Jakarta, Satuju.com - Per April 2024, utang pemerintah menyentuh Rp8.338 triliun. Angka ini naik dari bulan sebelumnya yang mencapai Rp8,262 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan utang pemerintah per April itu sebagian besar dalam bentuk surat berharga negara (SBN).

“Mayoritas instrumennya adalah SBN, tadi yang 87,9 persen, hampir 88 persen,” katanya dalam rapat dengar bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (6/6/2024).

Sementara sebesar 12,06 persen dari utang Ro8.338 triliun itu dalam bentuk pinjaman. Rinciannya, Rp7.333 triliun berasal dari SBN dan Rp1.005 triliun pinjaman.

Adapun rasio utang mencapai 38,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per akhir April 2024. Angka ini konsisten terjaga di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Rasio utang April juga menurun dari angka rasio utang terhadap PDB bulan sebelumnya yang mencapai 38,79 persen.

Lebih lanjut, jumlah utang yang jatuh tempo pemerintah pada tahun 2025 mencapai Rp800 triliun. Artinya, pemerintah harus membayar utang tersebut pada tahun depan. Utang jatuh tempo itu terdiri dari SBN Rp705,5 triliun dan pinjaman Rp94,83 triliun.

Sri Mulyani menuturkan utang jatuh tempo itu tidak masalah selama persepsi APBN, kondisi ekonomi, dan keadaan politik Indonesia tetap terjaga.

Jadi kalau negara ini tetap kredibel, APBN-nya baik, kondisi ekonominya baik, kondisi politiknya stabil maka revolving (pinjaman bergulir) itu sudah hampir dipastikan risikonya kecil, kata Sri Mulyani.

“Karena pasar beranggapan 'oh negara ini sama', sehingga jatuh temponya yang terlihat di sini, itu tidak menjadi masalah selama persepsi terhadap APBN, kebijakan fiskal, ekonomi, dan tentu politik tetap sama,” imbuhnya.