Jokowi Ingatkan Predikat WTP Bukan Prestasi Tapi Kewajiban Semua Lembaga

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)

Jakarta, Satuju.com - Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memperoleh Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2023. Jokowi mengingatkan predikat WTP itu bukan prestasi melainkan kewajiban semua lembaga.

"Saya ingin menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah, atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini," kata Jokowi dalam acara penyerahan LHP LKPP Tahun 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

"Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi. Tetap saja WTP adalah kewajiban kita semua. Kewajiban menggunakan APBN dengan baik. Ini uang rakyat. Ini uang negara," lanjut Jokowi.

Jokowi menekankan penggunaan uang negara yang mengalir di pemerintahan pusat hingga daerah pasti akan diaudit. Jokowi meminta pertanggungjawaban harus dilakukan secara baik.

"Kita harus merasa, setiap tahun, ini pasti diaudit. Pasti diperiksa. Jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBN dengan baik. Dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD dengan baik. Serta kewajiban mempertanggungjawabkannya dengan baik pula," ujarnya.

Lebih lanjut, Jokowi berbicara tentang situasi dunia yang saat ini memanas karena kondisi geopolitik. Jokowi menyebut pertumbuhan ekonomi dunia kini melambat.

"Bapak Ibu, dalam beberapa tahun ini kita sedang menghadapi dunia yang penuh gejolak. Geopolitik, perang dagang yang semakin memanas, dan juga perubahan iklim yang semakin nyata kita lihat. Pertumbuhan ekonomi global juga melambat, tahun ini diperkirakan hanya 3,2%, dan bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan," ujarnya.

Meski begitu, kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih stabil. Begitu juga inflasi yang tetap terjadi di setiap daerah.

"Alhamdulillah ini patut kita syukuri, ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Ekonomi tetap tumbuh di atas 5%. Kita tahu di kuartal I-2024, tumbuh 5,11%. Inflasi tetap terjaga karena BI dan kementerian dalam negeri setiap hari senin selalu bertemu dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah dan juga pelaksanaan pemilu yang juga berjalan dengan baik," lanjutnya.