AS, Satuju.com - Aksi walkout dilakukan Menteri Luar Negeri RI (Menlu RI) Retno Marsudi saat Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat dan PBB, Gilad Erdan, berpidato dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat. Sejumlah diplomat lainnya juga disebut melakukan walkout saat perwakilan Israel itu berpidato di DK PBB.

Melansir detik.com, diketahui debat terbuka DK PBB ini merupakan yang ketiga dalam 3 bulan terakhir. Indonesia hadir dalam sidang ketiga PBB tersebut sebagai wujud konsistensi Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina.

Berdasarkan video yang beredar, Menlu Retno dan sejumlah diplomat melakukan walkout atau keluar dari ruangan pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa (23/1/2024) saat Gilad Erdan mulai berpidato.

Saat dimintai konfirmasi, juru bicara Kementerian Luar Negeri Lalu Muhamad Iqbal mengizinkan walkout yang dilakukan Menlu Retno saat perwakilan Israel berbicara di forum tersebut.

“Menlu Retno dan ketua delegasi sejumlah negara lainnya keluar dari ruangan saat watap Israel menyampaikan pernyataan-nya,” kata Lalu, Kamis (25/1/2024).

Sebelumnya, Menlu RI Retno Marsudi berbicara pada debat terbuka atau debat terbuka Dewan Keamanan PBB di New York. Retno mendesak agar Dewan Keamanan PBB bertindak untuk menghentikan kekerasan di Gaza dan di Tepi Barat, Palestina.

“Dalam pernyataan di Dewan Keamanan PBB tadi, saya ingatkan bahwa Dewan Keamanan PBB memiliki mandat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan bukan untuk menoleransi perang, apalagi genosida,” ujar Retno Marsudi dalam YouTube Kementerian Luar Negeri Indonesia, Rabu (24/1/2024) .

Retno mengingatkan piagam PBB yang mengatur tentang resolusi DK PBB yang patut dilaksanakan dan mengikat. Namun Retno berpikir berapa banyak resolusi DK PBB tentang Palestina yang telah dilaksanakan.

“Saya juga mengingatkan piagam PBB secara jelas mengatur bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB bersifat mengikat dan harus dilaksanakan, pertanyaan saya kepada Dewan Keamanan PBB adalah 'sudah berapa banyak resolusi mengenai Palestina yang telah diadopsi? Dan berapa banyak yang telah dilaksanakan?',” kata Retno.

"Sebagai catatan teman-teman, pertanyaan tersebut memang sengaja saya sampaikan ke Dewan Keamanan karena saya melihat banyak resolusi yang dilakukan terkait Palestina namun tidak pernah ada sanksi kepada para pelanggar," sambungnya.