Jakarta, Satuju.com - Film Dirty Vote diakui Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Lolly Suhenty sebagai otokritik terhadap Bawaslu. Karena film itu juga menyertakan peran pengawasan lembaga pengawas pemilu itu.

“Film (Dirty Vote) itu menjadi kritik kepada Bawaslu, karena kerja Bawaslu salah satu yang dipotret,” kata Lolly, saat ditemui di sebuah hotel di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Februari 2024.

Kritik itu, menurut Lolly, menjadi refleksi dan evaluasi terhadap kinerja Bawaslu dalam proses pengawasan pemilu atau Pemilu 2024. "Kami bahkan, misalnya ada yang belum tonton, kami menyarankan agar menonton," ujar Lolly.

Perihal film Dirty Vote yang disutradarai Dandhy Laksono itu, Menurut Lolly, menjadi bahan kritik serta otokritik terhadap penyelenggaraan pemilu yang akan dijalankan oleh Bawaslu.

Dia menyatakan, dalam konteks kinerja dan kewenangan Bawaslu, Lolly berujar, meskipun akan selalu siap untuk mempertanggungjawabkan semua kerja yang sudah dijalankan. Terutama dalam konteks penyelenggaraan pemilu. “Yang dididik dalam film itu,” ujar dia.

Film Dirty Vote menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. Film itu dirilis Ahad, 11 Februari 2024. 

Pakar hukum ketiga tersebut menjelaskan sejumlah data dan menguraikan berbagai dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada Pemilu 2024. Mereka juga menjelaskan potensi-potensi kondisi pada pesta demokrasi kali ini.

Sebelumnya Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyarankan agar pemerintah memperhatikan baik kritik yang disampaikan melalui film Dirty Vote mengenai kondisi Pemilu 2024. Ma'ruf mengatakan yang paling penting pemilu berjalan lancar dan tidak menimbulkan perpecahan.

“Saya berharap bahwa keinginan yang lebih baik itu harus direspons dengan baik juga,” kata Ma'ruf Amin di Istana Wapres Jakarta usai rapat koordinasi perempuan remaja dan perempuan Majelis Ulama Indonesia pada Senin, 12 Januari 2024.