Indonesia akan sulit meraih Indonesia Emas pada tahun 2045 bila penyakit korupsi masih merebak. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango. Menurutnya, tindak pidana korupsi dapat menghambat kemajuan sosial dan ekonomi, bukan hanya di Indonesia saja.

Nawawi menyampaikan hal tersebut saat peringati acara puncak peringatan Hari Korupsi Dunia (Hakordia) di Istora Senayan, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut hadir dalam acara tersebut. “Secara empiris, korupsi telah terbukti menghambat kemajuan sosial dan ekonomi di banyak negara di dunia. Oleh karena itu, cita-cita Indonesia emas tahun 2045 pun akan sulit dicapai bila korupsi belum dapat diberantas secara tuntas,” kata Nawawi melansir viva.co.id.

Menurut dia, upaya pemberantasan korupsi sudah diupayakan oleh pemerintah sejak lama dengan pembentukan lembaga atau institusi baru. Hal itu termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi dan revitalisasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi-Stranas PK. “Sayangnya, berbagai indikator menunjukkan kurang efektifnya pemberantasan korupsi di Indonesia,” jelas Nawani.

Oleh karena itu, Nawawi mengatakan peringatan hari anti korupsi sedunia tahun 2023 ini sengaja mengambil tema ‘Sinergi untuk berantas korupsi, untuk Indonesia maju’. Dia menuturkan perlunya sinergi antar semua elemen untuk mendukung pemberdayaan bangsa.

“Karena kami merasa sinergi antar semua elemen bangsa perlu diperkuat,” jelas dia. 

Sebab, kata dia, pemberantasan dan pencegahan korupsi tidak dapat dilakukan hanya melalui aspek kelembagaan, dengan pembentukan lembaga/unit kerja baru. “Atau hanya aspek regulasi melalui penerbitan UU, PP, Perpres dan selanjutnya, atau hanya bersandar pada kinerja aparat penegak hukum,” tutur Nawawi.

Nawawi juga menyinggung Survei Penilaian Integritas-SPI yang dilaksanakan KPK. Upaya itu untuk mengukur praktik korupsi di seluruh instansi pemerintah di pusat dan daerah. Pun, ia menyebut pula kondisi skor indeks persepsi korupsi nasional yang menurun. “Kita lihat bagaimana skor Indeks Persepsi Korupsi-IPK yang tidak meningkat secara signifikan dan stagnan dalam satu dekade ini. Indeks Perilaku Antikorupsi-IPAK yang diterbitkan Badan Pusat Statistik juga demikian. Kenaikannya tidak signifikan dan fluktuatif,” katanya.