden (capres) Prabowo Subianto. 

“Agak berat bagi saya bahwa pemilu ini akan netral kalau kemudian aparat kepolisian sedang mengintai penyelenggara pemilu. Iya kalau kepentingannya baik, bagaimana kalau kepentingannya buruk?,” tutur Ferry.

"Bukankah kepolisian di bawah Presiden? Dan presiden sedang tidak punya partai. Yang dia punya adalah aparat keamanan. Kalau Presiden menggunakan kewenangannya, kekuasaannya, untuk mempengaruhi mempengaruhi penyelenggara pemilu, maka menghancurkan kita," tuturnya. 

Ferry menambahkan, sebenarnya keterlibatan anak dan keluarga dalam pemilu tidak dilarang. Hanya saja, jika terjadi saat Presiden sedang berkuasa maka dugaan ada motif di balik itu semakin jelas. “Motifnya akan terlihat jelas bahwa ini ada kepentingannya,” ungkap Ferry.

Sebelumnya, surat pemasangan CCTV diterbitkan pada 7 November 2023 oleh Polres Blitar Kota untuk Ketua KPU dan Bawaslu setempat. Surat itu ditandatangani oleh Kapolres Blitar Kota AKBP Danang Setiyo. 

Namun, ada dugaan kejanggalan yang diungkapkan oleh wartawan senior sekaligus politikus Aiman ​​Witjaksono. Sebab, CCTV tersebut terhubung dengan sejumlah polres di Jawa Timur.

"Sore ini saya akan berdialog soal netralitas aparat pada Pilpres 2024. Saya menemukan fakta janggal terkait pemasangan CCTV terkoneksi KPU dengan sejumlah polres di Jawa Timur. Ada apa?" cuit Aiman ​​dalam akun X-nya dikutip ANTARA, Jumat (10/11/2023). 

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menanggapi masalah pemasangan dan akses kamera pengawas atau CCTV di gudang logistik pemilu yang terkoneksi dengan sejumlah markas kepolisian di Jawa Timur. 

Ia mengatakan, tidak perlu ada yang salah dari pemasangan CCTV tersebut. Sebab, hal itu dilakukan dengan sepengetahuan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Selain itu, Hasyim mengungkapkan, pemasangan CCTV tersebut sesuai dengan nota kesepahaman (Mou) antara KPU RI dan Polri.

Hasyim juga mengatakan, pemasangan CCTV itu sebagai bentuk pengamanan dari kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Pemilu. Pengamanan yang dimaksud meliputi personel, aset, dan logistik (produksi, distribusi dan penyimpanan di gudang).